POJOKSATU.id – Kabar soal 265 guru honorer yang terancam dirumahkan akibat regulasi Dapodik membuat banyak Bapak/Ibu guru ikut waswas.
Angka ini bukan sekadar statistik.
Di baliknya ada nasib keluarga, pengabdian bertahun-tahun, dan masa depan pendidikan anak-anak di daerah.
Masalahnya bukan semata karena kekurangan jam atau kualitas mengajar.
Baca Juga: Memahami WhatsApp Business API dan Manfaatnya untuk Bisnis Anda
Tapi justru karena persoalan data yang jarang dibahas secara terbuka.
Yuk kita kupas pelan-pelan supaya tidak simpang siur.
Ketika Data Menentukan Nasib Guru
Dalam sistem pendidikan saat ini, Dapodik menjadi basis utama pengambilan kebijakan.
Semua hal hampir bergantung pada data: jumlah rombel, kebutuhan guru, beban kerja, hingga status kepegawaian.
Masalah muncul ketika ada guru honorer yang tidak tercatat dalam Dapodik atau tidak memenuhi syarat administratif untuk dimasukkan ke sistem.
Beberapa kasus terjadi karena guru tidak memiliki surat tugas resmi dari kepala dinas.
Padahal surat ini menjadi “tiket masuk” agar nama bisa diinput ke Dapodik secara sah.
Akibatnya, meskipun sudah lama mengabdi, secara sistem mereka dianggap tidak terdata.
Inilah yang membuat banyak guru honorer merasa terjebak. Mengajar nyata, tapi secara digital “tidak ada”.
Kenapa Bisa Tidak Masuk Dapodik?
Bapak/Ibu, ada beberapa penyebab umum yang sering terjadi:
1. Tidak memiliki SK atau surat tugas dari dinas.
2. Sekolah tidak berani menginput karena terbentur regulasi.
3. Kuota kebutuhan guru dianggap sudah terpenuhi.
4. Perubahan aturan yang tidak tersosialisasi maksimal.
Kadang guru sudah mengajar bertahun-tahun, tapi karena tidak ada dokumen formal tertentu, data tidak bisa diproses.
Baca Juga: THR 1.800 PPPK Paruh Waktu Probolinggo Pakai Opsi 'Masukan Gaji', Begini Skema Pencairannya
Padahal, ketika ada evaluasi kebutuhan guru berbasis sistem, data inilah yang dijadikan rujukan utama.
Dampaknya Bukan Hanya Soal Pekerjaan
Ancaman dirumahkan tentu berdampak besar.
Bukan hanya pada guru yang bersangkutan, tapi juga pada sekolah.
Bayangkan jika ratusan guru honorer berhenti mendadak.
Beban mengajar akan menumpuk ke guru lain.
Kualitas pembelajaran bisa terganggu.
Yang lebih menyedihkan, banyak guru honorer sudah mengabdi dengan gaji jauh di bawah standar, tapi tetap bertahan demi siswa.
Ketika regulasi berubah dan data menjadi penentu utama, mereka justru paling rentan terdampak.
Cara Menghindari Masalah Data Dapodik
Supaya Bapak/Ibu tidak mengalami hal serupa, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan:
Pertama, pastikan memiliki SK pengangkatan atau surat tugas resmi yang sah. Ini dokumen dasar yang sangat penting.
Kedua, koordinasikan secara aktif dengan kepala sekolah dan operator Dapodik terkait status data.
Ketiga, simpan seluruh dokumen kepegawaian secara rapi, termasuk riwayat mengajar dan pembagian tugas.
Keempat, ikuti informasi resmi dari dinas pendidikan setempat terkait regulasi terbaru.
Jangan menunggu sampai ada isu dirumahkan baru bergerak.
Lebih baik preventif sejak awal semester.
Perlu Solusi Sistemik
Kasus 265 guru honorer ini seharusnya menjadi refleksi bahwa sistem berbasis data harus dibarengi dengan pendampingan dan sosialisasi yang kuat.
Digitalisasi memang penting, tapi jangan sampai mengabaikan realitas pengabdian di lapangan.
Harapannya, ke depan ada kebijakan yang lebih manusiawi.
Data tetap penting, tapi mekanisme verifikasi harus memberi ruang bagi guru yang sudah lama mengabdi.
Bapak/Ibu, profesi guru bukan sekadar angka di sistem.
Tapi selama sistem masih menjadi dasar kebijakan, memahami Dapodik adalah langkah bertahan yang realistis.
Semoga ke depan, tidak ada lagi guru honorer yang kehilangan pekerjaan hanya karena persoalan administratif yang sebenarnya bisa dicegah.***
