POJOKSATU.id — Gerwani, organisasi perempuan yang pernah mewarnai sejarah Indonesia di era 1950-an hingga 1960-an, selama puluhan tahun hanya dikenang lewat stigma negatif pasca-1965.
Dicap sebagai organisasi perempuan komunis, dituduh terlibat dalam kekerasan seksual terhadap jenderal dalam peristiwa G30S, dan dihapus dari sejarah resmi Orde Baru.
Padahal, di balik propaganda hitam itu, Gerwani menyimpan catatan panjang tentang kerja-kerja sosial, pendidikan, dan politik yang menyasar pemberdayaan kaum perempuan —jauh sebelum isu-isu kesetaraan gender menjadi arus utama.
Lahir pada 1950 dengan nama awal Gerakan Wanita Istri Sedar (Gerwis), organisasi ini merupakan respons atas ketimpangan sosial yang dialami perempuan setelah revolusi kemerdekaan.
Para pendirinya —S.K. Trimurti, Umi Sardjono, dan perempuan-perempuan muda lainnya—bertekad memperjuangkan hak perempuan dari akar rumput: buruh, tani, hingga rakyat miskin kota.
Mereka menolak feminisme borjuis yang hanya berbicara soal hak-hak sipil perempuan kelas atas, dan memilih fokus pada emansipasi berbasis kelas.
Ketika berganti nama menjadi Gerwani pada 1954, arah gerakannya makin tegas: membangun kesadaran politik perempuan sambil tetap berjuang di lini sosial, ekonomi, dan budaya.
Organisasi ini berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan anggota lebih dari 1,5 juta orang sebelum 1965.
Pendidikan untuk Kaum Perempuan: Gerwani Tak Sekadar Demo
Baca Juga: Transfer Data WNI ke AS Picu Polemik, Pemerintah: Hanya Metadata, Bukan Data Pribadi
Salah satu program utama Gerwani adalah pendidikan bagi perempuan akar rumput.
Mereka mendirikan taman kanak-kanak, kursus membaca-tulis, pelatihan keterampilan rumah tangga dan produksi—seperti menjahit dan memasak sehat—untuk para perempuan desa dan kota.
Tak sedikit pula anggota Gerwani yang menjadi guru sukarela di pedalaman. Gerwani menggabungkan pendidikan dengan penyadaran politik.
Dalam kursus dan kegiatan mereka, para perempuan diajak berdiskusi soal hak-hak buruh perempuan, UU perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga akses terhadap tanah dan fasilitas kesehatan.
Mereka menyadari bahwa buta huruf bukan hanya masalah pendidikan, tapi juga bentuk penindasan struktural.
Advokasi UU Perkawinan dan Perlindungan Perempuan
Sebelum isu KDRT masuk ke dalam hukum formal di Indonesia, Gerwani telah mendorong perlindungan perempuan dalam rumah tangga.
Mereka aktif mengadvokasi perubahan UU Perkawinan 1974 jauh sebelum undang-undang itu lahir. Gerwani menolak praktik poligami, kawin paksa, hingga pernikahan anak.
Organisasi ini juga bersuara keras membela korban pemerkosaan dan kekerasan seksual, sesuatu yang sangat progresif di masa itu.
Mereka menganggap tubuh perempuan bukan milik suami, negara, atau agama, melainkan hak penuh perempuan itu sendiri.
Kesehatan Reproduksi dan Hak Ibu Bekerja
Gerwani juga turut memperjuangkan akses kesehatan untuk ibu dan anak, termasuk soal persalinan yang aman dan hak cuti melahirkan bagi buruh perempuan.
Baca Juga: CATAT! Kriteria Rekening Bank yang Akan Diblokir PPATK dan Langkah Aktivasi Ulang
Mereka mengkritik negara yang mengabaikan hak-hak pekerja perempuan, apalagi yang hamil dan harus menghidupi anak-anaknya sendiri.
Dalam banyak kasus, Gerwani menjadi organisasi yang berani mengintervensi pabrik dan perusahaan agar memberi ruang aman bagi buruh perempuan.
Mereka tak ragu melakukan kampanye besar-besaran untuk menekan pemerintah agar memberi cuti haid, fasilitas ruang menyusui, dan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan di tempat kerja.
Memang benar bahwa Gerwani memiliki kedekatan ideologis dan politik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Namun, menyamakan Gerwani sebagai organisasi sayap perempuan PKI adalah penyederhanaan.
Dalam praktiknya, Gerwani memiliki garis politik sendiri, dan tidak semua anggotanya adalah kader PKI.
Kedekatan ini didasarkan pada kesamaan visi soal kelas dan struktur ketidakadilan.
Baca Juga: Penempatan Tak Realistis, 140 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Banyak Siswa Kabur dari Asrama
Dalam konferensi nasional maupun regional, Gerwani selalu menegaskan bahwa perjuangan perempuan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan feodalisme dan kapitalisme, yang dinilai sebagai akar penindasan kaum perempuan.
Sayangnya, semua pencapaian dan perjuangan itu hancur dalam semalam pasca peristiwa G30S 1965.
Gerwani dituduh menjadi bagian dari kekerasan di Lubang Buaya, termasuk narasi palsu tentang 'tarian telanjang' dan mutilasi jenderal oleh anggotanya.
Tuduhan itu dibantah oleh berbagai riset independen, seperti oleh sejarawan Saskia Wieringa dan John Roosa, yang menyebutnya sebagai bagian dari propaganda politik militer Orde Baru untuk mendelegitimasi kekuatan kiri, termasuk organisasi perempuan.
Ratusan ribu anggota Gerwani ditangkap, diperkosa, disiksa, atau dibunuh.
Baca Juga: SELURUH Guru Sertifikasi Terima Tambahan TPG 100 Persen, Kecuali Kategori Ini!
Banyak yang hilang tanpa kabar, dan tak sedikit yang dipaksa 'bertobat' dan menandatangani pernyataan palsu di bawah tekanan.
Meski dibungkam secara sistematis, warisan perjuangan Gerwani tak sepenuhnya lenyap.
Banyak organisasi perempuan masa kini —baik yang bersifat feminis, serikat buruh, maupun LSM akar rumput—mewarisi semangat Gerwani: membebaskan perempuan dari kemiskinan struktural, dari kebodohan, dari ketidakadilan hukum.
Gerwani adalah bukti bahwa gerakan perempuan Indonesia pernah punya arah yang progresif, terpadu, dan berpijak pada realitas rakyat.
Ia tak sekadar soal representasi perempuan di politik, tapi soal pembebasan dari segala bentuk eksploitasi.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami di bawah ini:
Versi Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promedia.pojoksatu
Versi iOS: https://apps.apple.com/app/pojok-satu/id6670306141
Channel Whatsapp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaizUTRDjiOXHsJCgQ2E
Fanpage edugov: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575904868212
Demikian artikel tentang sejarah Gerwani dan kegiatannya sebagai organisasi perempuan progresif.***