POJOKSATU.id - Gelombang keresahan kembali muncul dari kalangan guru honorer.
Di tengah isu kebijakan pendidikan dan prioritas anggaran negara, sejumlah guru honorer menyuarakan kekecewaan mereka karena terancam dirumahkan, sementara program lain justru dinilai mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
Suara ini mencuat dari unggahan media sosial yang viral dan menggambarkan kegelisahan para pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status.
Unggahan tersebut bukan sekadar keluhan personal, melainkan representasi perasaan ribuan guru honorer di berbagai daerah yang selama ini menjadi tulang punggung sekolah, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik.
Keresahan Guru Honorer soal Ketimpangan Prioritas
Dalam unggahan yang beredar, seorang guru menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pendidikan saat ini.
Baca Juga: Mahfud MD Kejutkan Publik Pilkada Tak Langsung Bisa Dihidupkan Lagi, 'Secara Konstitusional Sah!'
Ia mempertanyakan logika kebijakan ketika guru honorer yang berperan langsung mencerdaskan anak bangsa justru terancam dirumahkan, sementara program-program lain dianggap lebih diprioritaskan.
Guru honorer selama ini dikenal bekerja dengan gaji minim, bahkan jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.
Namun demikian, mereka tetap menjalankan tugas mengajar dengan penuh dedikasi, sering kali melebihi jam kerja normal.
Beban Kerja Tinggi, Penghargaan Minim
Fakta di lapangan menunjukkan, banyak guru honorer mengajar hingga 24 jam per minggu, bahkan ada yang mencapai rata-rata 36 jam per minggu.
Beban tersebut belum termasuk tugas tambahan seperti administrasi sekolah, pendampingan siswa, hingga kegiatan ekstrakurikuler.
Ironisnya, meski memiliki jam mengajar tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), status mereka tetap tidak menjamin keamanan pekerjaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk apa guru honorer mengikuti PPG jika pada akhirnya tetap terancam kehilangan pekerjaan?
Peran Guru Honorer bagi Masa Depan Bangsa
Guru memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa.
Dari tangan seorang guru, lahir berbagai profesi penting seperti dokter, menteri, aparat TNI-Polri, hingga pemimpin negara.
Baca Juga: Rekan PNS Wajib Tahu, Ini 5 Hak Jaminan Sosial dari TASPEN yang Wajib Anda Miliki
Karena itu, banyak pihak menilai perlakuan terhadap guru honorer saat ini jauh dari rasa keadilan dan nilai kemanusiaan.
Unggahan tersebut juga menyinggung bahwa tanpa guru honorer, banyak sekolah akan kekurangan tenaga pengajar.
Artinya, keberadaan mereka bukan pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam sistem pendidikan nasional.
Dampak Sosial Jika Guru Honorer Dirumahkan
Jika kebijakan perumahan guru honorer benar-benar diterapkan secara luas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para guru, tetapi juga oleh peserta didik.
Baca Juga: Heboh Mahfud MD Bongkar Isu 'Koalisi Permanen', Partai-Partai Disebut Ingin Bagi-Bagi Kursi!
Kualitas pembelajaran berpotensi menurun, kelas menjadi tidak efektif, dan beban guru tetap semakin berat.
Lebih jauh, kebijakan ini bisa mematahkan semangat generasi muda untuk memilih profesi guru, karena melihat tidak adanya jaminan kesejahteraan dan masa depan yang jelas.
Perlu Evaluasi dan Kebijakan yang Lebih Berpihak
Banyak pihak berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, khususnya yang menyangkut guru honorer.
Pendekatan yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi jangka panjang dinilai sangat diperlukan.
Guru honorer tidak menuntut kemewahan, melainkan pengakuan, kepastian kerja, dan kesejahteraan yang layak.
Tanpa itu, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit terwujud secara optimal.***
