POJOKSATU.id — Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah.

Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan mencapai Rp 757,8 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, peningkatan ini adalah langkah strategis untuk menekan kemiskinan melalui jalur pendidikan.

“Untuk memberantas kemiskinan, pemerintah berkomitmen anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujar Prabowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menjabarkan rincian alokasi yang terbagi ke tiga kelompok penerima manfaat yaitu siswa dan mahasiswa, sekolah/kampus, serta guru dan tenaga pendidik.

Baca Juga: Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Anggaran Pendidikan dan Tunjangan Guru Non-PNS

Mengapa Hitungan per Orang?

Berdasarkan kelompok penerima manfaat itu, pojoksatu.id melakukan simulasi hitungan untuk mengetahui berapa besaran yang diterima penerima manfaat jika dihitung per orangan.

Hitungan itu dapat menjadi ukuran dalam melihat skala manfaat yang benar-benar diterima. 

Publik bisa menilai apakah jumlah tersebut cukup proporsional atau tidak.

Dengan kata lain, masyarakat diajak tidak hanya melihat jumlah posting anggaran yang sangat besar, tetapi juga besaran distribusi ketika anggaran tersebut sampai di tangan penerima manfaat sebagai ujung dari distribusi anggaran.

Selain itu, analisis per orang akan mempermudah perbandingan antar program. Dari sini kita bisa mengukur terjadinya perbedaan skala itu akan memperlihatkan prioritas dan beban tanggung jawab masing-masing penerima manfaat.

Jika dana besar hanya menghasilkan manfaat kecil per orang, bisa jadi ada inefisiensi atau kebutuhan evaluasi terhadap anggaran pendidikan.

Sebaliknya, jika alokasi relatif kecil tapi mampu menjangkau banyak orang dengan dampak signifikan, maka program itu dapat dianggap efektif.

Berikut kita simulasikan biaya per orang untuk kelompok penerima manfaat, seperti yang diungkap Menkeu.

Baca Juga: Anggaran Pendidikan Disiapkan Rp 761 Triliun di APBN 2026, Sektor Kesehatan Rp 228 Triliun

1. Anggaran untuk Sekolah dan Kampus

Total anggaran untuk lembaga pendidikan tahun 2026 mencapai Rp 150,1 triliun.

Rinciannya antara lain:

  • Sekolah Rakyat: Rp 24,9 triliun (Rp 20 triliun pembangunan 200 sekolah, Rp 4,9 triliun operasional)

  • BOS: Rp 64,3 triliun

  • BOP PAUD: Rp 5,1 triliun

  • Renovasi madrasah dan sekolah: Rp 22,5 triliun (850 madrasah dan 11.686 sekolah. Artinya jika disimulasikan, maka rata-rata Rp 1,8 miliar per lembaga).

  • Sekolah Unggulan: Rp 3 triliun

  • BPOPTN (bantuan operasional perguruan tinggi): Rp 9,4 triliun

2. Anggaran untuk Siswa dan Mahasiswa

Alokasi untuk siswa dan mahasiswa menjadi yang terbesar, mencapai Rp 401,5 triliun.

Detailnya sebagai berikut:

  • Bidikmisi/KIP Kuliah: Rp 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa. Ini berarti hitungannya diperkirakan ± Rp 14,33 juta untuk setiap mahasiswa.

  • Beasiswa LPDP: Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa. Jika kita hitung dalam simulasi penerima manfaat per orangan, maka akan terlihat hasilya adalah Rp 6,25 miliar/mahasiswa.

  • Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 15 triliun untuk 21,1 juta siswa. Hasilnya ± Rp 710.900/siswa.

  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp 335 triliun untuk 82,9 juta siswa dan 30.000 SPPG. Melihat data itu, jumlah biaya yang dianggarkan rata-rata ± Rp 4,04 juta/siswa.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan Anggaran Pendidikan 2025: Kemendikdasmen Hanya Kelola 4,6 Persen Dana, Lalu Ke Mana Sisanya?

  • Renovasi sekolah/madrasah: Rp 22,5 triliun

  • Program unggulan pendidikan lainnya: Rp 3 triliun

Catatan penting, MBG menyedot anggaran terbesar, yakni 44% dari total anggaran pendidikan 2026.

3. Anggaran untuk Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan

Untuk tenaga pendidik, alokasi mencapai Rp 178,7 triliun.

Rincian yang dijabarkan Sri Mulyani:

  • TPG Non PNS: Rp 19,2 triliun untuk 754.747 guru. Maka jika dihitung per orang, ± Rp 25,4 juta setiap satu orang guru yang menerima tunjangan ini d tahun anggaran.

