POJOKSATU.ID - Warga di berbagai daerah mulai didatangi petugas berseragam biru tua membawa tablet dan formulir.

Mereka adalah tim groundcheck dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang sedang melakukan verifikasi faktual penerima bansos 2025.

Banyak yang kaget sekaligus khawatir, takut bantuan sosialnya dihentikan.

Padahal, seperti dijelaskan Kemensos, groundcheck bukan berarti bantuan akan dicabut, melainkan bagian dari proses validasi agar data penerima lebih akurat dan adil.

Baca Juga: Jangan Panik! Ini Cara Mengatur Waktu saat Mengerjakan Soal TKA

Groundcheck adalah kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan sosial (PKH, BPNT, dan program lainnya) sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Petugas akan mendatangi rumah warga terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna mengecek:

  1. Identitas dan domisili penerima,

  2. Kondisi rumah dan ekonomi,

  3. Jumlah tanggungan keluarga,

  4. Keaktifan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Baca Juga: Kasus Bullying di SMPN 19 Tangsel, Dindikbud Tegaskan Korban dan Pelaku Didampingi

Kemensos melibatkan pendamping sosial PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta aparat desa dalam pelaksanaannya.

Groundcheck dilakukan untuk tiga alasan utama:

1. Validasi data, memastikan penerima bansos benar-benar layak dan tidak ganda.

2. Pembaharuan status ekonomi, mengganti penerima yang sudah mampu dengan keluarga lain yang lebih membutuhkan.

3. Persiapan integrasi bansos 2026, data hasil groundcheck akan digunakan untuk sistem bantuan sosial digital nasional berbasis NIK dan Dukcapil.

Baca Juga: 30 Kampus Ikuti Expo Pendidikan 2025 MGBK Kota Cirebon, Sediakan Informasi Kuliah dan Beasiswa Lengkap

Groundcheck bukan untuk mencabut bantuan, tetapi agar lebih tepat sasaran.

 

 

Jadwal dan Wilayah Prioritas

Kemensos menargetkan groundcheck selesai pada akhir Desember 2025, mencakup 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Tahap pertama difokuskan di provinsi dengan jumlah penerima bansos terbesar:

  1. Jawa Barat

  2. Jawa Tengah

  3. Sumatera Utara

  4. Jawa Timur

  5. Sulawesi Selatan

Baca Juga: Mantan Petinggi Pertamina Tegaskan Proses Blending BBM Dilakukan Sesuai Prosedur Resmi

Tahap berikutnya akan menjangkau daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) dengan dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Himbara.

 

Prosedur Groundcheck, Apa yang Dilakukan Petugas?

Saat kunjungan, petugas akan:

  1. Meminta izin untuk memotret rumah dan lingkungan sekitar,

  2. Menanyakan data diri (NIK, KK, dan pekerjaan),

  3. Mengecek kepemilikan barang utama seperti motor, kulkas, atau TV,

  4. Memastikan anak sekolah dan lansia penerima manfaat aktif.

Baca Juga: Masih Dapatkah Bantuan? Ini Penjelasan Lengkap tentang KPM Reguler 2025 dari Kemensos

Warga diimbau menyediakan KTP dan KKS asli serta tidak perlu takut atau memberi uang kepada petugas, karena proses ini gratis dan resmi.

Petugas juga akan mengenakan ID card dan seragam resmi Kemensos.

Hasil groundcheck akan digunakan untuk memperbarui DTKS 2026.

Jika petugas menemukan penerima sudah tidak layak misalnya karena penghasilan meningkat, rumah lebih layak, atau tidak lagi memenuhi kriteria.

Baca Juga: Bahlil Girang! Investasi 2,5 Triliun untuk Bioetanol, Apa yang Dilihat Toyota di Lampung?

Maka status bantuannya bisa ditangguhkan dan dialihkan kepada keluarga lain.

Namun bagi penerima yang datanya valid, bantuan akan tetap dilanjutkan tanpa gangguan.

Kemensos menegaskan, tidak ada penghentian massal, hanya penyesuaian agar lebih adil dan transparan.

 

Cara Cek Status Setelah Groundcheck

Warga dapat memantau statusnya secara online:

1. Buka situs [https://cekbansos.kemensos.go.id](https://cekbansos.kemensos.go.id).

Baca Juga: Tak Perlu Tunggu RT/RW, Begini Langkah Pengajuan Bansos Secara Mandiri Tahun 2025

2. Masukkan nama sesuai KTP, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

3. Klik Cari Data.

Jika nama masih muncul, artinya masih terdaftar aktif di DTKS dan berhak menerima bansos.

Selain itu, aplikasi Cek Bansos di Play Store juga menampilkan riwayat penyaluran serta status hasil verifikasi terbaru.

Groundcheck 2025 adalah langkah penting menuju data bansos yang kredibel.

Selama ini, masalah terbesar bansos adalah data ganda dan tidak update.

Groundcheck menjadi jembatan antara data digital dan realita lapangan.

Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Pemerintah Gulirkan Bantuan Minyak Goreng untuk 18 Juta Keluarga

Namun, perlunya pengawasan agar petugas di lapangan bekerja transparan dan tidak memungut biaya apa pun dari warga.

Bagi masyarakat kecil, kunjungan petugas groundcheck membawa dua rasa, was-was dan harapan.

Kemensos berkomitmen merilis hasil groundcheck secara bertahap di awal 2026.

Dengan data baru yang lebih akurat, diharapkan bansos 2026 bisa tersalurkan tepat sasaran tak lagi menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat desa.***