POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui anggaran sebesar Rp60 juta per unit.
Untuk pembangunan rumah pengganti bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Persetujuan ini disampaikan langsung dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu (7/12/2025) malam.
Baca Juga: Jangan Daftar PPPK BGN 2025 Sebelum Siapkan 7 Dokumen Wajib Ini, Banyak yang Belum Tahu!
Rakor tersebut dihadiri kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam laporannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.
Baca Juga: Tunjangan Guru Resmi Dibayar Bulanan Tahun 2026, Segini Besarannya!
Suharyanto menjelaskan bahwa pemberian bantuan untuk pembangunan rumah tidak dilakukan dalam bentuk uang tunai.
Mekanisme ini dipilih untuk mencegah potensi penyalahgunaan bantuan di lapangan. Dana Rp60 juta akan dialokasikan langsung ke pembangunan fisik rumah oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
“Rp60 juta karena ini bukan relokasi, Pak. Warga juga bisa menambahkan dana pribadi jika ingin memperluas bangunan, misalnya dari bantuan keluarga atau anak. Dilansir dari kompas.com
Tapi bantuannya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai karena kita khawatir nanti dipakai untuk hal lain,” ujar Suharyanto.
Baca Juga: Terungkap! Ini Sebab Utama NIP Tenaga Honorer Akan Dinonaktifkan, Jangan Sampai Anda Kena!
Pemerintah memastikan bahwa hunian pengganti yang dibangun akan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan dasar agar warga dapat kembali memiliki tempat tinggal layak setelah kehilangan rumah akibat bencana.
Saat ini sejumlah lokasi pembangunan huntara sudah mulai dipersiapkan dan ditargetkan rampung bertahap sesuai tingkat kerusakan di masing-masing daerah.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi.
Ia meminta seluruh jajaran terkait bekerja tanpa menunda demi memenuhi kebutuhan para pengungsi.
Infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan juga diminta diprioritaskan.
Di beberapa titik terdampak, proses identifikasi kerusakan rumah masih berlangsung.
Pemerintah daerah bersama BNPB menerapkan sistem verifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Baca Juga: Top 3 Formasi PPPK BGN 2025 yang Buka Peluang Terbesar ASN Tahun Depan!
Warga yang rumahnya rusak berat atau hilang tersapu banjir menjadi penerima utama program pembangunan ini.
Sementara itu, kebutuhan logistik dan layanan dasar bagi pengungsi tetap dipasok secara berkala.
Pemerintah berharap pembangunan hunian pengganti dapat memberikan kepastian bagi warga agar tidak terlalu lama berada di tenda atau lokasi pengungsian yang rawan perubahan cuaca.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemulihan jangka menengah pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Keputusan memberikan anggaran khusus untuk membangun rumah pengganti dinilai sebagai langkah cepat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.***
