POJOKSATU.ID - Program podcast milik Sekretariat DPRD Kota Bekasi tengah menjadi sorotan tajam publik.

Alasannya, anggaran fantastis sebesar Rp540 juta yang digelontorkan ternyata tidak sebanding dengan capaian konten yang bahkan hanya ditonton ratusan orang.

Padahal, menurut dokumen anggaran, produksi satu episode berdurasi 60 menit menelan biaya Rp3,6 juta.

Dengan total bujet setengah miliar rupiah, publik berharap podcast tersebut mampu menjangkau masyarakat secara luas. Namun kenyataannya jauh dari itu.

Baca Juga: Cakupan Internet Rakyat di Maluku dan Papua, Antara Kemajuan dan Ketimpangan di Kawasan 3T

Evaluasi digital menunjukkan beberapa konten dengan topik penting.

Seperti Digitalisasi Pajak hingga RPJMD hanya mampu meraih sekitar 115 views, meski sudah berbulan-bulan tayang.

Bahkan episode bertema Program 100 Juta per RW hanya ditonton 109 kali dalam tiga bulan.

Jika dihitung, angka ini membuat biaya per penonton tembus lebih dari Rp40.000 per view, jauh dari standar efektivitas kampanye digital saat ini.

Baca Juga: 10 Kuliner Jawa Tengah Paling Wajib Dicoba! Legendaris, Murah, dan Selalu Bikin Rindu

Kondisi inilah yang memicu kritik keras dari berbagai pihak.

Ketua Komisariat GMNI Universitas BSI, Dian Arba, turut menyoroti dugaan pemborosan anggaran tersebut.

Mengutip akun Instagram @bekasimasakini_ pada Senin 24 November 2025.

Dian mempertanyakan urgensi proyek yang hasilnya tidak menjangkau publik.

Apakah wajar anggaran publik digunakan untuk konten yang tidak sampai ke publik?

"Ini memicu kekhawatiran bahwa program sosialisasi ini hanya formalitas administratif untuk menyerap anggaran tanpa memikirkan dampak riilnya,” ujar Dian.

Ia menambahkan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi, program semacam ini justru menunjukkan ketidakpekaan.

“Dengan engagement yang sangat rendah, podcast ini sepi peminat, minim manfaat, bakar uang rakyat,” tegasnya.

Baca Juga: Heboh Intel Kodim Walk Out dari Polres Kubar, Ada Apa dengan Kasus Sabu 17,61 Gram?

Berbagai komentar warganet pun menguatkan kritik tersebut. Banyak yang menilai bahwa.

Konten tidak dikemas menarik, tidak ada strategi distribusi, anggaran terlalu besar dibanding hasil,

Dan tidak ada urgensi program podcast berskala mahal.

Publik mendorong agar DPRD Kota Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh terkait efektivitas anggaran.

Mulai dari perencanaan, kualitas produksi, hingga strategi publikasi.

Dengan anggaran Rp540 juta, banyak pihak menilai pemerintah daerah seharusnya mampu menghasilkan konten yang berdampak, bukan sekadar formalitas yang merugikan publik.***