POJOKSATU.ID - Teman-teman kabar tentang ketidakpastian anggaran 2026 mulai bikin guru honorer dan PPPK deg-degan.

Isu efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah memunculkan kekhawatiran, terutama soal nasib tenaga pendidik di daerah.

Bukan tanpa alasan, di sejumlah wilayah mulai muncul sinyal pemangkasan anggaran pendidikan.

Baca Juga: Solusi Cegah PHK PPPK Mengemuka, Gubernur Siap Usul Gaji Diambil Alih Pusat

Bahkan ya, isu pemecatan guru PPPK pun ikut beredar dan bikin situasi makin panas.

 

DPR Minta Guru Jangan Jadi Korban

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, angkat bicara soal kondisi ini.

Dikutip iuwashtangguh.or.id pada 12 April 2026, Esti berkata demikian.

Baca Juga: BGN Klarifikasi Anggaran EO Rp113 Miliar, Sebut Penting untuk Sosialisasi Program

Dia tegaskan, kebijakan penghematan tidak boleh menyasar guru.

“Guru adalah tulang punggung pendidikan. Kebijakan apa pun harus tetap menjaga kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Eh menurutnya, baik guru honorer maupun PPPK tetap harus mendapat perlindungan, meski status kepegawaiannya berbeda.

 

Kondisi di Lapangan Masih Jauh dari Ideal

Faktanya, banyak guru honorer masih bekerja dalam kondisi serba terbatas.

Mulai dari kontrak jangka pendek, tidak ada jaminan pensiun, hingga akses BPJS yang belum merata.

Sementara itu, PPPK memang sedikit lebih aman karena memiliki payung hukum.

Namun ya, tekanan mulai terasa karena adanya potensi pemotongan anggaran di daerah.

 

Ancaman dari Kebijakan Daerah

Eh ternyata, setiap daerah punya kondisi keuangan berbeda.

Baca Juga: PHK PPPK Dilarang! Plt Gubernur Riau Siapkan Surat Edaran Darurat Jelang 2027

Ada yang masih mampu mempertahankan tenaga honorer, tapi ada juga yang mulai mengurangi beban anggaran.

Eh ternyata guys, hal ini membuat nasib guru jadi tidak pasti.

Apalagi, Dana Alokasi Khusus DAK pendidikan di beberapa daerah dinilai belum cukup menutup kebutuhan.

 

Solusi yang Mulai Didorong

Nah, ada beberapa langkah mulai didorong, mulai dari evaluasi kebijakan efisiensi anggaran, penegasan dari pemerintah pusat, hingga penyediaan dana cadangan untuk guru honorer.

Baca Juga: Jalan Baru

Selain itu, sosialisasi kebijakan juga dinilai penting agar guru tidak merasa dibiarkan di tengah ketidakpastian.

Jadi, ketidakpastian anggaran 2026 jadi tantangan serius bagi guru honorer dan PPPK.

Lalu ya, DPR menegaskan guru tidak boleh jadi korban efisiensi.

Pemerintah pusat dan daerah harus segera cari solusi agar nasib tenaga pendidik tetap aman.***