POJOKSATU.ID – Pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan, sebuah konsep yang didukung oleh berbagai penelitian global dan nasional.

Menurut studi yang diterbitkan oleh UNESCO, setiap tambahan satu tahun pendidikan formal dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 10% dan secara signifikan mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.

Di Sumatera Utara, konsep yang telah teruji ini kini diwujudkan dalam program ambisius yang dikenal sebagai Sekolah Rakyat (SR).

Inisiatif ini digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tujuan utama memberikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang sering kali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Baca Juga: 5 Cara Jitu Monetisasi di TikTok, Dari Behind The Scene, Kolaborasi Hingga Kelola Calon Pelanggan

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk mendukung program strategis ini.

Dalam sebuah dialog interaktif bertajuk "Pilar Sosial" yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Bobby menyatakan bahwa program ini sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk memastikan bahwa masyarakat miskin bisa merasakan kebahagiaan dan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.

"Tentunya kami, Pemda di Sumut, akan terus membantu mengatasi kemiskinan sebagaimana cita-cita Pak Presiden, agar masyarakat miskin bisa senyum dan senang, agar anak mereka dapat pendidikan yang baik dan layak," ujar Bobby.

Baca Juga: Home Spa Alami Budget Murah, Kulit Glowing Pikiran Rileks, Ini Dia Tutorial Lengkap Relaksasi dan Perawatan Kulit di Rumah

Sebagai langkah awal, empat Sekolah Rakyat direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ini.

Satu sekolah akan menempati gedung milik Pemprov Sumut, dua sekolah akan memanfaatkan gedung yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial di Deliserdang, dan satu lagi akan didirikan di Kampus V UIN Sumut Tebingtinggi.

Pemilihan lokasi ini menunjukkan kolaborasi erat antar-lembaga pemerintah dalam mewujudkan program ini.

Program Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menyediakan lebih dari sekadar ruang kelas. Fasilitas asrama akan disediakan bagi seluruh siswa, memungkinkan mereka untuk tinggal di lingkungan belajar yang kondusif.

Baca Juga: Rambut Rontok? Tenang, Bun! Ada Cara Ampuh Biar Tetap Kuat dan Indah

Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan gangguan eksternal, memastikan siswa dapat fokus sepenuhnya pada studi mereka, dan memperoleh dukungan akademis dan sosial yang menyeluruh.

Hingga Jumat, 11 April, jumlah daerah di Sumut yang telah mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di wilayah mereka telah bertambah dari 21 menjadi 22, mencerminkan antusiasme dan kebutuhan yang besar di seluruh provinsi.

Bobby berharap, Sekolah Rakyat ini dapat menjadi katalisator yang efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan rakyat di Sumut, memberikan kesempatan bagi anak-anak kurang mampu untuk mengejar impian dan meraih cita-cita mereka.

Baca Juga: Bukan Kekenyangan, Kasus 8 Siswa di Pegantenan Pamekasan Muntah-muntah usai Konsumsi MBG

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang hadir dalam acara tersebut, menaruh harapan besar agar Sekolah Rakyat di Sumut bisa mulai menerima murid baru pada pertengahan tahun 2025. Saat ini, Kementerian Sosial sedang melakukan simulasi mendalam untuk menghitung kebutuhan anggaran secara nasional.

"Kita sedang simulasi, kalau misal 50 sekolah butuh berapa siswa dan lain sebagainya, jadi kita sedang melakukan simulasi, kita sedang menghitung secara nasional dan kita sedang proses nasionalisasi," ungkap Saifullah.

Rencananya, kurang lebih akan ada 50 Sekolah Rakyat yang akan dibuka secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun ini.

Baca Juga: 10 Short Course Terpopuler di Indonesia 2025, Cek Biaya, Manfaat, dan Rekomendasi Tempat Belajar

Dukungan dari berbagai pihak menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan program ini.

Acara dialog tersebut turut dihadiri oleh para bupati dan walikota se-Sumut, serta pilar-pilar sosial lainnya seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tagana.

Kolaborasi multi-pihak ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan.

Baca Juga: Skema Penyaluran Baru Tunjangan Guru ASN Terbaru Dari Kemenkeu, Sudah Tahu Belum?

Dengan adanya Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menginvestasikan masa depan bangsa melalui sumber daya manusia.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan emas bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera, dan pada akhirnya, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya. ***