POJOKSATU.id – Usulan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan dari DPR RI, karena dinilai berpotensi memicu perubahan perilaku masyarakat menjadi libur terselubung.

Wacana penerapan WFH sebagai langkah efisiensi energi justru memunculkan kekhawatiran baru terkait perilaku masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menilai bahwa penerapan WFH setiap hari Jumat berpotensi disalahartikan sebagai bagian dari libur panjang.

Baca Juga: Sungai Kutanegara Diduga Tercemar, Satgas Citarum Harum Amankan Sampel Limbah

Menurutnya, alih-alih mengurangi mobilitas, kebijakan tersebut justru bisa mendorong masyarakat untuk bepergian, termasuk berwisata.

“Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat, potensial digunakan untuk aktivitas lain seperti liburan,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Ia menilai, persepsi publik terhadap hari Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan membuat kebijakan tersebut rawan melenceng dari tujuan awal, yaitu penghematan BBM.

Baca Juga: Danramil Cikampek: Volume Kendaraan Naik, Lalu Lintas Tetap Lancar

Dalam konteks ini, WFH tidak lagi dilihat sebagai skema kerja fleksibel, melainkan sebagai peluang memperpanjang waktu istirahat.

Karena itu, Ahmad mengusulkan agar kebijakan WFH, jika diterapkan, lebih tepat dilakukan pada hari Rabu.

Hari tersebut dinilai berada di tengah pekan, sehingga tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengaitkannya dengan libur panjang.

Baca Juga: Timur Tengah Makin Memanas, Pangkalan Militer Irak Diserang Lagi, 7 Personel Tewas dan Puluhan Terluka

Selain itu, ia juga menilai pilihan hari lain seperti Senin dan Kamis memiliki potensi serupa.

WFH pada Senin berisiko dianggap sebagai perpanjangan libur akhir pekan, sementara Kamis dapat mendorong masyarakat mengambil cuti di hari Jumat.

Meski demikian, Ahmad tetap mengapresiasi ide dasar kebijakan WFH sebagai upaya menekan konsumsi energi nasional.

Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan harus mempertimbangkan aspek perilaku sosial masyarakat agar tidak kontraproduktif.

Baca Juga: Joget Hendrik Irawan Viral Berujung STOP Dapur MBG, 150 Relawan Terdampak

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu diiringi dengan kesiapan logistik, termasuk distribusi bahan pokok agar tidak terganggu. ***