POJOKSATU.id - Program podcast yang digagas Sekretariat DPRD Kota Bekasi tengah menjadi sorotan tajam publik setelah terungkap bahwa total anggarannya mencapai Rp540 juta.
Sorotan semakin menguat karena performa konten yang dihasilkan jauh dari kata memuaskan.
Dengan tayangan yang hanya berkisar ratusan penonton.
Banyak pihak menilai program ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan diduga menjadi bentuk pemborosan anggaran daerah.
Dalam dokumen realisasi, biaya produksi satu episode mencapai sekitar Rp3,6 juta dengan durasi tayang kurang lebih 60 menit.
Angka tersebut secara teknis masih dapat diterima apabila disertai jangkauan distribusi konten yang luas.
Baca Juga: Proyek Swasta Diduga Serobot Bahu Jalan di Karawang Timur, Warga Resah
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hasil yang didapat justru jauh di bawah ekspektasi.
Konten yang disajikan tidak mampu menarik perhatian publik, meskipun topik-topik yang diangkat mencakup isu strategis pemerintahan.
Penonton Hanya Ratusan, Jauh dari Target Edukasi Publik
Beberapa episode yang seharusnya menjadi garda depan edukasi publik, seperti pembahasan Digitalisasi Pajak dan RPJMD.
Justru hanya meraih sekitar 115 penayangan meski telah tayang selama berbulan-bulan.
Episode lain yang mengangkat tema Program 100 Juta per RW pun tidak lebih baik, hanya mencapai 109 penonton dalam tiga bulan.
Angka ini sangat kontras dengan besarnya anggaran yang dihabiskan.
Baca Juga: Proyek Swasta Diduga Serobot Bahu Jalan di Karawang Timur, Warga Resah
Jika dibagi rata dengan total penonton, biaya per view dapat menembus lebih dari Rp40.000.
Dalam standar produksi dan distribusi konten digital modern, biaya sebesar itu dinilai tidak efisien dan jauh dari praktik pemasaran digital yang ideal.
Secara umum, konten pemerintah daerah yang dirancang sebagai ruang edukasi publik biasanya menargetkan ribuan warga dalam setiap distribusinya.
Baca Juga: Cakupan Internet Rakyat di Maluku dan Papua, Antara Kemajuan dan Ketimpangan di Kawasan 3T
Apalagi, isu yang dibahas berkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan, tata kelola anggaran, dan program prioritas daerah.
Namun rendahnya performa ini menunjukkan adanya ketimpangan besar antara biaya dan dampak.
Konteks Anggaran Daerah, Efisiensi Menjadi Tuntutan
Kritik terhadap program podcast DPRD Kota Bekasi hadir di tengah situasi fiskal daerah yang menuntut efisiensi.
Pemerintah daerah di berbagai wilayah saat ini dituntut untuk menata ulang belanja, mengutamakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, penggunaan anggaran setengah miliar rupiah untuk produk komunikasi.
Publik harusnya diarahkan pada format yang benar-benar efektif baik dari sisi konten, penyajian, maupun strategi distribusi.
Tanpa semua itu, program hanya menjadi angka dalam laporan keuangan tanpa memberikan nilai bagi publik.
Apalagi, perkembangan media sosial dan platform digital saat ini memberikan banyak opsi untuk memproduksi konten dengan biaya lebih rendah dan jangkauan lebih luas.
Banyak lembaga pemerintah yang memaksimalkan strategi kampanye digital dengan biaya minim namun tetap mampu menyasar ribuan warga.
Perbandingan ini membuat publik semakin mempertanyakan urgensi dan efektivitas program podcast DPRD Kota Bekasi.
Minim Evaluasi, Minim Dampak
Rendahnya performa konten juga menunjukkan belum adanya evaluasi berkala.
Konten yang tidak berkembang dari sisi format dan penyajian membuat publik tidak tertarik untuk mengikuti episode berikutnya.
Padahal, konten digital menuntut inovasi berkelanjutan agar audiens tetap bertahan.
Dari sudut pandang komunikasi publik, seharusnya pemerintah dapat menyesuaikan model penyampaian pesan dengan pola konsumsi media masyarakat.
Baca Juga: Internet Rakyat vs Layanan WiFi Lokal, Siapa Menang di Segmen Internet Murah?
Tidak cukup hanya menampilkan narasumber dan informasi formal.
Konten perlu dikemas dengan storytelling, visual, dan dinamika pembahasan yang relevan dengan gaya konsumsi digital saat ini.
Publik Minta Transparansi dan Evaluasi
Menyikapi polemik ini, publik menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Transparansi penggunaan anggaran menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan belanja daerah benar-benar membawa manfaat.
Baca Juga: Setengah Miliar untuk Podcast Kosong? Publik Murka, Siapa yang Diuntungkan?
Program komunikasi publik yang dikelola pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memastikan penyampaian pesan sampai kepada masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penyusunan program sosialisasi tidak boleh sekadar formalitas.
Di era digital yang kompetitif, efektivitas menjadi barometer utama keberhasilan.
Baca Juga: Proyek Swasta Diduga Serobot Bahu Jalan di Karawang Timur, Warga Resah
Tanpa dampak nyata, alokasi anggaran yang besar justru mengundang kritik dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.***
.webp)
