POJOKSATU.id - Isu kesejahteraan guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Sumedang menjadi sorotan publik.
Setelah beredar luas informasi mengenai gaji yang diterima hanya Rp15 ribu.
Unggahan tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi keras warganet yang menilai kondisi itu tidak manusiawi bagi seorang pendidik.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Instruksi Presiden Prabowo, Bupati Karawang Pimpin Korve di Pantai Tangkolak
Narasi gaji Rp15 ribu itu dengan cepat menyedot perhatian.
Karena memperlihatkan kontras tajam antara tanggung jawab guru dan penghasilan yang diterima.
Banyak pihak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya yang berstatus PPPK paruh waktu.
Viral Gaji Guru PPPK Rp15 Ribu
Kasus ini bermula dari beredarnya slip penghasilan guru PPPK paruh waktu yang menunjukkan nominal bersih Rp15 ribu.
Angka tersebut langsung memicu empati sekaligus kemarahan publik.
Warganet menilai, di tengah tuntutan profesionalisme dan dedikasi guru, penghasilan tersebut sangat tidak layak.
Isu ini pun meluas ke berbagai platform media sosial dan menjadi bahan perbincangan nasional.
Banyak yang menyebut kasus Sumedang sebagai gambaran nyata persoalan kebijakan PPPK paruh waktu di daerah.
Klarifikasi Resmi Pemkab Sumedang
Menanggapi viralnya isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang akhirnya memberikan klarifikasi.
Pemkab menyebut bahwa angka Rp15 ribu bukanlah gaji bulanan utuh.
Melainkan nominal yang muncul akibat sistem perhitungan tertentu, termasuk potongan iuran.
Baca Juga: BMKG Bongkar Fakta Mengejutkan! Gempa Pacitan Ternyata Pergerakan Megathrust Selatan Jawa
Meski demikian, Pemkab Sumedang tidak menampik bahwa kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Pemerintah daerah mengakui perlunya perbaikan agar kesejahteraan guru PPPK paruh waktu lebih terjamin dan tidak menimbulkan polemik serupa di kemudian hari.
Janji Kenaikan Insentif Minimal Rp250 Ribu
Sebagai langkah responsif, Pemkab Sumedang berjanji akan menaikkan insentif guru PPPK paruh waktu menjadi minimal Rp250 ribu per bulan.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Sukabumi Tuntut Gaji dan JHT! Pemkot 'Janji Senin Depan Cair'
Kebijakan ini disebut sebagai solusi sementara sambil menunggu kejelasan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
Seorang guru PPPK paruh waktu di Sumedang menyampaikan harapannya agar janji tersebut benar-benar direalisasikan.
“Kalau hitung-hitungan ekonomi, jelas berat. Tapi kami masih ingin mengabdi,” ujarnya dikutip dari Sewaktu.id, 7 Februari 2025.
Baca Juga: Demi peluang jadi PPPK, calon pengantin wanita di Aceh Tengah rela tunda hari bahagianya
Pernyataan tersebut menggambarkan realitas yang dihadapi banyak guru PPPK paruh waktu.
Yakni tetap menjalankan tugas pendidikan meski penghasilan jauh dari kata layak.
Harapan Guru dan Evaluasi Kebijakan
Janji kenaikan insentif disambut dengan harapan sekaligus kehati-hatian.
Para guru berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.
Kasus ini juga memicu desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPPK paruh waktu.
Tidak hanya soal insentif, tetapi juga kepastian status kerja, jam mengajar, serta jaminan sosial bagi tenaga pendidik.
Baca Juga: Cara Menambahkan Nomor TAPERA di MyASN, Wajib Tahu bagi PNS, PPPK, TNI, dan Polri
Banyak pihak menilai, viralnya gaji Rp15 ribu harus menjadi momentum perbaikan sistemik agar kesejahteraan guru tidak lagi bergantung pada sorotan publik semata.
Cermin Masalah PPPK Paruh Waktu di Daerah
Kasus Sumedang dinilai sebagai potret persoalan yang lebih luas.
Sejumlah daerah lain juga menghadapi tantangan serupa dalam menerapkan kebijakan PPPK paruh waktu.
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Harus Cair 1 Maret! DPRD Tegas 'Jangan Pakai Sistem Klaster'
Terutama terkait keterbatasan anggaran daerah.
Sorotan publik terhadap kasus ini diharapkan mendorong pemerintah untuk lebih peka terhadap dampak kebijakan di lapangan.
Guru sebagai ujung tombak pendidikan memegang peran strategis dalam mencetak generasi masa depan.***
