POJOKSATU.ID – Senin (23/6/2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor.
Agenda tunggalnya: mematangkan rencana Sekolah Rakyat yang akan resmi dimulai pada Juli 2025.
Program ini sudah lama menjadi gagasan Prabowo sejak masa kampanye, dan kini memasuki tahap konkret menjelang realisasi.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan, Sekolah Rakyat diproyeksikan sebagai simbol pemerataan akses pendidikan.
Baca Juga: Tak Terima Dilaporkan Sering Bolos, Siswa SMAN 1 Sinjai Aniaya Guru di Ruang BK
“Presiden ingin pendidikan berkualitas bisa dirasakan semua anak, tidak hanya yang tinggal di kota besar atau keluarga mampu,” ujarnya.
Fokus pembahasan dalam ratas meliputi penentuan lokasi sekolah, kurikulum, penyediaan guru, hingga sarana-prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi.
Rencana ini tidak berhenti di ide. Pemerintah ingin Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas masalah struktural pendidikan di Indonesia.
Laporan UNESCO 2024 menyebutkan, ketimpangan kualitas pendidikan Indonesia masih tinggi: anak-anak di perkotaan memiliki akses internet 3 kali lebih besar daripada mereka yang tinggal di wilayah tertinggal.
Baca Juga: Memutus Rantai Kemiskinan dengan Pendidikan: Sekolah Rakyat di Sumut Jadi Harapan Baru
BPS 2023 juga mencatat, lebih dari 20 persen sekolah di luar Jawa tidak memiliki ruang belajar yang layak. Fakta ini menguatkan urgensi program Sekolah Rakyat.
Meski demikian, pelaksanaan program ini bukan perkara mudah. Pertama, soal anggaran.
Membangun sekolah baru berikut fasilitas lengkap membutuhkan biaya besar, sementara APBN sudah terbebani alokasi untuk infrastruktur dan kesehatan. Kedua, soal kualitas guru.
Baca Juga: 5 Cara Jitu Monetisasi di TikTok, Dari Behind The Scene, Kolaborasi Hingga Kelola Calon Pelanggan
Studi dari Lembaga Riset Pendidikan Nasional (LITDIKNAS) 2022 menemukan bahwa distribusi guru bersertifikat di Indonesia sangat timpang: 70 persen terkonsentrasi di Jawa dan Bali, sisanya tersebar tipis di Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Papua.
Tanpa skema rekrutmen dan insentif yang jelas, sulit membayangkan Sekolah Rakyat benar-benar bisa menjangkau pelosok.
Ketiga, soal penerimaan siswa. Pemerintah menargetkan sistem seleksi yang adil dan transparan. Namun dalam praktik, anak-anak di daerah miskin kerap terhalang akses transportasi, biaya seragam, hingga hambatan bahasa.
Baca Juga: Rambut Rontok? Tenang, Bun! Ada Cara Ampuh Biar Tetap Kuat dan Indah
Jika masalah-masalah ini tidak diantisipasi, Sekolah Rakyat bisa saja hanya menambah daftar panjang program pendidikan yang berjalan setengah hati.
Prabowo sendiri menekankan agar Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar berdiri, tapi juga menghadirkan kualitas. Ia menegaskan, kurikulum akan disesuaikan dengan kebutuhan zaman: menggabungkan pelajaran umum dengan keterampilan praktis, literasi digital, serta pendidikan karakter.
Model ini diharapkan bisa menjadi “jalan tengah” antara sekolah konvensional dan kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif.
Pengamat pendidikan dari Universitas Indonesia, Dr. Haryanto, menilai program ini patut diapresiasi, tetapi harus realistis.
“Pemerintah jangan terjebak pada euforia peresmian. Tantangan sebenarnya adalah konsistensi: bagaimana memastikan guru betah mengajar di daerah, bagaimana membiayai operasional dalam jangka panjang, dan bagaimana mengukur keberhasilan program secara objektif,” ujarnya.
Program serupa pernah dicoba di era sebelumnya, seperti sekolah terbuka atau program wajib belajar 9 tahun. Beberapa berhasil membuka akses, tetapi banyak juga yang gagal karena minim pemantauan dan dukungan berkelanjutan.
Baca Juga: Bukan Kekenyangan, Kasus 8 Siswa di Pegantenan Pamekasan Muntah-muntah usai Konsumsi MBG
Dari sejarah itu, Sekolah Rakyat punya PR besar agar tidak mengulang pola lama.
Dengan target peluncuran pada Juli 2025, pemerintah punya waktu singkat untuk menyempurnakan segala persiapan.
Harapannya, Sekolah Rakyat bisa menjadi tonggak baru: bukan sekadar menambah jumlah sekolah, tapi benar-benar mempersempit jurang ketidakadilan pendidikan.
Jika berhasil, ia bisa menjadi warisan besar era Prabowo, menandai langkah serius menuju Indonesia yang lebih setara dalam pendidikan. Namun jika gagal, publik akan melihatnya hanya sebagai proyek politik yang ambisius tanpa pijakan kokoh.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Kini, mata publik tertuju pada langkah pemerintah berikutnya. Apakah Sekolah Rakyat akan menjadi penanda babak baru dalam sejarah pendidikan Indonesia, atau sekadar jargon politik yang hilang ditelan waktu?***
