POJOKSATU.ID - Kritik terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, kembali menguat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Secara terbuka menyayangkan keberangkatannya ke Tanah Suci untuk ibadah umrah ketika daerah yang ia pimpin sedang dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

Respons Kemendagri ini sekaligus mempertegas bahwa langkah Mirwan dianggap tidak tepat, terutama di tengah situasi krisis yang membutuhkan kehadiran kepala daerah.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, menyebut kabar umrah Mirwan pertama kali diketahui melalui pemberitaan media.

Baca Juga: Aceh Butuh Bantuan Kita, 345 Orang Meninggal, 174 Warga Hilang, Irwandi Ferry Sampai Menangis

Ia menegaskan bahwa seorang kepala daerah semestinya berada di tengah masyarakat ketika bencana melanda.

"Begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan sedang berada di Tanah Suci melaksanakan ibadah umrah,” ujarnya, dikutip dari Kompas, Jumat 5 Desember 2025.

Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir dan longsor sejak akhir November.

Banyak permukiman rusak, akses jalan terputus, dan kebutuhan logistik belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca Juga: Program Sekolah Rakyat 2025 dan Persaingan Ketat di Balik Formasi PPPK Full Time

Kondisi ini membuat kritik terhadap keputusan Mirwan semakin keras, karena publik menilai bahwa ia meninggalkan warganya pada saat paling membutuhkan.

Benny kembali menegaskan pentingnya kehadiran seorang pemimpin di tengah krisis.

“Dalam suasana terdampak bencana, di mana masih terdapat kerusakan dan keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Komentar ini dianggap sebagai teguran langsung terhadap Bupati Aceh Selatan yang memilih umrah.

Justru setelah menandatangani Surat Ketidaksanggupan Penanganan Darurat pada 27 November 2025.

Surat itu menyatakan bahwa Pemkab Aceh Selatan tidak mampu menangani bencana tanpa dukungan provinsi.

Sebuah pernyataan resmi yang menegaskan betapa gentingnya situasi di lapangan.

Ironisnya, beberapa hari setelah surat tersebut dikeluarkan, Mirwan justru terbang ke Tanah Suci.

Baca Juga: Gagal Seleksi PPPK Penuh Waktu Sekolah Rakyat, Apakah Tetap Jadi Paruh Waktu?

Pihak Pemkab Aceh Selatan berusaha meredam kritik. Kabag Prokopim, Denny Herry Safputra, menyebut Bupati dan istrinya berangkat setelah menilai kondisi sudah stabil.

Ia menegaskan bahwa banjir di sejumlah wilayah seperti Bakongan Raya dan Trumon Raya telah surut.

“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana melanda tidak tepat,” ujarnya.

Namun, penjelasan tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru.

Baca Juga: BPS Catat Angka Inflasi Kota Depok Bulan November 2025 Sebesar 0,05 Persen

Berbagai laporan di lapangan menunjukkan masih banyak fasilitas rusak, jalan belum pulih, dan sejumlah warga masih membutuhkan bantuan.

Banyak pihak mempertanyakan penilaian “stabil” versi Pemkab yang bertolak belakang dengan kondisi faktual.

Denny juga menegaskan bahwa Mirwan telah beberapa kali turun ke lapangan sebelum berangkat.

Klaim ini kembali dikritik karena publik menilai bahwa pemantauan sesaat tidak cukup untuk membenarkan seorang kepala daerah pergi meninggalkan wilayah yang sedang berduka.

Tekanan publik kini semakin besar setelah Kemendagri ikut angkat suara.

Kritik terhadap Mirwan bukan hanya soal perjalanan umrahnya, tetapi soal timing yang dianggap tidak sensitif, tidak strategis.

Dan berpotensi mengganggu koordinasi penanganan bencana.

Situasi ini membuat sorotan terhadap kepemimpinan Aceh Selatan kian tajam.

Sementara warga berharap agar pemerintah lebih serius mengutamakan penanganan darurat ketimbang aktivitas pribadi.***