POJOKSATU.ID - Fakultas Teknik Universitas Pasundan (Unpas) menawarkan program percepatan pendidikan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan menghibahkan sistem manajemen mutu berbasis ISO kepada ribuan SMK swasta.
Program percepatan pendidikan, kata Dekan Fakultas Teknik Unpas, Yusman Taufik dalam diskusi panel bersama ribuan kepala sekolah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu ia mengatakan bahwa memungkinkan lulusan SMK menyelesaikan kuliah sarjana hanya dalam waktu tiga tahun, sebagai strategi konkret menekan angka pengangguran lulusan vokasi di Jawa Barat.
Baca Juga: Atalia Bantah Keterlibatan Lisa Mariana dalam Perceraian
"Melalui program fast track, lulusan SMK yang masuk Fakultas Teknik Unpas dapat menempuh pendidikan lebih cepat. Jika normalnya empat tahun, melalui program ini bisa diselesaikan dalam tiga tahun," ujar Yusman.
Untuk hibah sistem manajemen mutu berbasis ISO yang dimiliki Unpas, kata Yusman, universitas akan menghibahkan kepada 2.600 SMK swasta di Jabar tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Langkah ini diambil mengingat SMK swasta merupakan pilar penting ekosistem pendidikan nasional, namun kerap terkendala biaya dalam standardisasi manajemen mutu.
Baca Juga: YouTuber Resbob Jadi Tersangka Ujaran Kebencian oleh Polda Jabar
"FT Unpas sudah memiliki sistem manajemen mutu ISO. Insyaallah sistem ini bisa digunakan oleh SMK swasta di Jawa Barat tanpa biaya, untuk membantu penguatan manajemen dan mutu pendidikan," kata Yusman.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman yang hadir sebagai pembicara kunci, menyambut inisiatif tersebut sebagai "super tim" yang dibutuhkan pemerintah.
Ia memaparkan data krusial bahwa tingkat pengangguran terbuka saat ini mencapai 6,7 persen, di mana penyumbang signifikannya adalah lulusan sekolah menengah.
Baca Juga: JDIH ITB Luncurkan Fitur Baru: Pencarian AI hingga Kontribusi Pengguna
"Target dari Provinsi Jabar lebih cepat lebih baik masalah pendidikan ini bisa diselesaikan, karena pengangguran kita saat ini di angka 6,7 persen, dan ternyata 20 persennya kurang lebih lulusan SMA/SMK," ucap Herman.
Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan nihil pengangguran bagi lulusan baru melalui konsep sekolah yang adaptif.
"Dan target kami tidak ada lulusan SMA dan SMK yang nganggur, semuanya bisa bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan. Bersama dengan sekolah swasta, ini harus dibangun bersama yakni lewat super tim," ujarnya.
Ketua Umum FKKSMKS Provinsi Jawa Barat, Acep Sundjana Djakaria, menilai tawaran Unpas ini sebagai terobosan yang langka dan sangat dibutuhkan, tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi peningkatan kualifikasi guru produktif.
"Program fast track ini sangat strategis. Bahkan guru produktif SMK juga bisa berkesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Sejauh ini, Unpas yang menawarkan peluang tersebut," kata Acep.
Adapun, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung, mengingatkan bahwa dukungan anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus berdampak nyata pada peningkatan kompetensi guru, baik di sekolah negeri maupun swasta.
"Kebijakan penguatan pendidikan memang harus mencakup sekolah negeri dan swasta. Alokasi anggaran pendidikan 20 persen diharapkan mulai berdampak nyata, termasuk bagi SMK swasta," ujar Yomanius. ***
