POJOKASATU.ID - Konflik internal PBNU kembali memanas dan semakin jauh dari kata kondusif.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya secara tegas membantah pencopotannya.

Yang diumumkan lewat rapat pleno Syuriah PBNU di Hotel Sultan pada Selasa 9 Desember 2025 malam.

Ia menyebut keputusan tersebut tidak sah, tidak konstitusional, dan tidak memiliki dasar apa pun dalam AD/ART organisasi.

Baca Juga: Terra Drone Angkat Suara! Permintaan Maaf Dinilai Lambat Setelah 22 Karyawan Terpanggang

Ketegangan yang semula hanya berupa isu kini berubah menjadi perang terbuka yang mempermalukan institusi keagamaan terbesar di Indonesia itu.

Gus Yahya memastikan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketum PBNU yang sah hingga Muktamar 2026.

Dengan nada tegas, ia mengumumkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat pleno tandingan pada Kamis 11 Desember.

Untuk membahas program kerja sekaligus konsolidasi penanggulangan bencana di Sumatra.

Baca Juga: Pernah Dapat BSU 2025? Ini Fakta Apakah Bisa Dapat BSU Lagi 2026?

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa kubu Gus Yahya tidak mengakui sama sekali legitimasi rapat Syuriah.

Yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.

Lebih jauh, Gus Yahya menyatakan bahwa posisinya hanya bisa dicabut melalui mekanisme tertinggi organisasi, yakni Muktamar.

Bukan lewat rapat pleno Syuriah yang pesertanya tidak lengkap dan keputusannya dinilai melanggar aturan main.

Ia juga menyindir keras bahwa langkah pencopotannya dilakukan secara serampangan dan tidak menghormati martabat organisasi.

Dalam pernyataannya, ia bahkan menyebut bahwa Zulfa yang selama ini merupakan Wakil Ketum PBNU tetap ia undang ke pleno besok.

Tetapi sebagai pengurus biasa, bukan sebagai Pj Ketum yang klaimnya dianggap tidak sah.

Kericuhan ini bermula dari rekomendasi Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang pada 20 November lalu meminta Gus Yahya mundur.

Baca Juga: OTT Mengguncang Lampung Tengah! Bupati Ardito Wijaya Diciduk KPK

Rekomendasi tersebut dibuat dalam rapat harian Syuriyah di Hotel Aston Jakarta yang hanya dihadiri 37 dari 53 pengurus.

Namun langkah itu memicu kegaduhan karena dianggap sebagai upaya politis yang tidak melalui jalur resmi.

Gelombang konflik makin besar ketika Syuriah menggelar rapat pleno di Hotel Sultan.

Dan secara sepihak menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketum PBNU.

Baca Juga: JANGAN KAGET! Nasib BSU 2026 Terkuak! Kemnaker Beri Sinyal Mengejutkan, Siap-siap Syarat Baru!

Pleno itu bahkan dihadiri sejumlah tokoh besar seperti Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, Nasaruddin Umar, Khofifah Indar Parawansa, hingga Gus Ipul.

Namun kehadiran tokoh-tokoh itu justru menambah aroma pemberontakan struktural terhadap kepengurusan yang sah.

Kubu Gus Yahya memandang langkah tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap AD/ART.

Dan seruan para kiai sepuh, terutama dari Ploso dan Tebuireng, yang sebelumnya menolak segala bentuk pemakzulan.

Situasi ini menunjukkan PBNU sedang berada pada titik paling rapuh dalam satu dekade terakhir.

Perpecahan di tubuh organisasi yang mestinya menjaga moral bangsa berubah menjadi perebutan kursi yang kasar dan memalukan.

Publik pun bertanya-tanya seberapa dalam luka yang sedang menganga di tubuh PBNU.

Dan apakah organisasi ini mampu keluar dari krisis legitimasi tanpa merusak marwah jam’iyah yang selama ini dijunjung.***