POJOKSATU.id - Pendataan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam sejarah penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

Jauh sebelum istilah data terpadu populer seperti sekarang, BPS telah menjadi lembaga utama yang mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan miskin.

Pada awalnya, pendataan yang dilakukan BPS berfokus pada klasifikasi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, dan rumah tangga hampir miskin.

Klasifikasi ini disusun berdasarkan berbagai indikator, mulai dari kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, akses kesehatan, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Baca Juga: Wilayah Golongan 3 Mulai Disiapkan! PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 Menjangkau Jatim hingga Papua

Awal Pendataan Rumah Tangga Miskin oleh BPS

Pendataan sosial ekonomi oleh BPS mulai intensif dilakukan ketika pemerintah membutuhkan basis data yang kuat untuk menjalankan program perlindungan sosial.

BPS kemudian melaksanakan berbagai survei nasional yang mendata rumah tangga secara menyeluruh hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Dalam pendataan tersebut, rumah tangga dibagi ke dalam beberapa kelompok utama.

Rumah tangga sangat miskin adalah mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

Baca Juga: Cek Wilayah Golongan 2! PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 Segera Disalurkan, Jakarta hingga Bali Masuk

Rumah tangga miskin masih mampu bertahan, tetapi berada di bawah garis kemiskinan.

Sementara rumah tangga hampir miskin merupakan kelompok rentan yang berpotensi jatuh miskin jika terjadi guncangan ekonomi.

Klasifikasi ini menjadi penting karena menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih detail, tidak hanya hitam putih antara miskin dan tidak miskin.

Data BPS sebagai Dasar BLT

Ketika pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), data hasil pendataan BPS menjadi rujukan utama.

BLT dirancang sebagai bantuan cepat untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama rumah tangga sangat miskin dan miskin.

Dengan menggunakan data BPS, pemerintah dapat memetakan wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.

Meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan akurasi, data BPS tetap menjadi fondasi awal sistem bantuan sosial nasional.

Baca Juga: Cek Sekarang! Ini Wilayah 1 Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026, Jawa Barat Masuk

BLT kemudian berkembang menjadi instrumen kebijakan yang digunakan dalam berbagai situasi, seperti penyesuaian harga BBM, krisis ekonomi, hingga kondisi darurat lainnya.

Peran Data BPS dalam Program PKH

Selain BLT, Program Keluarga Harapan (PKH) juga sangat bergantung pada data sosial ekonomi yang dikumpulkan BPS.

PKH menyasar rumah tangga miskin dengan kategori khusus, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.

Data BPS membantu pemerintah menentukan siapa yang layak menerima bantuan bersyarat ini.

Baca Juga: Digitalisasi Kesehatan Dinilai Timpang, DPRD Cirebon Soroti Risiko Kebocoran Data

Dari data tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah, memastikan bantuan tidak salah sasaran, dan mendorong peningkatan kualitas hidup penerima manfaat.

Seiring waktu, data BPS terus diperbarui dan disempurnakan, lalu diintegrasikan dengan sistem data lain untuk meningkatkan akurasi.

Evolusi Menuju Sistem Data Terpadu

Pendataan sosial ekonomi oleh BPS menjadi cikal bakal lahirnya sistem data bantuan sosial yang lebih terpadu.

Pemerintah kemudian mengembangkan sistem lanjutan untuk memperbarui dan memverifikasi data secara berkala.

Meski mekanismenya terus berubah, peran awal BPS dalam mendata rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan perlindungan sosial Indonesia.

Hingga kini, akurasi data masih menjadi tantangan, namun pengalaman panjang BPS dalam pendataan menjadi fondasi utama dalam penyaluran BLT, PKH, dan berbagai program bantuan sosial lainnya.***