POJOKSATU.ID - Pemerintah resmi melakukan pembaruan sistem data kesejahteraan sosial.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi acuan penyaluran bantuan sosial, kini digantikan dengan DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Pergantian ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan transformasi besar dalam tata kelola data penerima bantuan pemerintah.
Perubahan DTKS menjadi DTSEN bertujuan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keadilan penyaluran bantuan sosial, sekaligus meminimalkan data ganda dan penerima tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Pemprov Jabar Nunggak Bayar Proyek Rp621 Miliar, Dedi Mulyadi Singgung Peran Pemerintah Pusat
Apa Itu DTKS?
DTKS adalah basis data yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan digunakan selama bertahun-tahun sebagai rujukan utama penerima bansos, seperti PKH, BPNT, hingga bantuan darurat.
Namun dalam praktiknya, DTKS kerap menghadapi sejumlah masalah, seperti:
Data tidak diperbarui secara berkala
Nama penerima sudah meninggal masih tercantum
Warga mampu masih menerima bansos
Warga miskin justru tidak terdata
Masalah ini menjadi salah satu alasan utama pemerintah melakukan pembaruan sistem.
Baca Juga: Dana PIP Segera Cair! Siswa dengan SK Nominasi Diminta Aktivasi Rekening Sebelum 31 Januari 2026
Apa Itu DTSEN?
DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional adalah basis data terpadu lintas kementerian dan lembaga yang menyatukan informasi sosial, ekonomi, kependudukan, dan administrasi negara.
DTSEN tidak hanya bersumber dari satu instansi, tetapi memadukan data dari:
Kependudukan (NIK dan KK)
Perpajakan
Ketenagakerjaan
Pendidikan
Kesehatan
Data lapangan dari pemerintah daerah
Dengan sistem ini, pemerintah dapat memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh dan real time.
Perbedaan DTKS dan DTSEN
Perbedaan paling mendasar antara DTKS dan DTSEN terletak pada cakupan dan metode pengelolaan data.
DTKS bersifat sektoral dan terbatas pada data kemiskinan, sementara DTSEN bersifat nasional, tunggal, dan lintas sektor.
Baca Juga: Rumah di Atas Rp5 Miliar Wajib Bayar PPN Penuh! Jangan Salah Paham Soal Insentif Pemerintah
DTSEN juga menggunakan pemutakhiran data berkala berbasis teknologi digital, sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat bisa lebih cepat terdeteksi.
Selain itu, DTSEN dirancang untuk menghapus tumpang tindih bantuan, sehingga satu keluarga tidak menerima bantuan ganda yang tidak semestinya.
Dampaknya bagi Penerima Bansos
Dengan berlakunya DTSEN, masyarakat perlu memahami bahwa:
Terdaftar di DTKS belum tentu otomatis terdaftar di DTSEN
Data akan terus diverifikasi dan disesuaikan dengan kondisi terkini
Penerima bansos bisa berubah sesuai hasil pemadanan data
Bagi warga yang merasa berhak namun tidak menerima bantuan, pemerintah membuka mekanisme pemutakhiran dan usulan data melalui pemerintah desa dan kelurahan.
Apa yang Harus Dilakukan Masyarakat?
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk:
Memastikan data kependudukan valid dan aktif
Melapor ke desa/kelurahan jika kondisi ekonomi berubah
Tidak percaya pihak yang menjanjikan bisa memasukkan data bansos
Proses pendataan melalui DTSEN tidak dipungut biaya dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
Penerapan DTSEN menjadi fondasi penting bagi kebijakan sosial ke depan.
Tidak hanya untuk bansos, DTSEN juga akan digunakan sebagai dasar:
Subsidi tepat sasaran
Program perlindungan sosial
Bantuan pendidikan dan kesehatan
Kebijakan pengentasan kemiskinan nasional
Baca Juga: Pemkab Bandung Daftarkan 42.900 Petani ke BPJS Ketenagakerjaan untuk Perkuat Perlindungan Sosial
Dengan satu data nasional, pemerintah berharap tidak ada lagi warga miskin yang tertinggal maupun warga mampu yang menerima bantuan secara tidak tepat.
Pergantian DTKS menjadi DTSEN menandai era baru penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
DTSEN hadir dengan sistem yang lebih akurat, terintegrasi, dan adil, sehingga masyarakat diharapkan lebih memahami mekanisme baru ini agar tidak salah persepsi dan tetap mendapatkan haknya secara tepat.***
