POJOKSATU.id - Wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak cukup dipahami sebagai penghapusan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa.
Aliansi Dosen Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI) meminta pemerintah turut memperhitungkan kesejahteraan dosen dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Ketua Umum DPP ADAKSI, Anggun Gunawan, mengatakan biaya pendidikan tinggi perlu dihitung secara menyeluruh.
Menurutnya, pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan mahasiswa, tetapi juga tenaga pendidik dan berbagai kebutuhan akademik.
“Negara perlu menghitung secara utuh biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk kualitas pembelajaran dan kesejahteraan dosen yang menjalankan proses pendidikan,” ungkap Anggun, Rabu (23/9/2026).
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk wacana kuliah gratis diperkirakan mencapai Rp93,74 triliun per tahun.
Anggaran tersebut ditujukan untuk membiayai 2.833.169 mahasiswa PTN akademik dan vokasi.
Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan pembiayaan rata-rata mencapai sekitar Rp33,09 juta per mahasiswa per tahun.
ADAKSI Soroti Komponen Anggaran Kuliah Gratis
Anggun mempertanyakan komponen yang akan masuk dalam anggaran Rp93,74 triliun tersebut.
Sebab, biaya pendidikan tinggi tidak hanya mencakup UKT mahasiswa.
Komponen pembiayaan juga meliputi jasa dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, penelitian, pengembangan kompetensi dosen, pemeliharaan fasilitas, hingga kebutuhan akademik lainnya.
“Biaya pendidikan tinggi bukan hanya UKT. Di dalamnya terdapat jasa dosen yang mengajar, tenaga kependidikan, laboratorium, perpustakaan, teknologi pembelajaran, penelitian, pengembangan kompetensi dosen, pemeliharaan fasilitas, dan berbagai kebutuhan akademik lainnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kebutuhan biaya pendidikan juga berbeda pada setiap rumpun ilmu.
Program sosial-humaniora memiliki struktur pembiayaan yang berbeda dengan teknik, kesehatan, pertanian, maupun seni dan desain.
Karena itu, menurut Anggun, perhitungan anggaran kuliah gratis perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing program studi.
Usulan 25 Persen Anggaran untuk Dosen
Jika pemerintah benar-benar menyediakan sekitar Rp93,74 triliun untuk kuliah gratis di PTN, ADAKSI mengusulkan sekurang-kurangnya 25 persen dari anggaran tersebut memiliki komponen yang berkaitan dengan jasa pengajaran, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan dosen.
Dalam simulasi ADAKSI, 25 persen dari Rp93,74 triliun setara sekitar Rp23,44 triliun per tahun.
Baca Juga: SPMB Polstat STIS 2026 Segera Dibuka, Kuliah Gratis hingga Langsung Jadi CPNS, Ini Syarat Daftarnya
Sementara itu, sekitar Rp70,31 triliun lainnya dapat digunakan untuk kebutuhan pembelajaran, laboratorium, fasilitas, riset, layanan akademik, serta operasional perguruan tinggi.
Anggun menegaskan, usulan 25 persen tersebut tidak berarti seluruhnya harus dibagikan sebagai tambahan gaji dosen.
“Angka 25 persen tersebut bukan berarti seluruhnya harus dibagikan begitu saja sebagai tambahan gaji dosen.
Kami tekankan jangan sampai desain kuliah gratis hanya mengganti uang yang sebelumnya dibayarkan mahasiswa kepada perguruan tinggi, sementara SDM yang menyelenggarakan pendidikan tidak memperoleh penguatan sama sekali,” ujarnya.
Beban Dosen Berpotensi Bertambah
ADAKSI juga menyoroti potensi peningkatan jumlah mahasiswa dan beban pembelajaran apabila kebijakan kuliah gratis diterapkan.
Anggun mengatakan, perluasan akses pendidikan tinggi perlu diikuti dengan perbaikan kesejahteraan dosen, rasio dosen-mahasiswa, dukungan penelitian, dan fasilitas pembelajaran.
Apabila jumlah mahasiswa bertambah, tetapi berbagai aspek pendukung tersebut tidak diperkuat, kualitas pendidikan tinggi berpotensi menghadapi tantangan.
Berdasarkan Statistik Pendidikan Tinggi 2025, terdapat sekitar 85.996 dosen pada PTN akademik dan 11.560 dosen pada PTN vokasi.
Jika digabungkan, jumlahnya mencapai sekitar 97,6 ribu dosen.
Bagi ADAKSI, pembahasan kuliah gratis perlu mencakup seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Pembiayaan mahasiswa, kualitas pembelajaran, fasilitas, riset, dan kesejahteraan dosen dinilai perlu ditempatkan dalam satu perencanaan yang utuh. ***
