POJOKSATU.ID - Krisis jabatan kepala sekolah di Kabupaten Bondowoso semakin mengkhawatirkan.
Dari total 498 lembaga pendidikan negeri, sebanyak 179 posisi kepala sekolah hingga kini masih kosong dan belum terisi secara definitif.
Kondisi ini mendorong Disdik Bondowoso untuk bergerak cepat.
Baca Juga: Diduga Langgar UU ASN, PPPK Pol PP Ini Akui Rangkap Jabatan 'Saya Belum Tahu Aturannya'
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah membuka peluang bagi guru berstatus PPPK untuk ikut bersaing menjadi kepala sekolah.
Ratusan Jabatan Kepsek Kosong
Berdasarkan data resmi Disdik Bondowoso, kekosongan jabatan kepala sekolah tersebar di berbagai jenjang pendidikan.
Rinciannya meliputi:
- 10 kepala TK
- 158 kepala SD
- 18 kepala SMP
Baca Juga: WFH ASN dan Swasta Berbeda! ASN Wajib Setiap Jumat, Swasta Cuma Imbauan
Jumlah ini menunjukkan bahwa krisis paling besar terjadi di jenjang SD, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Banyak Sekolah Dipimpin Plt
Akibat kekosongan tersebut, ratusan sekolah saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Data mencatat:
- 131 SD
- 12 SMP
- 5 TK
masih belum memiliki kepala sekolah definitif.
Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi kualitas manajemen pendidikan serta efektivitas proses belajar mengajar.
Baca Juga: INFO PENTING ASN! KemenPANRB Siapkan HPPN, PNS hingga PPPK Bakal Dievaluasi Serentak
Disdik, Ini Soal Regenerasi Kepemimpinan
Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar kekurangan pejabat struktural.
Dikutip dari jatimupdate, 11 April 2026, begini kata Taufan Restuanto:
“Ini menjadi fokus kami agar proses pendidikan bisa berjalan lebih optimal. Ada standar yang harus dipenuhi, minimal pangkat III/c bagi calon kepala sekolah,” ujarnya.
Baca Juga: Jaminan Pensiun PPPK Sudah Disiapkan, Tapi RPP ASN Belum Diteken Presiden, Kapan Berlaku?
Ia menilai, krisis ini juga menyangkut regenerasi kepemimpinan di lingkungan sekolah.
Penyebabnya Kuota Terbatas dan Minat Rendah
Beberapa faktor utama yang menyebabkan kekosongan jabatan kepala sekolah antara lain:
- Terbatasnya kuota pelatihan calon kepala sekolah
- Rendahnya minat guru mengikuti diklat Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS)
Setiap tahunnya, kuota pelatihan hanya sekitar 80 peserta untuk seluruh jenjang pendidikan. Sementara kebutuhan kepala sekolah terus meningkat.
Seleksi Tetap Berjalan, 132 Guru Daftar
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, proses seleksi kepala sekolah tetap berjalan.
Tercatat sebanyak 132 guru telah mendaftar untuk mengikuti seleksi substansi calon kepala sekolah.
Proses penilaian dilakukan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jatimu guna memastikan objektivitas dan kualitas peserta.
Baca Juga: Gaji ke-13 ASN 2026 Terancam Dipotong, Menkeu Purbaya Buka Suara di Tengah Isu Efisiensi Anggaran
“Uji kompetensi dilaksanakan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Bondowoso. Peserta yang lulus akan mengikuti diklat sebelum penugasan,” jelas Taufan.
Peluang Besar untuk PPPK
Hal menarik dalam seleksi tahun ini adalah dibukanya peluang bagi guru berstatus PPPK untuk menjadi kepala sekolah.
Kebijakan ini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang memungkinkan PPPK menduduki jabatan tersebut melalui mekanisme seleksi.
Baca Juga: Beda Dari yang Lain! Bukan Jumat, ASN Kudus Harus Bersepeda ke Kantor Setiap Selasa, Ini Alasannya
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting karena:
- Memperluas jenjang karier PPPK
- Mengatasi kekurangan kepala sekolah
- Mendorong regenerasi kepemimpinan
Anggaran Rp318 Juta Disiapkan
Untuk mendukung seluruh proses seleksi hingga pelatihan, Disdik Bondowoso telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp318 juta dari APBD 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk:
- Pelaksanaan seleksi
- Uji kompetensi
- Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
Harapan, Semua Jabatan Segera Terisi
Pemerintah daerah berharap seluruh kekosongan jabatan kepala sekolah dapat segera terisi sesuai kebutuhan.
“Harapannya seluruh kekosongan kepala sekolah di TK, SD, dan SMP bisa segera terisi sesuai kebutuhan,” pungkas Taufan.***
