POJOKSATU.id - Tidak semua guru masuk dalam Program Guru Pejuang Digital (GPD). Namun bagi banyak guru, hal itu bukan penanda kurangnya dedikasi, apalagi berkurangnya semangat mengabdi.

Di ruang kelas, perjuangan tetap berlangsung setiap hari, sering kali tanpa sorotan dan label program apa pun.

Di tengah ramainya pembahasan GPD, muncul suara-suara dari guru yang tidak terpilih. Suara yang tidak bernada marah, melainkan reflektif.

Baca Juga: Program Guru Terus Diluncurkan, Kebutuhan Nyata di Ruang Kelas Belum Terjawab, Ini Evaluasi dan Arah Kebijakan

Mereka ingin mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya digerakkan oleh program unggulan, tetapi oleh guru-guru yang setia berdiri di depan kelas.

Tidak Masuk GPD, Tapi Tetap Mengajar Sepenuh Hati

Bagi guru yang tidak masuk GPD, rutinitas tetap berjalan. Mengajar, membimbing, menenangkan siswa yang bermasalah, berkomunikasi dengan orang tua, hingga menyelesaikan administrasi sekolah.

Baca Juga: Deadline 1 Januari 2026! BKN Desak Daerah Terbitkan SK PPPK Paruh Waktu, Ini Risikonya Jika Terlambat

“Setiap hari kami tetap mengajar, tetap mendidik karakter anak-anak, meski tidak masuk program apa pun,” ujar seorang guru sekolah dasar. Kalimat sederhana ini mewakili banyak guru di berbagai daerah.

Mereka tidak menolak transformasi digital. Mereka hanya ingin dedikasi di kelas tidak diukur dari keikutsertaan dalam satu program tertentu.

Rasa Tertinggal yang Diam-Diam Muncul

Meski tetap bekerja dengan sepenuh hati, sebagian guru mengakui muncul rasa tertinggal.

Baca Juga: Deadline 1 Januari 2026! BKN Desak Daerah Terbitkan SK PPPK Paruh Waktu, Ini Risikonya Jika Terlambat

Bukan karena iri, tetapi karena khawatir kontribusi mereka dianggap kurang relevan dalam arah kebijakan pendidikan saat ini.

Ketika program unggulan lebih sering disorot, guru kelas merasa perannya perlahan tenggelam. Padahal, kualitas pendidikan sehari-hari justru sangat ditentukan oleh konsistensi guru di ruang kelas.

“Seolah yang dianggap bergerak itu hanya yang masuk program,” tulis seorang guru dalam diskusi media sosial. Ungkapan ini mencerminkan kegelisahan yang banyak dirasakan, namun jarang diungkapkan secara terbuka.

Dedikasi Tidak Bisa Diukur dari Program

Guru menegaskan bahwa dedikasi bukan soal lolos atau tidak lolos GPD.

Dedikasi tercermin dari kesabaran menghadapi siswa, ketekunan menyusun pembelajaran, dan komitmen hadir setiap hari meski dengan keterbatasan.

Baca Juga: Kasus Pengerusakan dan Pengeroyokan Jadi Sorotan, Begini Reaksi DPRD DKI

Banyak guru yang belum tersentuh program unggulan justru menjadi tulang punggung sekolah. Mereka menjaga stabilitas pembelajaran, membangun kedekatan dengan siswa, dan menjadi tempat bergantung bagi orang tua.

Dalam konteks ini, program seharusnya menjadi alat bantu, bukan penentu nilai dedikasi guru.

Hak Siswa Tetap Menjadi Prioritas

Guru-guru yang tidak masuk GPD menegaskan satu hal penting: fokus mereka tetap pada siswa.

Baca Juga: TPG Triwulan 3 dan 4 Tahun 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Umum dan Fakta di Lapangan

Mereka khawatir ketika kebijakan terlalu menonjolkan program, hak belajar siswa justru terpinggirkan.

Siswa membutuhkan guru yang hadir penuh, bukan guru yang terpecah fokus oleh target dan pelaporan.

Di ruang kelas, kehadiran emosional guru sering kali lebih berdampak daripada inovasi teknologi yang belum siap diterapkan.

Baca Juga: KABAR GEMBIRA! PPPK Formasi 2021 Akhirnya Terima SK Perpanjangan Kontrak, Ini Syarat yang Sudah Mereka Penuhi

“Anak-anak tidak bertanya apakah gurunya masuk program atau tidak, mereka hanya ingin diperhatikan,” ujar seorang guru SMP.

Pesan untuk Pengambil Kebijakan

Dari suara-suara guru ini, muncul pesan yang jelas bagi pengambil kebijakan.

Program selektif seperti GPD sah dan dibutuhkan, tetapi tidak boleh menciptakan kesan bahwa hanya guru tertentu yang berkontribusi pada kemajuan pendidikan.

Guru berharap kebijakan lebih inklusif dalam komunikasi. Guru yang tidak terpilih tetap perlu diberi ruang, apresiasi, dan akses pengembangan yang adil.

Penguatan peran guru kelas, penyederhanaan beban administrasi, serta dukungan nyata di ruang kelas menjadi harapan utama.

Jangan Biarkan Guru Merasa Tak Terlihat

Salah satu risiko kebijakan berbasis program unggulan adalah munculnya rasa tidak terlihat. Guru yang selama ini bekerja dalam senyap bisa merasa kontribusinya kurang dihargai.

Baca Juga: Nasib 32 PPPK di Sampang, Kontrak Tak Diperpanjang, Pemda Beri Penjelasan Resmi dan Dasar Aturannya

Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memengaruhi motivasi dan kesehatan mental guru. Padahal, pendidikan membutuhkan guru yang merasa dihargai, didengar, dan dipercaya.

Program Harus Menguatkan, Bukan Memilah

Guru menegaskan bahwa mereka tidak ingin dipertentangkan. Bukan guru GPD versus guru kelas. Bukan yang terpilih versus yang tidak.

Yang mereka inginkan adalah kebijakan yang menguatkan semua peran. Guru Pejuang Digital bisa menjadi penggerak, sementara guru kelas tetap menjadi fondasi utama pendidikan.

Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Pendidikan Butuh Empati Kebijakan

Refleksi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya membutuhkan inovasi, tetapi juga empati kebijakan. Mendengar suara guru yang tidak masuk program sama pentingnya dengan merayakan keberhasilan program unggulan.

Selama guru tetap berdedikasi di kelas, mereka tetap pejuang pendidikan, dengan atau tanpa label program.

Pesan ini layak menjadi perhatian: tidak masuk GPD bukan berarti tidak berdedikasi, dan dedikasi guru di ruang kelas adalah fondasi kemajuan pendidikan yang sesungguhnya.***