POJOKSATU.id - Pemerintah memastikan program sekolah negeri gratis tidak membutuhkan pos baru di APBN.

Pendanaannya akan berasal dari alokasi wajib pendidikan sebesar 20 persen dalam RAPBN 2027.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 mencapai sekitar Rp820,9 triliun.

Angka tersebut telah memenuhi amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran negara untuk pendidikan.

Menurut Suahasil, pemerintah kini melakukan redesain agar anggaran pendidikan yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Baca Juga: Pendidikan Gratis Berlaku Juga di Madrasah Negeri, Ini Penegasan Menag Nasaruddin Umar

“APBN selalu mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana mendesain pemanfaatan anggaran ini dengan tepat, yang jumlahnya melebihi Rp800 triliun,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Redesain tersebut mencakup pembagian anggaran antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga.

Tujuannya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung kebijakan sekolah negeri gratis.

Program yang diarahkan pemerintah mencakup pendidikan negeri mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam RAPBN 2027, PIP dialokasikan Rp15,9 triliun untuk 22,1 juta siswa.

Baca Juga: Kuliah Gratis Tak Cukup Hapus UKT, ADAKSI Soroti Rp93,74 Triliun dan Kesejahteraan Dosen

Sementara itu, rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penghitungan kebutuhan anggaran.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Kemdiktisaintek sedang menghitung kebutuhan pembiayaan sekaligus menyiapkan sejumlah opsi skema pelaksanaan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).

“Kami saat ini sedang menghitung angkanya, itulah sebabnya kami mengadakan rapat hari ini untuk membahas skema, tahapan, dan detail lainnya,” kata Brian.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya menyusun rencana pendidikan negeri gratis dari TK hingga perguruan tinggi.

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kajian kebutuhan pembiayaan dan desain pelaksanaannya.

Keterangan Mendikdasmen Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya menyampaikan bahwa komitmen pendidikan gratis juga mencakup jenjang TK.

Baca Juga: Hasil Hitungan Awal, Kuliah Gratis PTN Butuh Rp93,7 Triliun, Pemerintah Siapkan Skema Bertahap hingga 2029

Mulai tahun ini, anak-anak yang belajar di TK dan SD akan mendapatkan dukungan dana BOS. Sementara PIP diberikan kepada murid dari keluarga yang tidak mampu.

Dana BOS dapat digunakan untuk kebutuhan operasional, gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga kegiatan ekstrakurikuler.

Untuk sekolah negeri, guru PNS digaji pemerintah pusat, sedangkan guru PPPK juga akan digaji pemerintah pusat sesuai ketentuan.

Guru non-ASN dapat dibayar dari dana BOS, dengan porsi hingga 20 persen untuk operasional dan gaji guru non-ASN.

Mu'ti juga menegaskan peningkatan kualitas guru menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Pelatihan guru akan didukung melalui anggaran APBN. ***