POJOKSATU.ID - Ribuan pelaku dan pekerja sektor pariwisata mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mencabut larangan study tour.
Desakan cabut larangan study tour itu dilakukan melalui aksi damai besar-besaran bertajuk "Aksi 21725" di depan Gedung Sate, Bandung, hari ini Senin (21/7/2025).
Diketahui, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tertanggal 6 Mei 2025.
Baca Juga: 'Tukar Nasib', Bupati Purwakarta Turun Tangan Pungut Sampah untuk Apresiasi Pahlawan Kebersihan
Kebijakan tersebut dinilai memukul telak keberlangsungan ekosistem pariwisata dan pendidikan berbasis pengalaman di Jawa Barat.
Aksi tersebut dimulai sejak dini hari dan melibatkan ratusan armada bus yang membawa massa dari berbagai titik kumpul strategis.
Para peserta aksi, yang tergabung dalam berbagai manajemen tur dan travel, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kebijakan yang mereka seanggap "keblinger" dan berdampak serius pada ekonomi ribuan orang, mulai dari sopir, pemandu wisata, event organizer (EO), hingga pelaku UMKM.
Baca Juga: Komunitas Scoopy Cianjur Meriahkan Scoopy Velocreativity, Satukan Kreativitas dan Solidaritas Bikers
"Larangan ini mematikan mata rantai penghidupan kami. Bukan hanya soal jalan-jalan, tapi tentang edukasi dan perputaran ekonomi yang besar," ujar salah seorang peserta aksi.
Dengan semangat tinggi, massa melantangkan tuntutan melalui orasi, spanduk, dan bunyi klakson "telolet" dari puluhan bus, sembari tetap menjaga ketertiban dan menyerukan agar tidak terprovokasi.
Kekecewaan massa memuncak setelah beredar informasi bahwa Gubernur Dedi Mulyadi tidak hadir di lokasi aksi, melainkan tengah menghadiri acara peluncuran Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah.
Baca Juga: Guru Madin di Demak Ahmad Zuhdi Tolak Pengembalian Uang Damai Orang Tua Siswa: Saya Ikhlas
"Kalau tidak datang hari ini, maka kami akan susun aksi lanjutan yang lebih besar dan terorganisir. Jangan remehkan suara rakyat," tegas salah satu peserta.
Meskipun sejumlah perwakilan massa sempat diundang untuk audiensi di dalam Gedung Sate, banyak peserta aksi menolak pembubaran aksi hanya karena pertemuan dengan perwakilan.
Mereka menuntut keputusan resmi untuk mencabut larangan tersebut.
Baca Juga: Pagelaran Sunda Karsa Fest Bank Indonesia Berhasil Raup Keuntungan Rp16,9 Miliar
"Aksi ini tidak akan dihentikan sampai ada keputusan resmi untuk mencabut larangan. Kalau hanya bertemu perwakilan tanpa komitmen, kami anggap tidak ada hasil," jelas perwakilan dari zona Lembang.
Beberapa seruan untuk melakukan blokade akses masuk Bandung sempat muncul, namun segera ditenangkan oleh koordinator aksi agar tetap menjaga kondusivitas.
Hingga siang hari, lalu lintas Bandung masih relatif lancar, namun eskalasi aksi diantisipasi dapat meningkat jika aspirasi mereka terus diabaikan.
Koordinator lapangan bahkan mengisyaratkan rencana "Aksi Jilid 2" yang lebih besar jika Gubernur tidak menunjukkan itikad politik untuk berdialog langsung.
Dalam situasi sosial yang semakin memanas ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk menunjukkan sensitivitas dan kepemimpinan yang bijak.
Di satu sisi, keselamatan dan etika pelajar memang penting, namun di sisi lain, pelarangan sepihak tanpa mitigasi terhadap nasib pekerja pariwisata dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Massa aksi mengakhiri unjuk rasa dengan satu pesan tegas: "Cabut SE Gubernur, buka kembali ruang edukasi di lapangan, dan jangan matikan pariwisata rakyat. ***
