POJOKSATU.id - Peluncuran Program Guru Pejuang Digital oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memantik diskusi panjang di ruang publik.
Alih-alih disambut seragam, program ini justru memunculkan perdebatan terbuka, terutama ketika publik dan para pendidik mulai membandingkannya dengan Program Guru Penggerak yang lebih dulu berjalan.
Di media sosial, forum guru, hingga kolom komentar berita pendidikan, perbincangan berkembang cepat.
Baca Juga: DPR RI Desak Pemerintah Kaji Pengangkatan PPPK Jadi PNS untuk Guru dan Nakes, Simak Lengkapnya
Bukan sekadar soal inovasi atau transformasi digital, melainkan soal beban tugas tambahan, peran guru di kelas, dan yang paling krusial, hak belajar siswa.
“Semua bagus programnya, tapi jangan sampai meninggalkan tugas utama mendidik anak bangsa,” tulis seorang warganet dalam komentar Facebook yang viral.
Nada kalimatnya lembut, namun pesannya tegas.
Ia mengingatkan bahwa di balik euforia program, ada realitas ruang kelas yang tak boleh terabaikan.
Dua Program, Dua Tujuan, Satu Kekhawatiran
Guru Pejuang Digital diperkenalkan sebagai upaya mendorong literasi dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan.
Di atas kertas, gagasan ini dipandang sejalan dengan kebutuhan zaman.
Digitalisasi sekolah dianggap tak terelakkan, terlebih setelah pengalaman panjang pembelajaran jarak jauh.
Sementara itu, Program Guru Penggerak sejak awal diposisikan sebagai upaya mencetak pemimpin pembelajaran.
Fokusnya pada perubahan budaya belajar, kepemimpinan guru, dan penguatan ekosistem pendidikan di sekolah.
Namun di lapangan, perbedaan tujuan tersebut sering kali tak terasa signifikan bagi guru.
Yang mereka rasakan justru kesamaan, bertambahnya tugas, pelaporan, pelatihan, dan ekspektasi.
“Nama programnya beda, tapi beban di guru sering kali mirip,” ungkap seorang guru sekolah dasar.
Ia mengaku mendukung peningkatan kompetensi, tetapi berharap ada batas yang jelas antara pengembangan profesional dan kewajiban mengajar harian.
Pro dan Kontra Menguat di Kalangan Guru
Kelompok guru yang pro menilai Guru Pejuang Digital sebagai peluang.
Mereka melihatnya sebagai ruang belajar baru, sarana peningkatan kapasitas, serta kesempatan mengikuti perkembangan zaman.
Baca Juga: Tegaskan Transparansi PPPK, DPR Minta Guru Honorer Lama Tidak Disingkirkan Secara Diam-diam
Bagi sebagian guru muda, program ini bahkan dianggap relevan dengan kebutuhan generasi siswa saat ini.
Namun di sisi lain, suara kontra tak kalah keras.
Kekhawatiran utama bukan pada substansi digitalnya, melainkan pada akumulasi beban kerja.
Baca Juga: Hati-hati! Hal Ini Bisa Membuat KIP Kuliah Dicabut Kampus
Banyak guru menilai program-program tambahan sering kali hadir tanpa pengurangan tugas utama.
“Jam mengajar tetap, administrasi tetap, sekarang ditambah program lagi,” keluh seorang guru SMP.
Ia menyebut, dalam kondisi tertentu, guru justru terpaksa membagi fokus antara memenuhi tuntutan program dan mendampingi siswa secara optimal.
Hak Siswa Jadi Pusat Perdebatan
Di tengah perdebatan Guru Pejuang Digital vs Guru Penggerak, satu isu muncul berulang kali, hak siswa.
Warganet, orang tua, hingga guru sendiri mengingatkan bahwa siswa seharusnya menjadi pusat dari setiap kebijakan pendidikan.
Beban guru yang berlebihan dikhawatirkan berdampak langsung pada kualitas interaksi di kelas.
Baca Juga: Pendaftaran Australia Awards Short Course 2026 Dibuka, Bahas Ekonomi Sirkular dan Limbah
Waktu untuk mendampingi siswa, memahami karakter mereka, hingga membangun kedekatan emosional bisa tergerus oleh tuntutan administratif dan program.
“Anak-anak tidak bisa menunggu,” tulis seorang orang tua dalam diskusi daring.
Ia menilai pendidikan karakter, perhatian guru, dan proses belajar yang manusiawi tidak bisa digantikan oleh target program.
Perbandingan yang Tak Terelakkan
Perbandingan antara Guru Pejuang Digital dan Guru Penggerak pun tak bisa dihindari.
Baca Juga: Masuk ITB 2026? Siap-Siap, Semua Prodi Wajib Kuliah Artificial Intelligence
Sebagian guru mempertanyakan urgensi menghadirkan program baru ketika implementasi program lama masih menyisakan tantangan.
Guru Penggerak sendiri di awal pelaksanaannya juga menuai kritik serupa.
Mulai dari seleksi, beban pelatihan, hingga dampaknya di sekolah.
Namun seiring waktu, sebagian sekolah mulai merasakan manfaatnya.
Hal inilah yang membuat guru berharap Guru Pejuang Digital tidak mengulangi pola yang sama, ambisi besar di awal, tetapi minim penyesuaian dengan kondisi nyata di lapangan.
Antara Inovasi dan Kemanusiaan Pendidikan
Pendidikan bukan sekadar soal kebaruan istilah atau kecanggihan teknologi.
Ia adalah proses manusiawi yang melibatkan emosi, empati, dan hubungan antarmanusia.
Guru bukan mesin program, melainkan pendidik yang bekerja dengan hati dan keterbatasan.
Baca Juga: Seleksi CPNS 2026 Masih Belum Jelas, Pemerintah Menunggu Arahan Presiden Prabowo
Sejumlah pengamat pendidikan menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam merancang program.
Inovasi penting, tetapi harus dibarengi dengan penyederhanaan beban, kejelasan peran, dan penguatan fungsi utama guru di kelas.
Tanpa itu, program berpotensi menjadi sekadar label baru yang ramai di awal, tetapi melelahkan di pelaksanaan.
Harapan Guru, Evaluasi dan Keseimbangan
Mayoritas guru sejatinya tidak menolak perubahan.
Mereka hanya berharap perubahan itu realistis.
Evaluasi menyeluruh, pelibatan guru sejak perencanaan, serta keberpihakan pada siswa menjadi harapan utama.
“Kalau program bisa membuat kami lebih fokus ke murid, kami pasti dukung,” ujar seorang guru SMA.
Pernyataan ini mencerminkan sikap banyak pendidik, terbuka pada inovasi, tetapi tegas menjaga esensi pendidikan.
Pendidikan Bukan Perlombaan Program
Perdebatan Guru Pejuang Digital vs Guru Penggerak seharusnya menjadi momentum refleksi.
Bukan untuk saling meniadakan, melainkan untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada proses belajar.
Pada akhirnya, yang paling terdampak bukanlah guru atau pemerintah, melainkan siswa.
Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, perhatian penuh, dan bimbingan utuh tidak boleh dikorbankan oleh ambisi program apa pun.***
