POJOKSATU.id - Pernyataan keras Titiek Soeharto dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memantik tanda tanya besar.
Dukungan tegasnya kepada Menteri LHK agar tidak gentar menindak para pelaku perusakan hutan justru membuka.
Dugaan bahwa selama ini ada kekuatan besar yang menghalangi penegakan hukum di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Titiek menyampaikan kalimat yang menjadi sorotan utama:
“Kami mendukung kementerian untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini."
"Nggak takut apakah di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga atau berapa.” depan awak media 4/12/2025
Kalimat tersebut tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga menyiratkan kritik jika hari ini seorang legislator harus menyampaikan agar pemerintah “tidak takut bintang”
Baca Juga: Dirjenpas Tinjau Banjir di Sumut, Lapas Masih Tergenang, Mohon Doanya
Apakah memang ada aktor berpangkat tinggi yang selama ini ikut melindungi pelaku pembalakan liar?
Isu dugaan bekingan bukan tanpa konteks. Titiek mengungkap fakta yang ia temukan di lapangan pasca banjir Sumatra yang terjadi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hanya dua hari setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah, truk-truk pengangkut kayu berukuran besar masih terlihat keluar masuk daerah terdampak.
Ia menilai hal itu sebagai bentuk pembiaran yang melukai masyarakat.
“Ini mengejek rakyat. Banjir sudah terjadi, tapi truk-truk kayu masih melintas,”
ujarnya dalam forum tersebut.
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas pembalakan, baik legal maupun ilegal, tetap berjalan meski kondisi lingkungan sudah memasuki tahap kritis.
Kehadiran truk-truk kayu setelah banjir menunjukkan bahwa rantai industri kayu tidak terputus, bahkan ketika masyarakat sedang berjuang memulihkan diri dari bencana.
Di sisi lain, KLHK melalui Wakil Menteri Raja Juli Antoni menyatakan akan menelusuri asal-usul kayu gelondongan.
Yang terbawa banjir dengan menggunakan drone serta aplikasi identifikasi kayu.
Langkah ini, seperti diberitakan Tirto, menunjukkan bahwa pemerintah baru merespons setelah muncul tekanan politik dan perhatian publik.
Pertanyaan pun bergulir
Jika kayu-kayu itu hanyut dalam jumlah besar, dari mana sebenarnya asalnya?
Dan bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung tanpa terdeteksi sebelumnya?
Selain soal penegakan hukum, Titiek juga menyoroti kebijakan perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH).
Ia menolak moratorium setengah hati dan meminta izin tersebut dihentikan total.
Menurutnya, PPKH yang masih berjalan membuka celah pembukaan lahan secara masif, yang berpotensi memperparah deforestasi dan bencana ekologis.
“Bukan hanya dimoratorium, PPKH ini harus dihentikan total,” tegasnya.
Selama bertahun-tahun, penindakan kasus illegal logging kerap berhenti pada pelaku lapangan operator alat berat, sopir truk, atau pekerja hutan.
Sementara pemilik modal atau aktor di balik rantai bisnis jarang tersentuh hukum. Inilah alasan mengapa pernyataan Titiek menimbulkan efek politik.
ia secara tidak langsung mengungkap bahwa penegakan hukum memang berpotensi terhambat oleh oknum berpengaruh.
Jika benar ada kekuatan besar yang melindungi pelaku pembabatan hutan, maka pernyataan Titiek dapat menjadi titik balik untuk membuka praktik-praktik yang selama ini tidak tersentuh.
Dukungan politik yang ia berikan bukan sekadar retorika.
Tetapi seruan untuk membersihkan hutan dari tangan-tangan yang merusaknya, apa pun pangkat dan kekuatan di baliknya.
Pada akhirnya, pertanyaan ini tetap menggantung dan menarik perhatian publik
Jika pemerintah diminta jangan takut pada “bintang-bintang”.
apakah selama ini justru bintang-bintang itulah yang membuat pelaku perusakan hutan kebal hukum?***
