POJOKSATU.id — Keputusan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam kurun waktu sepekan, ia merevisi besar-besaran alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik dalam RAPBN 2026.
Awalnya, Sri Mulyani mengumumkan angka Rp178,7 triliun dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 pada Jumat (15/8/2025).
Kala itu, ia menyebut dana tersebut dialokasikan khusus untuk gaji guru, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen.
Namun hanya berselang enam hari, saat rapat paripurna DPR dan rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Kamis (21/8/2025), bendahara negara itu menegaskan angka baru, Rp274,7 triliun.
"Alokasi anggaran APBN untuk gaji guru, dosen, tenaga pendidikan, dan penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru serta dosen adalah mencapai Rp274,7 triliun," ujar Sri Mulyani.
Lonjakan Capai 53 Persen
Jika dibandingkan, terdapat lonjakan lebih dari 53 persen dari angka sebelumnya.
Sri Mulyani pun memastikan bahwa hak tenaga pendidik tetap dijaga, baik bagi PNS maupun non-PNS.
"Bahkan untuk guru dan dosen non-PNS pun mendapatkan TPG (Tunjangan Profesi Guru), sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita, yaitu 20% anggaran pendidikan harus dijaga," jelasnya.
Rincian Alokasi Anggaran
Berdasarkan catatan resmi Kementerian Keuangan, anggaran Rp274,7 triliun tersebut dibagi ke berbagai komponen, yaitu:
Baca Juga: Prabowo Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato RAPBN 2026, Anggaran MBG Naik Jadi Rp335 Triliun
| Komponen | Alokasi | Jumlah Penerima |
|---|---|---|
| TPG Non-PNS (guru) | Rp19,2 triliun | ±754.747 guru non-ASN |
| TPD Non-PNS (dosen) | Rp3,2 triliun | ±80.325 dosen non-ASN |
| TPG ASN Daerah (guru) | Rp69 triliun | ±1,6 juta guru ASN daerah |
| TPG PNS, TPD PNS & gaji pendidik | Rp120,3 triliun | - |
| Total | Rp274,7 triliun | - |
Terbesar dalam Sejarah
Secara keseluruhan, RAPBN 2026 mencatat total anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, menjadikannya yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, dialokasikan:
-
Rp253,4 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) pendidikan: tunjangan guru, BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.
-
Rp243,9 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga pendidikan, seperti Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenag, Kemen PU, dan Kemensos untuk revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda.
-
Rp223,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN), ditujukan bagi 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.
-
Rp3 triliun untuk pembiayaan pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mencakup 4.000 mahasiswa, 452 riset, 21 PTNBH eksisting dan 2 PTNBH baru, serta revitalisasi 11.686 sekolah.
Sri Mulyani menyebut pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi dengan memastikan 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan.
"Anggaran pendidikan dijaga untuk SDM yang unggul dan berdaya saing," tuturnya tegas.
Baca Juga: Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Anggaran Pendidikan dan Tunjangan Guru Non-PNS
Bagaimana menurut bapak ibu? Adakah tanggapan atau pengalaman di lapangan yang bisa dibagi? Tulis di kolom komentar ya.
Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami:
-
Fanpage Edugov
Baca informasi menarik lainnya dari penulis: Rifki Setiadi




