POJOKSATU.id, JEMBER – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama paguyuban pedagang Pasar Tanjung di depan Kantor Bupati Jember, Selasa (15/9/2026), berlangsung memanas.
Massa mendesak ketegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk segera membereskan tata kelola pasar yang dinilai telah lama carut-marut.
Dalam orasinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial.
Baca Juga: Sampah hingga Tambang Pasir Jadi Sorotan, DPRD Jabar Dalami Masalah Lingkungan di Sumedang
Mereka menuntut penegakan Peraturan Daerah (Perda) secara nyata di lapangan, pengembalian fungsi jalan yang selama ini diserobot oleh pedagang liar, serta keadilan bagi pedagang resmi di dalam pasar yang sepi pembeli akibat tidak adanya ketegasan aturan.
Para demonstran bahkan secara terang-terangan memberikan ultimatum dan menuntut komitmen dari pejabat terkait.
Mereka meminta jaminan agar dalam kurun waktu satu minggu, kawasan Pasar Tanjung sudah harus ditertibkan.
Baca Juga: Tambang PT Mas Putih Belitung di Karawang Ditutup, Pemprov Jabar Soroti Ratusan Truk Berat
"Satu minggu dari sekarang, kalau sore Pasar Tanjung tidak tertib, konsekuensinya apa? Ibu dicopot dari jabatannya? Kita tidak perlu kata maaf, yang kami butuhkan adalah tanggung jawab!" seru salah satu orator aksi yang menolak permintaan maaf dari pihak eksekutif.
Massa juga mempertanyakan sinergi antar-instansi seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan, mengingat penegakan Perda tidak bisa hanya mengandalkan satu dinas saja.
Menghadapi rentetan cecaran dari para demonstran, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jember, Sartini, akhirnya angkat bicara.
Baca Juga: Selain Truk Jui Shin, KDM Soroti Armada Tambang di Karawang
Ia mengapresiasi kehadiran massa dan memaparkan sejumlah langkah yang sejatinya telah diupayakan oleh instansinya.
Menurut Sartini, pihaknya tidak tinggal diam melihat kondisi Pasar Tanjung.
Langkah konkret yang sudah dilakukan adalah menyiapkan skema relokasi bagi para pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan agar bisa masuk ke dalam pasar.
"Kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sudah melakukan upaya-upaya dari apa yang sudah disampaikan teman-teman semua. Yang pertama, kami sudah membersihkan lahan di lantai dua," ungkap Sartini saat menemui massa aksi.
Ia menjelaskan bahwa fasilitas tersebut disiapkan secara khusus untuk mengurai kesemrawutan di lantai bawah.
Baca Juga: MBG Makan Korban Lagi, Satpam SPPG Padang Serai Bunuh Teman Sekantor Gegara Diejek Hitam
"Harapan kami adalah untuk teman-teman pedagang yang ada di jalan bawah itu bisa naik. Tempat yang sudah kami bersihkan itu bisa menampung 69 pedagang," terangnya.
Selain area lantai dua, Sartini juga menyebutkan bahwa pembersihan telah dilakukan di sektor lain untuk menambah daya tampung relokasi.
"Kami juga sudah membersihkan di wilayah utara, yang terkenal dengan area tapean itu, sudah kami bersihkan. Tinggal teman-teman nanti bisa menempati," tambah Sartini.
Baca Juga: Empat Hari Sudah KM Virgo Transport Terbalik di Laut Jawa, 129 Penumpang Masih Hilang
Terkait masih banyaknya pedagang yang membandel berjualan di luar area semestinya, Sartini mengaku bahwa pihaknya terus melakukan pendekatan persuasif.
Ia menegaskan bahwa sosialisasi kepada pedagang tidak pernah putus dilakukan.
"Kami sudah berupaya dan memberikan edukasi kepada para pedagang untuk bisa naik ke atas. Itu sudah kami lakukan setiap hari," jelasnya membela diri.
Baca Juga: Empat Hari Sudah KM Virgo Transport Terbalik di Laut Jawa, 129 Penumpang Masih Hilang
Namun, penjelasan Sartini tersebut rupanya belum memuaskan dahaga keadilan para demonstran. Interupsi terus mewarnai jalannya dialog.
Demonstran menilai langkah edukasi dan imbauan saja terbukti gagal menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut ini.
Bagi massa, tanpa adanya penindakan dan penegakan hukum yang konkret dari instansi berwenang, pedagang legal yang patuh membayar pajak akan terus menjadi korban dari pembiaran ini. ***
