POJOKSATU.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mencoret 4,2 juta nama dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2025.

Langkah ini dilakukan setelah proses groundcheck nasional dan pembaruan data melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Kemensos, keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar miskin dan rentan secara ekonomi.

Kemensos bekerja sama dengan BPS, Dukcapil, dan BPKP sejak Juli 2025 untuk melakukan validasi data penerima bantuan sosial.

Baca Juga: Overthinking Bisa Bikin Capek Secara Fisik? Ini Penjelasan dan Cara Mengatasinya

Dari total lebih dari 40 juta keluarga penerima manfaat (KPM), ditemukan 4,2 juta tidak lagi memenuhi kriteria penerima bansos.

Mereka dikategorikan tidak layak karena:

  1. Sudah memiliki penghasilan tetap,

  2. Kondisi ekonomi membaik,

  3. Tidak lagi termasuk dalam desil 1–4 DTSEN,

  4. Atau terdeteksi sebagai penerima ganda di beberapa program.

Baca Juga: Bansos Ganda Boleh atau Tidak? Begini Aturan Pemerintah soal Warga yang Dapat PKH, BPNT, dan BLT Sekaligus

 

Groundcheck dilakukan dengan dua metode, verifikasi digital dan kunjungan langsung.

Petugas Kemensos dan TKSK mendatangi rumah warga untuk memeriksa kondisi ekonomi, tempat tinggal, serta kepemilikan aset seperti motor, kendaraan, dan properti.

Petugas membawa tablet, memotret rumah, dan wawancara singkat. 

Kemensos menegaskan, hasil verifikasi ini diverifikasi silang dengan data perpajakan dan kepemilikan kendaraan dari Samsat serta data kependudukan Dukcapil untuk mencegah manipulasi.

Baca Juga: Baru Masuk Sekolah Sepak Bola? Ini 7 Tips dan Trik agar Cepat Jago dan Percaya Diri di Lapangan!

Kemensos tidak mempublikasikan nama individu, tetapi membagi hasil validasi dalam beberapa kategori:

  1. 1,8 juta penerima yang sudah memiliki penghasilan tetap di atas upah minimum,

  2. 1,2 juta penerima yang terdeteksi menerima bansos ganda,

  3. 700 ribu penerima yang tidak lagi berdomisili di wilayah sebelumnya,

  4. 500 ribu data tidak aktif atau NIK tidak valid.

Totalnya mencapai 4,2 juta data non-layak, yang kini dihapus dari DTKS dan tidak lagi mendapatkan bantuan mulai Desember 2025.

Bagi sebagian warga, keputusan ini mengejutkan.

Namun, ada juga yang mendukung langkah Kemensos.

Banyak warga bertanya bagaimana cara mengajukan ulang jika merasa masih layak menerima.

Menurut Kemensos, masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria dapat mengajukan usulan ulang secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.

Baca Juga: Mulai 2025, Tunjangan Guru ASN dan PPPK Dibayar Langsung oleh Kemenkeu

Fitur Usul Mandiri memungkinkan warga mendaftarkan diri kembali dengan melampirkan bukti kondisi ekonomi terkini.

Tidak perlu panik. Yang masih layak bisa mendaftar ulang.

Semua akan diverifikasi kembali oleh petugas. 

Penghapusan bukan berarti selamanya dihapus, tetapi bisa dipulihkan bila terbukti masih membutuhkan.

Baca Juga: Komisi VIII DPR Tekan Kemenhaj Tambahkan Kuota Petugas Haji Perempuan Tahun 2026

Hasil pencoretan 4,2 juta data ini akan membuka ruang bagi keluarga baru yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan.

Pemerintah menargetkan ada 3,5 juta keluarga baru yang akan masuk ke daftar penerima PKH dan BPNT 2026.

Data ini dinamis. Setiap tahun akan diperbarui agar masyarakat yang benar-benar miskin tidak tertinggal. 

Selain itu, Kemensos juga menyiapkan program BLT Kesra dan bantuan beras 10 kg sebagai penyangga sementara bagi warga yang sedang diverifikasi ulang.

Baca Juga: Masuk DPR Enggak Bisa Asal Nyelonong Padahal Disebut Rumah Rakyat, Harus Tok-Tok-Tok Dulu!

Secara kebijakan, pembersihan data sangat diperlukan. Tapi bagi masyarakat bawah, kehilangan bansos mendadak bisa berdampak besar. 

Transisi perlu diimbangi dengan sosialisasi dan kejelasan prosedur pengajuan ulang agar tidak menimbulkan keresahan di daerah.

 

Kemensos kini membuka dashboard publik DTKS online, yang dapat diakses masyarakat untuk mengecek status datanya sendiri.

Warga cukup memasukkan NIK dan alamat di situs [https://cekbansos.kemensos.go.id](https://cekbansos.kemensos.go.id) untuk mengetahui apakah masih terdaftar.

Selain itu, pemerintah menyiapkan notifikasi otomatis via SMS dan aplikasi Cek Bansos bagi penerima yang statusnya berubah menjadi tidak layak.

Langkah ini diambil untuk mencegah kesalahpahaman dan memperkuat transparansi.

Pencoretan 4,2 juta data bansos bukan sekadar penghapusan, tetapi bagian dari reformasi sosial besar-besaran.

Baca Juga: Bimbingan Perkawinan Jadi Benteng Moral, Menag Klaim Efektif Tekan Perceraian

Dengan data yang lebih akurat dan sistem berbasis NIK, pemerintah berharap penyaluran bantuan tahun 2026 benar-benar adil dan transparan.

Meski menimbulkan gejolak sementara, langkah ini diyakini menjadi pondasi penting menuju satu data bansos nasional yang bersih dan bisa dipercaya.***