POJOKSATU.ID – Usulan pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana dengan direktorat khusus.
Untuk longsor, banjir, dan angin topan yang muncul dari Ketua Komisi I DPR pada 11 Desember 2025 memicu kontroversi tajam di ruang publik.
Gagasan yang dimaksudkan untuk mempercepat koordinasi dan respons pemerintah terhadap bencana besar di berbagai wilayah Indonesia.
Itu berubah menjadi perdebatan sengit setelah mendapatkan respons pedas dari Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Lewat akun X miliknya, Susi menuliskan komentar yang cepat viral his brain is a disaster.
Kalimat singkat namun penuh sindiran itu sontak memicu reaksi dari netizen dan kalangan pengamat kebijakan publik.
Tidak hanya menjadi trending topik di media sosial, komentar mantan menteri yang dikenal vokal tersebut juga membuka kembali diskusi mengenai efektivitas struktur pemerintahan dalam menangani bencana alam yang kerap menimpa Indonesia.
Usulan pembentukan kementerian baru itu sendiri dilatarbelakangi oleh keresahan banyak legislator terkait lambatnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga ketika bencana besar terjadi.
Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan respons terhadap bencana seperti longsor di daerah pegunungan, banjir di wilayah dataran rendah, serta angin puting beliung dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi.
Baca Juga: Kericuhan Pecah! Diduga Aksi Balasan, Enam Warung Hangus Terbakar di Kalibata
Tidak hanya itu, rencana tersebut juga mencakup pembentukan direktorat jenderal khusus yang fokus pada ketiga jenis bencana tersebut untuk meningkatkan kemampuan mitigasi dan penanggulangan.
Namun, ide yang terkesan strategis ini tidak sepenuhnya diterima positif oleh publik dan tokoh-tokoh nasional.
Kritik tajam Susi Pudjiastuti terhadap gagasan tersebut menjadi sorotan utama.
Dalam komentarnya, Susi mempertanyakan kemampuan serta kualitas perumusan kebijakan yang diajukan oleh DPR, bahkan secara langsung menyindir kecerdasan pembuat usulan.
Unggahan itu kemudian ramai dikomentari, memicu pro dan kontra di kalangan netizen dan pakar kebijakan publik.
Sejumlah pihak mendukung pernyataan Susi, menilai bahwa usulan kementerian baru hanya akan menambah tumpang tindih birokrasi tanpa menjamin perbaikan signifikan dalam penanggulangan bencana.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Kantongi Izin Terbang ke Tiongkok, Tanpa Bebankan APBD
Mereka berpendapat bahwa yang dibutuhkan justru perbaikan tata kelola dan sinergi antar lembaga yang sudah ada.
Seperti BNPB, Kemensos, dan kementerian teknis lain, bukan pembentukan entitas baru yang berpotensi memperumit struktur pemerintahan.
Di sisi lain, ada juga yang membela usulan tersebut, menilai bahwa bencana alam di Indonesia semakin kompleks dan frekuensinya meningkat setiap tahun.
Menurut mereka, kementerian khusus bencana bisa menjadi terobosan penting untuk memastikan respons yang lebih cepat, sumber daya yang terfokus, serta pengambilan keputusan yang lebih terarah saat tanggap darurat.
Baca Juga: Gerakan Teman Sebaya RukunSamaTeman Resmi Diluncurkan, Ajak Murid Jadi Agen Perubahan di Sekolah
Argumentasi ini mendapatkan dukungan dari komunitas penanggulangan bencana dan akademisi yang melihat perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan.
Perdebatan ini pun bukan semata urusan politis semata. Diskursus mengenai struktur kelembagaan penanggulangan bencana penting bagi masa depan Indonesia.
Negara yang rawan gempa, banjir, serta fenomena cuaca ekstrem lainnya.
Perdebatan publik yang dipicu oleh komentar Susi Pudjiastuti membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai apa yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi bencana besar dengan efektif dan efisien.
Sejauh ini, DPR belum mengeluarkan respons resmi terhadap komentar pedas tersebut.
Namun, dinamika wacana ini dipastikan akan terus berkembang, terutama menjelang pembahasan lebih lanjut mengenai pembentukan kementerian yang diusulkan.
Publik pun dituntut ikut berpikir kritis dalam menilai sejauh mana kebijakan baru dapat membawa perubahan nyata bagi bangsa yang rawan bencana ini.***
