POJOKSATU.ID - Acara Bedah Buku Reset Indonesia”digelar di Hutan Kota Trenggalek pada 22 Desember 2025 dan terbuka untuk masyarakat umum.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi kritis mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

Sekaligus ajang refleksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Trenggalek untuk melakukan evaluasi diri terhadap peran birokrasi dalam tata kelola pemerintahan.

Acara tersebut menghadirkan para penulis buku Reset Indonesia, yakni Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.

Baca Juga: Manajemen Talenta ASN Jadi Prioritas, Pemkot Cirebon Tancap Gas Siapkan SDM Unggul

Yang memaparkan gagasan-gagasan kritis berdasarkan catatan lapangan dari berbagai wilayah Nusantara.

 

Bedah Buku Reset Indonesia Digelar Terbuka

Bedah buku Reset Indonesia di Trenggalek menjadi bagian dari rangkaian diskusi publik yang telah berlangsung di berbagai daerah.

Buku ini mengangkat isu-isu struktural bangsa, mulai dari ketimpangan sosial, krisis demokrasi, hingga persoalan tata kelola sumber daya alam.

Para penulis membagikan pengalaman lapangan mereka selama melakukan ekspedisi jurnalistik ke berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Irjen Kemenag Khairunnas Tegaskan Integritas ASN Bukan Sekadar Slogan, Tapi Kewajiban Sejak Sumpah Jabatan, Simak penjelasannya

Catatan tersebut kemudian dirangkum menjadi refleksi kritis tentang arah pembangunan dan kondisi demokrasi di Tanah Air.

 

Bupati Trenggalek Ajak ASN Introspeksi

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin hadir sebagai keynote speaker dalam acara tersebut.

Ia secara khusus mengajak ASN dan jajaran pejabat pemerintah daerah untuk mengikuti diskusi.

Sebagai bentuk evaluasi dan introspeksi internal birokrasi, bukan semata-mata melihat kritik sebagai serangan dari luar.

Menurut Bupati, birokrasi merupakan mesin utama tata kelola pemerintahan yang harus terus melakukan refleksi agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa kritik dan gagasan dalam buku Reset Indonesia seharusnya dipahami sebagai bahan pembelajaran, bukan ancaman.

Baca Juga: Irjen Kemenag Khairunnas Tegaskan Integritas ASN Bukan Sekadar Slogan, Tapi Kewajiban Sejak Sumpah Jabatan, Simak penjelasannya

Dengan begitu, ASN diharapkan mampu mengkritik diri sendiri secara konstruktif demi pemerintahan yang lebih baik.

 

Buku Reset Indonesia dan Gagasan Perubahan

Buku Reset Indonesia, Gagasan Tentang Indonesia Baru merupakan karya kolektif yang telah dibedah di berbagai forum diskusi nasional dan daerah.

Isinya menyoroti persoalan mendasar bangsa yang sering kali luput dari pembahasan formal kebijakan.

Mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, melemahnya ruang demokrasi, hingga persoalan relasi kekuasaan dan sumber daya, menjadi tema utama yang dibahas dalam buku tersebut.

Baca Juga: Kabar Gembira, 2.505 PPPK Paruh Waktu Riau Resmi Terima SK Pengangkatan

Diskusi di Trenggalek juga menegaskan bahwa ruang dialog publik menjadi elemen penting dalam demokrasi, khususnya dalam membangun kesadaran kritis masyarakat dan aparatur negara.

 

Konteks Diskusi dan Dinamika Publik

Sebelumnya, diskusi Reset Indonesia di Madiun pada 20 Desember 2025 sempat dibubarkan aparat pemerintah dan kepolisian karena alasan perizinan.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik dan justru memperkuat relevansi tema buku tentang tekanan terhadap gagasan kritis di ruang publik.

Salah satu penulis, Dandhy Laksono, menyatakan bahwa pembubaran diskusi tersebut mencerminkan realitas yang sedang dibahas dalam buku.

Yakni masih adanya tantangan dalam menjaga kebebasan berekspresi dan berdiskusi secara terbuka.

Meski demikian, acara di Trenggalek berlangsung terbuka dan kondusif, serta diharapkan menjadi contoh ruang dialog yang sehat antara pemerintah, ASN, dan masyarakat.

Baca Juga: Daftar Daerah Penerima TPG 100 Persen Bertambah, Kemenkeu Bocorkan Rinciannya

Bedah Buku Reset Indonesia di Trenggalek tidak hanya menjadi forum diskusi literasi, tetapi juga ruang refleksi bagi ASN dan pemerintah daerah.

Dengan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi internal, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berharap birokrasi mampu terus berbenah, meningkatkan integritas.

Kemudian juga, menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***