POJOKSATU.id - Di tengah tekanan anggaran yang dialami pemerintah daerah akibat turunnya dana transfer pusat dan meningkatnya beban belanja pegawai, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengambil langkah agresif.
Pemprov memastikan TPP 13 dan 14 untuk ASN tetap cair pada tahun anggaran 2026.
Namun dengan satu syarat penting, yakni pendapatan asli daerah (PAD) harus berhasil digenjot secara signifikan.
Baca Juga: Heboh TPP PNS Dipangkas untuk Menutup Tunjangan PPPK! Segini Besaran Pemangkasan dan Dampaknya
Isu pemenuhan TPP ke-13 dan ke-14 menjadi sorotan besar setelah Pemprov Kepri sebelumnya mengumumkan penyesuaian TPP rutin ASN yang akan dipangkas sekitar 7–7,65 persen mulai tahun 2026.
Di tengah penyesuaian itu, Pemprov berupaya menjaga kepercayaan ASN dengan memastikan bahwa TPP tambahan tetap terpenuhi.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan komitmen itu dalam pernyataan resminya pada 27 November 2025.
“Khususnya TPP ke-13 dan TPP ke-14 bagi ASN di lingkungan Pemprov, tetap terpenuhi secara optimal,” ujar Nyanyang Haris Pratamura, dikutip dari harian kepri, 27 November 2025.
Pemprov Kejar Kenaikan PAD untuk Amankan TPP
Untuk menjaga agar TPP 13 dan 14 ASN tidak ikut terdampak pemangkasan, Pemprov Kepri menargetkan peningkatan PAD yang lebih agresif pada tahun 2026.
Upaya peningkatan PAD ini menjadi fondasi utama karena pemerintah pusat melalui Kemendagri menegaskan bahwa tunjangan ASN.
Termasuk kenaikan TPP, hanya dapat disetujui jika daerah memiliki kekuatan fiskal yang memadai.
Regulasi Kemendagri juga menekankan bahwa perhitungan TPP harus mempertimbangkan kemampuan APBD, termasuk jumlah pegawai, belanja wajib, hingga rasio belanja pegawai yang idealnya tidak melampaui 30 persen.
Dengan turunnya dana transfer pusat, ketergantungan pada PAD menjadi semakin besar.
Pemprov Kepri kini menyiapkan sejumlah strategi untuk mengerek pendapatan daerah.
Mulai dari optimalisasi sektor pajak, penertiban retribusi, hingga mendorong pendapatan dari sektor maritim dan pariwisata yang menjadi andalan wilayah kepulauan tersebut.
Baca Juga: Jadwal PPG Guru Tertentu Tahap 5 Bikin Kaget Skema Cepat 15 Hari, Belajar Mandiri Cuma Seminggu
Ancaman Fiskal Membayangi Pembayaran TPP
Meski Pemprov menjanjikan TPP 13 dan 14 tetap dibayarkan, tantangan fiskal masih membayangi.
Menurunnya dana transfer pusat pada 2025–2026 membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.
Sementara beban belanja pegawai meningkat seiring bertambahnya jumlah PPPK yang diangkat.
Baca Juga: Ribuan Pegawai Non-ASN Dipindah ke Kopdes Merah Putih, BKN Jelaskan Skema Baru Pemerintah
Situasi ini membuat banyak pihak mempertanyakan apakah PAD mampu meningkat cukup signifikan untuk mengimbangi tekanan tersebut.
Tanpa lonjakan pendapatan, TPP ke-13 dan ke-14 bisa menjadi beban berat bagi APBD.
Bagi ASN, isu ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Selama ini, TPP ke-13 dan ke-14 menjadi salah satu tunjangan yang cukup dinantikan.
Baca Juga: Heboh Jalan DI Panjaitan Diduga Disulap Jadi Parkir Mobil Dinas, Kemenag DKI Akhirnya Buka Suara
Terutama menjelang masa-masa kebutuhan tinggi seperti tahun ajaran baru dan akhir tahun.
Di tengah pemangkasan TPP reguler, banyak ASN berharap TPP tambahan tidak ikut terdampak.
Dampak bagi ASN dan Pelayanan Publik
Komitmen Pemprov Kepri untuk menjaga TPP 13 dan 14 dinilai penting untuk menjaga stabilitas kesejahteraan ASN.
Jika tunjangan itu dipangkas, pendapatan ASN bisa tergerus cukup signifikan, dan berpotensi menurunkan motivasi serta kinerja pegawai.
Di sisi lain, ASN berharap strategi peningkatan PAD yang dikejar Pemprov tidak hanya bersifat jangka pendek.
Tetapi berkelanjutan sehingga hak-hak mereka dapat terus terpenuhi tanpa perlu bergantung pada pengorbanan komponen tunjangan lainnya.
Jika PAD berhasil meningkat, selain menjamin keberlanjutan TPP 13 dan 14, Pemprov juga memiliki peluang mengembalikan TPP rutin yang sebelumnya dipangkas.
Hal ini berpotensi meningkatkan moral ASN sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik.
Akankah PAD 2026 Mencukupi?
Meski optimisme disuarakan Pemprov, pencapaian PAD tidak sepenuhnya bergantung pada perencanaan saja.
Faktor ekonomi global, pergerakan sektor pariwisata, investasi, hingga efektivitas pengawasan pajak daerah akan menjadi penentu keberhasilan strategi ini.
Para analis menilai bahwa jika Kepri gagal mencapai kenaikan PAD sesuai target.
Maka skema TPP 13 dan 14 berisiko kembali masuk dalam peninjauan ulang, terlebih bila tekanan anggaran semakin besar.
Namun untuk saat ini, Pemprov menegaskan komitmennya.
Bahwa TPP ke-13 dan ke-14 ASN tetap cair, dengan catatan bahwa optimalisasi PAD berjalan sesuai harapan.***
