POJOKSATU.id - Pemerintah tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Berdasarkan perhitungan awal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp93,7 triliun.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan angka tersebut masih merupakan perhitungan awal.
Pemerintah masih melakukan analisis dan pemetaan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Ya itu (Rp93,7 triliun) kan perhitungan awal, kita tentu baru menganalisis. Kita analisis semua kondisi yang ada, kemungkinannya bagaimana.
Nanti kami tentu akan laporkan kepada Bapak Presiden, sehingga tahapannya seperti apa,” ujar Brian di Istana, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pemetaan Kebutuhan Tiap PTN
Brian menjelaskan, pemerintah sedang memetakan kondisi masing-masing PTN, termasuk kebutuhan perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa.
Data tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan secara lebih menyeluruh sekaligus menentukan skema yang dapat diterapkan.
“Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN,” kata Brian.
Menurut dia, pemerintah juga sedang mempertimbangkan tahapan pelaksanaan.
Jika kondisi anggaran memungkinkan, penerapan dapat dilakukan secara langsung.
Namun, jika belum memungkinkan, pemerintah akan menyiapkan tahapan mulai 2027, 2028 hingga 2029.
“Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Skema Kuliah Gratis Masih Dikaji
Selain menghitung kebutuhan anggaran, pemerintah juga mengevaluasi instrumen dukungan pendidikan tinggi yang sudah berjalan, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Brian mengatakan pemerintah ingin memastikan mahasiswa dari kelompok ekonomi tidak mampu tetap memperoleh akses pendidikan tinggi.
Baca Juga: Kuliah PTN Mau Gratis, KIP Kuliah Bakal Dialihkan ke PTS? Ini Skema yang Sedang Dibahas DPR
“Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu,” tutur Brian.
Saat ini, dukungan bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi tidak mampu telah berjalan melalui berbagai skema afirmasi.
Brian menyebut mahasiswa kelompok desil 1 hingga 4 di PTN telah mendapatkan dukungan beasiswa.
Sementara itu, mahasiswa yang memperoleh afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya disebut telah mencapai lebih dari 28 persen di PTN.
Arahan Prabowo soal Pendidikan Gratis
Kajian tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperluas akses pendidikan negeri secara gratis hingga perguruan tinggi.
Baca Juga: 25 PTN-BH di Indonesia 2026, Universitas Udayana Jadi yang Terbaru, Cek Daftar Lengkapnya
Dalam pidatonya pada HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026), Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!” kata Prabowo.
Brian menambahkan, pemerintah kemungkinan menggelar rapat terbatas setelah mendapatkan arahan lebih lanjut dari Presiden. ***
