POJOKSATU.id - Sejak seleksi PPPK Guru 2023 dan 2024 berlangsung, muncul perdebatan besar tentang posisi lulusan PPG Prajabatan dalam proses rekrutmen.
Banyak lulusan Prajabatan merasa bahwa sistem seleksi belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.
Pada 2023 mereka ditempatkan sebagai prioritas P4, sementara pada 2024 posisi mereka justru turun menjadi prioritas P5.
Artinya peluang mereka sangat kecil apabila formasi sudah terisi oleh prioritas di atasnya.
Padahal mereka telah menjalani pendidikan profesional selama satu tahun penuh dengan seleksi awal yang sangat ketat.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perjuangan mereka tidak dihargai secara proporsional di dalam mekanisme seleksi nasional.
Baca Juga: Kades Sampalan Turun Tangan Bantu Remaja yang Lama Tinggalkan Sekolah
Namun di sisi lain pemerintah memiliki pertimbangan tertentu yang membuat lulusan Prajabatan ditempatkan pada urutan terakhir.
Dengan rencana perubahan pola seleksi PPPK ke depan, muncul pertanyaan: apakah sistem benar-benar akan berubah menjadi lebih adil?
Pola Prioritas 2023–2024 Memang Menempatkan Lulusan PPG Prajabatan di Posisi Terakhir
Dalam seleksi PPPK Guru 2023, peserta dibagi menjadi empat prioritas mulai dari P1 hingga P4.
Baca Juga: LINK RESMI! Format Surat Lamaran dan Pernyataan PPPK BGN 2025 Sudah Bisa Diunduh, Cek Tautan di Sini
P1 adalah guru yang telah lulus passing grade, sementara P2 berisi guru non-ASN lama, dan P3 diisi oleh honorer aktif yang mengajar di sekolah negeri.
Pada urutan paling akhir, P4, barulah ditempatkan lulusan PPG Prajabatan.
Pada seleksi 2024, sistem berubah tetapi polanya tetap, bahkan lulusan Prajabatan berada pada P5.
Penempatan ini membuat peluang mereka bergantung pada sisa formasi setelah semua prioritas sebelumnya lulus terlebih dahulu.
Guru lulusan Prajabatan akhirnya harus menerima kenyataan bahwa peluang mereka sangat kecil meskipun telah menempuh pendidikan profesional yang panjang.
Baca Juga: Titiek Soeharto Minta Publik Jangan Suuzan, Padahal Bukti Suap Hutan Menggunung!
Realita ini menjadi alasan banyak peserta menilai sistem seleksi tidak berpihak kepada mereka.
Mengapa Pemerintah Menempatkan Lulusan PPG Prajabatan di Prioritas Akhir?
Alasan utama pemerintah adalah penyelesaian status guru honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun.
Guru honorer dianggap sebagai kelompok yang harus diberikan kepastian status karena mereka telah mengabdi di sekolah negeri dalam waktu lama.
PPPK dirancang sebagai jalur afirmasi bagi guru honorer sehingga mereka ditempatkan di prioritas paling atas.
Sementara itu lulusan Prajabatan adalah calon guru baru yang belum memiliki pengalaman mengajar panjang.
Pemerintah menganggap mereka masih memiliki waktu untuk berkompetisi dalam seleksi tahun-tahun berikutnya.
Prioritas ini merupakan kebijakan afirmasi, bukan penilaian atas rendahnya kompetensi lulusan Prajabatan.
Namun logika ini tetap menimbulkan ketimpangan karena lulusan Prajabatan telah menjalani pendidikan profesional setahun penuh, tetapi tetap ditempatkan di posisi paling akhir.
Benarkah Seleksi PPPK Tidak Berpihak? Ini Analisisnya
Jika dilihat dari struktur prioritas, memang dapat dikatakan bahwa seleksi PPPK 2023–2024 belum berpihak kepada lulusan PPG Prajabatan.
Mereka harus menunggu giliran terakhir untuk bersaing memperebutkan formasi sisa.
Namun ketidakberpihakan ini tidak berarti kompetensi mereka diragukan oleh pemerintah.
Sistem ini lebih merupakan strategi penyelesaian masalah tenaga honorer yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.
Guru honorer dianggap lebih membutuhkan kepastian status pekerjaan dibanding lulusan baru.
Baca Juga: Purbaya Bongkar Fakta! Negara Tekor Rp 25 T! Ada Apa di Balik Skema Pajak Batu Bara?
Akan tetapi dari kacamata profesionalisme, lulusan Prajabatan yang menjalani pendidikan panjang merasa tidak memperoleh perlakuan yang sepadan.
Hal inilah yang memicu tuntutan agar pola seleksi ke depan tidak lagi menggunakan sistem prioritas.
Dengan demikian analisisnya jelas: sistem memang belum berpihak, tetapi bukan karena kualitas lulusan dianggap rendah.
Kabar Baik Seleksi PPPK Ke Depan Tidak Lagi Menggunakan Sistem Prioritas
Informasi terbaru dari pemerintah menyebutkan bahwa seleksi PPPK Guru mendatang tidak lagi menggunakan mekanisme prioritas.
Baca Juga: Tunjangan Guru Bakal Menyatu ke Single Salary, Kapan Cair dan Berapa Besarnya?
Hal ini berarti seluruh peserta akan bersaing berdasarkan nilai murni tanpa pengelompokan kategori P1 hingga P5.
Untuk lulusan PPG Prajabatan, kebijakan baru ini menjadi angin segar.
Dalam sistem baru, siapa yang mendapatkan nilai terbaik dialah yang berhak lulus seleksi.
Tidak ada lagi istilah “menunggu sisa formasi” atau “terpinggirkan karena prioritas”.
Dengan demikian peluang lulusan Prajabatan lebih terbuka lebar dan adil dibanding dua tahun sebelumnya.
Namun persaingan tentu akan lebih ketat karena kualitas peserta dari berbagai jalur akan diuji secara langsung.
Ini menjadi momentum penting bagi lulusan Prajabatan untuk mengoptimalkan kompetensinya.
Pada akhirnya…
Apakah seleksi PPPK selama ini tidak berpihak pada lulusan PPG Prajabatan?
Baca Juga: Tunjangan Guru Bakal Menyatu ke Single Salary, Kapan Cair dan Berapa Besarnya?
Jika merujuk pada pola prioritas 2023–2024, jawabannya jelas: ya, sistem memang belum berpihak.
Namun ketidakberpihakan itu bukan karena kompetensi, tetapi karena agenda negara menyelesaikan masalah honorer.
Dengan perubahan sistem ke persaingan nilai murni, peluang lulusan Prajabatan akan semakin besar dan lebih adil.
Momentum ini seharusnya menjadi titik balik agar kompetensi menjadi dasar utama dalam rekrutmen guru di Indonesia.
Guru Prajabatan kini memiliki kesempatan lebih kuat untuk menunjukkan kualitas yang telah mereka bangun selama satu tahun penuh pelatihan profesional.***
