POJOKSATU.id - Persoalan kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.
Data terbaru menunjukkan jutaan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini belum memiliki hunian pribadi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan dari total sekitar 6,7 juta ASN di Indonesia, baru sebagian kecil yang telah memiliki rumah.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Didorong Naik Status, Gaji Diusulkan Ditanggung APBN
Sisanya masih bergantung pada rumah sewa, kontrakan, maupun tempat tinggal keluarga.
“Baru sekitar 22 persen ASN yang memiliki rumah. Artinya masih ada lebih dari 5,2 juta ASN yang belum mempunyai hunian sendiri,” ujar Zudan, Kamis (28/5/2026).
Kondisi tersebut mendorong Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menjalin kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menghadirkan program pembiayaan rumah yang dinilai lebih ringan dan terjangkau bagi ASN.
Melalui kolaborasi itu, KORPRI dan BTN tengah menyiapkan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun.
Baca Juga: SPMB SD dan MI Tahun Ajaran 2026/2027 Resmi Gunakan Aturan Usia Ini, Orang Tua Wajib Tahu
Program tersebut diharapkan dapat membantu ASN, termasuk PPPK, memperoleh akses hunian layak dengan cicilan yang lebih sesuai kemampuan.
Zudan yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI menilai kebutuhan rumah menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan ASN.
Menurutnya, kepastian tempat tinggal akan berpengaruh terhadap kualitas kerja dan pelayanan publik.
Ia menegaskan ASN membutuhkan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan pribadi agar dapat bekerja lebih fokus.
Baca Juga: Gaji dan Tunjangan PPPK Kini Setara PNS, Tapi Ada Perbedaan Besar di Bagian Ini
Karena itu, penyediaan hunian dianggap bukan sekadar program perumahan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi.
Program tersebut juga dikaitkan dengan target pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
ASN menjadi salah satu kelompok prioritas yang akan didorong mendapatkan akses pembiayaan perumahan.
Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu menyebut ASN merupakan segmen strategis dalam sektor pembiayaan perumahan nasional.
Baca Juga: Kenapa SKTP Sudah Valid Tapi Belum Terbit? Guru Perlu Cek Lagi Bagian Ini
BTN, kata dia, tengah menyiapkan pola pembiayaan yang lebih fleksibel agar bisa menjangkau lebih banyak pegawai pemerintah.
“Kami ingin memastikan ASN memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan rumah dengan skema pembiayaan yang terjangkau,” katanya.
Tak hanya fokus pada sektor perumahan, KORPRI juga menyiapkan sejumlah program peningkatan kesejahteraan lain bagi ASN.
Salah satunya melalui pengembangan pendidikan dan kompetensi pegawai.
BKN mencatat masih cukup banyak ASN yang belum mengenyam pendidikan strata satu (S1).
Baca Juga: PT Angels Products Bagikan Belasan Kerbau Menjelang Idul Adha 1447 H
Selain itu, jumlah ASN dengan jenjang pendidikan pascasarjana juga dinilai masih terbatas.
Untuk menjawab persoalan tersebut, KORPRI melalui platform Toktok Indonesia menyiapkan program pendampingan pendidikan dan peningkatan kompetensi ASN.
Di bidang kesehatan, KORPRI juga merancang pengembangan layanan medis melalui Toktok Health, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan kawasan hunian ASN.
Zudan menambahkan berbagai program tersebut akan terus diperkuat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-55 KORPRI.
Ia juga mengajak seluruh PPPK bergabung sebagai anggota KORPRI agar memiliki wadah bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan pegawai pemerintah di Indonesia.