  • TPG ASN D: Rp 68,7 triliun untuk 1,6 juta guru. Terhitung ± Rp 42,9 juta setiap satu orang guru yang menerima tunjangan ini di tahun anggaran.

  • TPD Non PNS: Rp 3,2 triliun untuk 80.325 guru. Dalam tahun anggaran, setiap satu orang guru menerima ± Rp 39,8 juta.

  • TPG PNS, TPD PNS dan gaji pendidik: Rp 82,9 triliun

Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hingga pertengahan 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat penerima MBG mencapai 5,58 juta orang yang tersebar di 1.861 SPPG.

Jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan, penerimanya adalah:

  • SD/MI: ± 2,6 juta siswa

  • SMP/MTs: ± 1,53 juta siswa

Baca Juga: Anggaran Pendidikan Daerah Lebih Gede dari Pusat: Mendikdasmen Harap Pemda Lakukan ini!

  • SMA/SMK/MA: ± 1,37 juta siswa

  • SLB: ± 9 ribu siswa

Totalnya sekitar 5 juta siswa sekolah (SD–SMA/SMK/MA/SLB) yang sudah merasakan manfaat MBG hingga pertengahan 2025.

Selain itu, program ini juga menyasar PAUD, TK, RA, santri pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, dengan total penerima manfaat per Juli 2025 mencapai 5,6 juta orang.

Jika melihat tangan terakhir sasaran penerima manfaat program tersebut, tentu perlu mendapat penjelasan mengapa MBG masuk dalam kategori anggaran pendidikan.

Simulasi Perbandingan Guru dan Siswa MBG

Dari total Rp 757,8 triliun anggaran pendidikan tahun 2026, porsi terbesar memang benar tersedot ke Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp 335 triliun atau 44%.

Selebihnya, alokasi anggaran menyebar ke bantuan sekolah, beasiswa, serta tunjangan untuk guru dan tenaga pendidik.

Jika dilihat dari sisi per orang, alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 menunjukkan perbedaan mencolok antara guru dan siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hitungan Simulasi Satu Orang Guru

Untuk guru, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 178,7 triliun.

Baca Juga: Kenaikan Gaji PNS, Benarkah Dongkrak Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat?

Rinciannya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS sebesar Rp 19,2 triliun bagi 754.747 orang, sehingga setiap satu orang guru rata-rata menerima Rp 25,4 juta per tahun.

Sementara itu, TPG bagi ASN Daerah dialokasikan Rp 68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, dengan rata-rata Rp 42,9 juta yang diterima setiap satu orang.

Ada pula Tunjangan Penghasilan Guru (TPD) Non PNS sebesar Rp 3,2 triliun untuk 80.325 guru, yang setara Rp 39,8 juta per orang.

Jika ditambahkan dengan TPG dan TPD PNS serta komponen gaji pendidik sebesar Rp 82,9 triliun, maka rata-rata anggaran yang diterima guru bisa mencapai Rp 40 juta hingga Rp 74 juta per tahun per orang.

Baca Juga: Ramai Daerah Naikkan PBB, Rico Waas: Belum Ada Rencana, Fokus Cegah Kebocoran Pajak untuk Kota Medan

Hitungan Simulasi Satu Orang Siswa Penerima MBG

Berbeda dengan guru, alokasi untuk MBG yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 335 triliun bagi 82,9 juta siswa.

Jika dihitung, setiap satu orang siswa hanya mendapat sekitar Rp 4,04 juta di tahun anggaran.

Dengan kata lain, alokasi per guru setara 10 sampai 18 kali lebih besar dibandingkan dengan alokasi MBG per siswa.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa meski program MBG menyedot porsi terbesar dari anggaran pendidikan 2026 secara keseluruhan—yakni 44 persen dari total Rp 757,8 triliun—namun bila dihitung secara individual, manfaat yang diterima siswa relatif jauh lebih kecil dibandingkan manfaat yang dialokasikan untuk setiap satu orang guru.

Meski begitu, hitungan simulasi ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan referensi.

Selain data jumlah pembagi anggaran yang perlu divalidasi —misal jumlah penerima manfaat, juga ada faktor biaya lain seperti potongan pajak yang mungkin harus dihitung sebagai salah satu komponen anggaran.

Baca Juga: 80 Persen Data Honorer Ponorogo Telah Masuk ke KemenPAN-RB Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu

Oleh karena itulah, hitungan ini disebut sebagai simulasi saja. Setidaknya menjadi gambaran atau rumusan dalam mengukur skala manfaat dan proporsi distribusi anggaran.

Bagaimana menurut bapak ibu?

Adakah tanggapan atau pengalaman di lapangan yang bisa dibagi? Tulis di kolom komentar ya.

Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami: