POJOKSATU.id - Minat masyarakat untuk mendaftar CPNS Polisi Kehutanan (Polhut) terus meningkat menjelang rencana seleksi CPNS 2026.

Salah satu pertanyaan yang paling banyak dicari calon pelamar adalah soal kuota CPNS Polhut per provinsi.

Isu ini ramai dibicarakan di media sosial dan grup pencari kerja, bahkan tak sedikit yang mengklaim sudah mengetahui jumlah kuota Polhut di daerah tertentu.

Baca Juga: Mau Daftar CPNS 2026? Ini Cara Bikin Akun SSCASN Lengkap dengan Syarat dan Langkahnya

Namun, benarkah informasi tersebut sudah resmi?

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya memberikan penjelasan terkait kejelasan kuota CPNS Polhut.

Termasuk bagaimana rencana nasional perekrutan Polhut ke depan.

Baca Juga: Taspen Pastikan Gaji Pensiunan PNS Februari 2026 Cair, Ini Tanggal dan Syaratnya


Kuota CPNS Polhut per Provinsi Belum Diumumkan Resmi

KLHK menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait kuota CPNS Polhut per provinsi untuk seleksi CPNS 2026.

Proses penentuan formasi masih dalam tahap pembahasan dan sinkronisasi lintas kementerian.

Penetapan kuota Polhut dilakukan melalui koordinasi antara KLHK, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga: Cek di Sini! Besaran Gaji Pokok dan Tunjangan Pensiunan PNS Februari 2026

Rincian formasi, termasuk pembagian kuota per wilayah, baru akan diumumkan secara resmi melalui portal SSCASN.

Dikutip dari Ihwal, 17 Januari 2026, KLHK Menyatakan:

“Hingga saat ini, rincian kuota CPNS Polhut per provinsi untuk tahun 2026 belum secara resmi diumumkan oleh pemerintah,”.

KLHK juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi kuota yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.


KLHK Ungkap Rencana Nasional Perekrutan Polhut

Meski kuota per provinsi belum dirilis, KLHK sudah membeberkan rencana besar perekrutan Polhut secara nasional.

Baca Juga: Tak Masuk Dinas Berbulan-bulan, Anggota Brimob Polda Aceh Terungkap Gabung Tentara Bayaran Rusia

Pemerintah menargetkan penambahan personel Polhut dalam jumlah signifikan untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di seluruh Indonesia.

Secara nasional, KLHK menargetkan sekitar 21.000 personel Polhut baru hingga tahun 2028.

Dari jumlah tersebut, porsi terbesar direncanakan akan direkrut pada tahun 2026.

Baca Juga: Omon Kenyataan

Tahun 2026 diproyeksikan menjadi fase penting dengan target sekitar 15.000 formasi Polhut, disusul penambahan bertahap pada 2027 dan 2028.

Angka ini menunjukkan peluang besar bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai Polhut.


Peluang Besar untuk Lulusan SMA hingga Sarjana

KLHK juga menjelaskan bahwa rekrutmen CPNS Polhut tidak hanya menyasar lulusan perguruan tinggi.

Baca Juga: Skema TPG Bulanan Mulai Diterapkan, Ini Tiga Data Guru yang Kini Jadi Penentu Cair Tidaknya Tunjangan

Sekitar 54 persen formasi direncanakan untuk Polhut Pemula, yang dapat dilamar oleh lulusan SMA atau SMK sederajat.

Sementara itu, formasi Polhut Ahli Pertama akan dibuka untuk lulusan D3 dan S1 sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

Skema ini membuka peluang lebih luas bagi berbagai latar belakang pendidikan.

Namun demikian, pembagian kuota detail per provinsi, jenjang pendidikan, dan unit kerja masih menunggu keputusan resmi pemerintah.


Pengumuman Resmi Hanya Lewat SSCASN

KLHK menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait CPNS Polhut 2026.

Termasuk kuota per provinsi dan jadwal pendaftaran, hanya akan diumumkan melalui portal SSCASN di bawah koordinasi BKN.

Baca Juga: Alih-alih Pemerintah Klaim Tak Ada Daerah Terisolasi, Fakta di Aceh Tengah Bicara 24 Desa Masih Menunggu Akses

Masyarakat diimbau untuk rutin memantau situs resmi SSCASN dan kanal komunikasi KLHK guna mendapatkan informasi yang valid dan terverifikasi.

KLHK juga mengingatkan bahwa menyebarkan informasi kuota tanpa dasar resmi berpotensi menyesatkan calon pelamar dan menimbulkan kebingungan publik.


Imbauan bagi Calon Pelamar CPNS Polhut

Bagi masyarakat yang berminat mendaftar CPNS Polhut 2026, disarankan untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini.

Baca Juga: Bos Buruh Tagih Janji Prabowo Hapus Outsourcing, Ancaman Gelombang Aksi Lebih Besar Menguat

Mulai dari kelengkapan administrasi, syarat pendidikan, hingga kesiapan fisik dan mental.

Sambil menunggu pengumuman resmi kuota per provinsi, calon pelamar sebaiknya tidak terpancing isu yang belum jelas sumbernya.***