POJOKSATU.id, JEMBER – Gelombang keresahan para pedagang terkait rencana penataan kawasan Pasar Tanjung perlahan mulai menemukan titik terang.
Pimpinan DPRD Kabupaten Jember turun tangan langsung dan berjanji tidak akan ada penggusuran lapak pedagang.
Penegasan ini disampaikan pimpinan dewan saat menemui massa aksi dari Gerakan 30 September Pedagang Kecil Indonesia (G30S-PKI) yang diinisiasi oleh Laskar Jahanam dan Paguyuban Pedagang Pasar Tanjung di depan Kantor Pemkab Jember, Rabu (30/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi warga untuk menyuarakan nasib periuk nasi mereka.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menenangkan massa dengan menjamin bahwa tidak ada niat terselubung dari pemerintah daerah maupun dewan untuk menyingkirkan para pedagang.
Menurutnya, seluruh elemen pedagang, baik yang berjualan menggunakan mobil pikap maupun lapak, akan tetap dilibatkan dalam rencana penataan pasar ke depannya.
Baca Juga: Respon Tuntutan Pedagang Pasar Tanjung, Pemkab Jember Resmi Balik Arus Lalu Lintas Jalan Samanhudi
"Saya ingin menyampaikan tidak ada niatan dari Pemkab maupun DPRD untuk menggusur atau menghalangi lapak-lapak pedagang," tegas Halim di hadapan para pedagang.
Dalam kesempatan itu, DPRD juga mengakui adanya miskomunikasi pada pertemuan sebelumnya yang digelar di Pendapa Pemkab, Selasa (22/9/2026) lalu.
Pihak dewan menyadari bahwa banyak pedagang yang merasa diabaikan karena tidak menerima undangan secara langsung.
Baca Juga: Warga Sering Ngeluh Macet dan Sampah, Pemkab Jember Akhirnya Rombak Total Aturan Pasar Tanjung
Sebagai bentuk evaluasi, Halim menyebut bahwa pembentukan Satgas Penataan Pasar Tanjung saat ini masih dalam proses dan belum memiliki Surat Keputusan (SK) final.
Oleh karena itu, dewan memberikan kesempatan bagi pedagang di Jalan Samanhudi dan Jalan Suropati untuk bergabung menjadi bagian dari Satgas tersebut.
"Jadi kami membuka pintu seluas-luasnya kepada pedagang Samanhudi, Suropati, baik itu (pedagang) bak maupun bajongan untuk masuk di dalam unsur Satgas," imbuh politisi Gerindra tersebut.
Sebagai langkah konkret, DPRD meminta para pedagang untuk segera menyiapkan nama-nama perwakilan yang akan diikutkan bersama unsur warga dan pendamping.
Baca Juga: Keluhan Pedagang Pasar Tanjung Didengar, Pemkab Jember Gerak Cepat Terjunkan Satgas Gabungan
Rencananya, dewan akan kembali memfasilitasi pertemuan lanjutan pada hari Jumat (2/10) besok agar perumusan penataan pasar tidak berjalan sepihak.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menambahkan bahwa pihaknya siap menjembatani dialog antara pemerintah dan pedagang.
Ia menegaskan bahwa rumusan penataan Pasar Tanjung mutlak harus melibatkan masyarakat terdampak sejak awal pembahasan.
"Sikap DPRD hari ini bagaimana mempertemukan semuanya. Jadi pengambilan keputusannya harus melibatkan semua pihak. Jangan sampai ada yang ditinggalkan," pungkas Widarto. ***
