POJOKSATU.id - Kabar kurang menggembirakan datang dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Berau 2026 dikabarkan masih belum pasti, bahkan terancam batal digelar tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Berau belum memberikan kepastian terkait jadwal maupun mekanisme pembukaan seleksi ASN 2026.
Baca Juga: THR 1.800 PPPK Paruh Waktu Probolinggo Pakai Opsi 'Masukan Gaji', Begini Skema Pencairannya
Penyebabnya bukan tanpa alasan. Faktor anggaran dan penyelesaian status tenaga honorer menjadi pertimbangan utama.
Anggaran Daerah Jadi Pertimbangan
Pelaksanaan rekrutmen CPNS dan PPPK sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Pemkab Berau menegaskan bahwa pembukaan formasi ASN baru harus mempertimbangkan belanja pegawai dalam APBD 2026.
Jika anggaran tidak mencukupi, maka kebijakan pengangkatan ASN baru berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
Karena itu, analisis kebutuhan dan kemampuan anggaran menjadi langkah awal sebelum membuka rekrutmen.
Prioritaskan Penyelesaian Honorer
Selain persoalan anggaran, fokus utama Pemkab Berau saat ini adalah menyelesaikan status tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Ratusan honorer di lingkungan Pemkab Berau masih menunggu kepastian kerja.
Pemerintah daerah memilih menuntaskan persoalan ini sebelum membuka kesempatan bagi pelamar baru.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pegawai yang sudah lama bekerja di instansi pemerintah.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Pemkab Berau bersama DPRD telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB.
Koordinasi tersebut bertujuan mencari solusi atas nasib tenaga honorer, termasuk kemungkinan perpanjangan masa kerja pada 2026.
Namun hingga kini, belum ada keputusan final yang memastikan rekrutmen CPNS dan PPPK Berau 2026 akan dibuka.
Usulan Formasi Masih Administratif
Meski pemerintah pusat mendorong pengusulan kebutuhan ASN melalui skema PPPK, usulan dari Pemkab Berau disebut masih bersifat administratif.
Artinya, pengajuan formasi belum tentu berujung pada pembukaan seleksi dalam waktu dekat.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Tak Bisa Jadi PBI JKN! Iuran BPJS Kini Wajib Bayar Sendiri
Hal ini semakin memperkuat ketidakpastian nasib rekrutmen ASN 2026 di daerah tersebut.
Solusi Outsourcing untuk Sebagian Honorer
Terdapat sekitar 151 tenaga honorer dari sektor pendidikan dan kesehatan yang tidak masuk kategori PPPK paruh waktu.
Untuk kelompok ini, Pemkab Berau mempertimbangkan mekanisme alih daya atau outsourcing sesuai kebutuhan instansi.
Baca Juga: Menteri LH Pimpin Kurve di Bekasi, Tekankan Percepatan Penanganan Sampah Lewat Indonesia Asri
Langkah tersebut menjadi salah satu opsi agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan daerah secara permanen.
Dampak bagi Calon Pelamar
Ketidakpastian ini tentu berdampak pada ribuan calon pelamar yang menunggu seleksi CPNS dan PPPK 2026.
Banyak lulusan baru yang berharap ada formasi ASN di Berau tahun ini.
Namun situasi anggaran dan kebijakan prioritas membuat peluang tersebut masih belum jelas.
Publik kini menunggu keputusan resmi dari pemerintah daerah terkait kepastian pembukaan rekrutmen.
Antara Harapan dan Realita
Di satu sisi, pemerintah pusat terus mendorong penataan ASN dan penyelesaian tenaga non-ASN.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah harus berhitung dengan kemampuan fiskal.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Berau 2026 kini berada di persimpangan. Apakah tetap dibuka dengan formasi terbatas atau benar-benar ditunda?
Yang pasti, prioritas penyelesaian honorer menjadi fokus utama sebelum kebijakan besar diambil.***
