POJOKSATU.ID - Program Sekolah Rakyat 2025 mulai menarik perhatian publik sejak pemerintah mengumumkan kebutuhan tenaga kependidikan (tendik) baru untuk mengelola sekolah berasrama ini.
Program itu berada di bawah Kementerian Sosial dan menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan tahun ini.
Banyak orang melihatnya sebagai langkah baru untuk menghadirkan model pendidikan berbasis asrama yang menekankan disiplin, karakter, dan penguatan layanan sosial.
Namun di balik gagasan besar itu, rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan justru menjadi isu paling ramai.
Baca Juga: Gagal Seleksi PPPK Penuh Waktu Sekolah Rakyat, Apakah Tetap Jadi Paruh Waktu?
Formasi PPPK Full Time yang hanya 3.003 kursi menimbulkan kompetisi yang sangat ketat.
Jumlah itu terlihat kecil jika dibandingkan animo para tenaga yang sudah bekerja sebagai PPPK Paruh Waktu (PW) dan ingin naik status.
Banyak PW merasa bahwa Sekolah Rakyat bisa menjadi jalur percepatan karier, terutama karena posisi penuh waktu dianggap lebih stabil dan memiliki konsekuensi kerja yang jelas.
Di berbagai daerah, status PW memang membuat banyak pegawai merasa berada di tengah situasi yang menggantung.
Mereka bekerja di instansi pemerintah, tetapi belum mendapatkan kepastian penuh soal arah karier mereka.
Baca Juga: Hindari Tiga Kesalahan Fatal Ini agar Kesempatan Lolos Beasiswa Meningkat
Karena itu, ketika program Sekolah Rakyat membuka seleksi yang mengarah pada status penuh waktu, banyak PW merasa harus mencoba meskipun peluangnya kecil.
Namun program ini berbeda dari rekrutmen pendidikan pada umumnya. Sekolah Rakyat dikelola Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan.
Hal ini membuat sebagian PW perlu memahami ulang konteks program. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kegiatan pembinaan yang berlangsung sepanjang hari.
Pola kerja itu menuntut petugas yang siap bekerja dengan sistem shift dan berada di lingkungan asrama secara intensif.
Kondisi ini membuat rekrutmen menjadi lebih selektif. Tenaga yang dibutuhkan tidak hanya guru atau pengajar, tetapi juga wali asrama, wali asuh, operator sekolah, pengelola keuangan, dan tenaga administratif.
Jabatan itu membutuhkan kombinasi kemampuan teknis dan kesiapan bekerja dalam pola yang berbeda dari sekolah umum.
Karena itu, pemerintah memutuskan untuk membuka formasi yang mengutamakan pengalaman dan kualifikasi yang sesuai.
Seleksi PPPK SR Kompetitif
Syarat usia maksimal lima puluh tahun menunjukkan bahwa pemerintah ingin tenaga yang masih memungkinkan untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.
Kebijakan ini memunculkan dinamika baru di lapangan karena sebagian PW yang mendekati batas usia merasa harus memanfaatkan kesempatan ini.
Mereka merasa tidak akan mendapat peluang serupa dalam waktu dekat, sehingga rekrutmen ini menjadi sangat kompetitif.
Meskipun begitu, jumlah formasi tetap jauh lebih kecil dibanding jumlah calon pelamar potensial.
Banyak PW dari berbagai instansi memiliki hak yang sama untuk mendaftar. Mereka berasal dari jabatan dan bidang tugas yang berbeda.
Tidak ada pembatasan khusus bagi jabatan tertentu karena Sekolah Rakyat (SR) membutuhkan tenaga dengan latar belakang yang beragam.
Hal ini membuka peluang sekaligus memperbesar tingkat persaingan.
Selain itu, proses seleksi tetap melibatkan tes tambahan. Kandidat harus mengikuti ujian kompetensi sosial kultural dan teknis sesuai kebutuhan jabatan.
Mekanisme perangkingan akan menentukan siapa yang berhak mendapatkan posisi tersebut.
Tes ini menjadi faktor penentu karena tidak ada jalur otomatis bagi PW yang ingin masuk ke posisi full time. Mereka tetap harus bersaing secara nilai.
Keberadaan tes ini juga menyingkirkan anggapan bahwa pengalaman PW langsung menjamin kelulusan.
Banyak PW yang sudah lama bekerja merasa perlu kembali beradaptasi dengan pola ujian formal.
Mereka harus mengulang proses belajar dan mempersiapkan materi sesuai jabatan yang dilamar.
Bagi sebagian orang, situasi itu justru menjadi tantangan menarik. Namun bagi sebagian lain, tes ini dianggap menambah beban di tengah tugas harian.
Dari sisi kebijakan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan model pendidikan yang lebih terstruktur dan mendalam.
Pemerintah ingin menghadirkan sekolah yang tidak hanya mengajar akademik, tetapi juga membentuk karakter.
Baca Juga: Mau Peluang Lolos Lebih Besar? Ini 10 Instansi yang Minim Pelamar saat CPNS 2024
Pendekatan berasrama dianggap sebagai jalan yang memungkinkan pengawasan dan pembinaan lebih intensif.
Karena itu, tenaga yang direkrut harus siap menjalani pola kerja yang berbeda dari sistem pendidikan umum.
Hal ini membuat program Sekolah Rakyat memiliki posisi unik. Di satu sisi, program ini membuka lapangan kerja baru yang cukup bergengsi, terutama bagi PW yang menginginkan kepastian lebih kuat.
Di sisi lain, proses seleksi yang sangat ketat membuat banyak orang ragu untuk mengambil langkah pertama.
Mereka ingin mendapat kepastian bahwa status mereka tetap aman jika gagal.
Kekhawatiran itu wajar karena status PW saat ini masih menjadi bagian dari kebijakan transisi kepegawaian yang terus diperbarui.
Kemenpan RB dan BKN telah menyatakan bahwa PW yang gagal seleksi akan tetap berada dalam sistem PW sesuai database masing-masing.
Artinya, mencoba seleksi full time tidak menghapus status mereka. Namun sebagian PW masih mempertanyakan detail teknis pengembalian status tersebut.
Mereka ingin kejelasan administratif yang lebih konkret, bukan hanya penjelasan umum.
Perasaan itu muncul karena banyak PW merasa posisi mereka masih rentan terhadap perubahan kebijakan.
Dari perspektif kebijakan nasional, Sekolah Rakyat dapat dilihat sebagai langkah awal pemerintah dalam membangun sistem pendidikan sosial yang lebih kuat.
Program itu membutuhkan tenaga baru yang siap bekerja penuh waktu dan mengikuti standar kerja yang lebih ketat.
Karena itu, pemerintah menempatkan seleksi dalam skema rekrutmen terbatas dengan proses yang diatur cukup detail.
Program ini bisa menjadi model percontohan untuk program pendidikan berbasis asrama di masa depan.***
