POJOKSATU.id – Rapat Komisi IV DPR RI mendadak berubah panas ketika anggota DPR Rahmat Saleh melontarkan.
Sindiran paling tajam sepanjang evaluasi penanganan banjir Sumatra.
Di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Rahmat menyinggung contoh dua menteri Filipina yang memilih mundur setelah gagal menangani bencana di negaranya.
Ucapan itu sontak membuat suasana rapat berubah tegang, sekaligus membuka babak baru kritik terhadap kinerja.
Kementerian yang dianggap belum mampu meredam besarnya dampak banjir tahun ini.
Dengan suara lantang, Rahmat menyatakan bahwa tanggung jawab moral pejabat publik seharusnya lebih besar daripada sekadar jabatan.
“Saya pernah baca, di Filipina, dua menteri mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengatasi bencana." sindirannya dilansir youtube TV Parlemen.
"Jadi bukan sesuatu yang salah juga, kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur. Itu adalah tugas yang mulia,” ujarnya dalam rapat yang digelar 4/12/2025.
“Jadi bukan sesuatu yang salah juga, kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya.” ujar nya
Kalimat itu langsung viral, bukan hanya karena kerasnya kritik, tetapi karena membawa perbandingan internasional yang jarang muncul dalam forum resmi DPR.
Sindiran itu muncul seiring situasi banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menelan korban ratusan jiwa.
Sementara ribuan rumah warga terendam dan akses jalan terputus.
BNPB melaporkan jumlah korban meninggal terus meningkat dari hari ke hari, dengan ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Situasi ini memperkuat kritik DPR bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan.
Belum menunjukkan langkah konkret untuk menekan laju kerusakan lingkungan yang memperburuk banjir.
Rahmat juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga merusak kawasan hutan di Sumatra.
Fakta bahwa Kemenhut baru mengakui adanya penyelidikan terhadap 12 perusahaan di Sumatera Utara dinilai terlalu lambat dibanding skala kerusakan yang terjadi.
“Kalau ada perusahaan yang melanggar, tindaknya harus tegas. Jangan tunggu banjir besar dulu baru ada reaksi,” sindirnya lagi.
Namun, Alih-alih terpancing, Raja Juli memilih menjawab dengan nada diplomatis. Ia menegaskan siap menerima evaluasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
“Saya siap dievaluasi. Kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Presiden,” ucapnya.
Jawaban yang kalem itu justru dianggap sebagian anggota DPR sebagai pengalihan tanpa memberikan jawaban strategis.
Soal langkah jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengendalian risiko banjir.
Rapat tersebut kemudian berfokus pada penjelasan Kemenhut mengenai inventarisasi.
Kerusakan hutan dan langkah penyidikan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.
Raja Juli menyebut lembaganya sudah mencabut izin 18 PBPH sebelumnya dan tengah mengusulkan pencabutan izin tambahan dengan total luasan mencapai ratusan ribu hektare.
Meski demikian, DPR menilai langkah tersebut belum cukup kuat dan terukur dalam menghadapi krisis ekologis yang sudah berulang setiap tahun.
Di luar gedung parlemen, publik menyoroti tajamnya pernyataan DPR yang dianggap mencerminkan kejengkelan terhadap pola.
Penanganan bencana yang dinilai reaktif, bukan preventif.
Banyak pengamat lingkungan menilai kritik itu memiliki dasar kuat, mengingat kerusakan hutan di Sumatra terus terjadi dalam skala besar dalam satu dekade terakhir.
Baca Juga: Aturan Baru, Truk Dibatasi Saat Nataru 2025–2026, Catat Tanggal dan Jamnya
Sindiran “menteri Filipina saja mundur” kini menjadi percakapan hangat di media sosial dan ruang publik. Kritik itu menyentuh inti persoalan
Seberapa siap pemerintah menanggung tanggung jawab moral atas nyawa yang melayang?
Pertanyaan ini bukan lagi sekadar retorika politik.
Tetapi evaluasi serius dari publik terhadap kinerja kementerian yang bertugas menjaga hutan sekaligus menjaga keselamatan warga.***
