POJOKSATU.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengumumkan perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru atau TPG triwulan kedua dan gaji ke-13 tahun anggaran 2025.
Informasi ini disampaikan langsung dalam konferensi pers APBN oleh Menteri Keuangan dan jajaran, pada Rabu, 18 Juni 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani membuka pernyataannya dengan menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2025.
Baca Juga: Taspen Siap Cairkan Gaji Pensiunan PNS hingga Rp4,95 Juta Juli 2025, Pastikan Otentikasi!
Ia menyebut bahwa pemerintah telah fokus menjaga kelancaran belanja negara, termasuk penyaluran TPG bagi guru ASN daerah di seluruh Indonesia.
"Saya mulai dari sisi belanja negara. Kita akan menyampaikan pelaksanaan APBN sampai dengan akhir Mei 2025, termasuk penyaluran langsung tunjangan guru," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam pernyataan resminya.
Penjelasan teknis terkait tunjangan sertifikasi dilanjutkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Baca Juga: Wajib Tahu! Ini 6 Komponen yang Membentuk Gaji PPPK Tahun 2025
Suahasil memaparkan bahwa pemerintah kembali menyalurkan tunjangan guru langsung ke rekening masing-masing penerima. Skema ini disebut mendapat banyak apresiasi dari para guru.
"Para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Ini menunjukkan efektivitas kebijakan penyaluran langsung," ujar Suahasil.
Ia menjelaskan bahwa untuk penyaluran tahap satu, yang berlangsung dari Maret hingga Mei 2025, total anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp16,71 triliun.
Dana tersebut telah masuk ke rekening 1,44 juta guru di seluruh Indonesia.
"Penyaluran tahap dua akan dimulai bulan Juni ini, secara bertahap. Jadi setelah Maret sampai Mei untuk tahap satu, tahap dua sekarang dimulai," jelas Suahasil.
Pemerintah juga menekankan bahwa sistem transfer langsung ini bertujuan memastikan transparansi dan efisiensi dalam realisasi tunjangan guru, khususnya ASN daerah.
Seluruh daerah diminta ikut memantau dan memastikan bahwa proses penyaluran berjalan lancar.
"Kami akan tetap laporkan agar ini menjadi perhatian dari seluruh daerah, bahwa guru ASN daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN pusat," tambahnya.
Pencairan Gaji ke-13
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyampaikan capaian penyaluran gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan.
Baca Juga: JADWAL Pencairan TPG Triwulan II Sudah Ketok Palu! PENYALURAN Bagi Guru ASN dan Non ASN Berbeda!
Total alokasi anggaran untuk gaji ke-13 mencapai Rp49,4 triliun. Hingga pertengahan Juni, Rp32,8 triliun telah disalurkan.
"Untuk ASN pusat, jumlah pegawai yang menerima gaji ke-13 mencapai 1.997.777 orang. Dana yang disalurkan sebesar Rp14,05 triliun, dan itu sudah 100 persen tersalurkan," rinci Suahasil.
Sementara itu, untuk pensiunan ASN yang mendapatkan gaji ke-13 melalui Taspen, jumlah penerimanya mencapai 3.102.078 orang dengan nominal Rp10,25 triliun. Persentase realisasi penyaluran tercatat sebesar 98,1 persen.
"Untuk pensiunan melalui ASABRI, yakni untuk TNI dan Polri, jumlah penerima sebesar 474.142 orang dengan nilai Rp1,35 triliun. Realisasi penyaluran sudah lebih dari 95 persen," sambungnya.
Baca Juga: TERBARU! Jadwal Pengisian DRH Nomor Induk untuk PPPK Tahap 2 Tahun 2024
Khusus ASN daerah, pembayaran gaji ke-13 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui APBD.
Dari 546 pemda yang dipantau, baru 264 pemda yang telah menyelesaikan pembayaran. Jumlah pegawai yang menerima sebanyak 1.723.710 orang dengan nominal Rp7,15 triliun.
"Namun progresnya baru 48,4 persen. Kami berharap seluruh APBD dapat menyelesaikan gaji ke-13 bagi ASN daerah pada bulan Juni ini," tegas Suaedi.
Revitalisasi Sekolah
Dalam sektor pendidikan, pemerintah juga melaporkan realisasi anggaran untuk program revitalisasi sekolah.
Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan untuk pembangunan empat SMA Unggul Garuda dan pengembangan dana abadi pendidikan. Dua lokasi pembangunan disebut telah siap secara administrasi.
"Untuk sekolah rakyat, Kementerian Sosial telah mengidentifikasi 100 lokasi dan sekarang sedang dikerjakan renovasi tahap pertama oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.
Anggaran renovasi tahap pertama sekolah rakyat mencapai Rp396,9 miliar. Realisasi hingga pertengahan Juni telah mencapai Rp327,1 miliar.
Pemerintah menargetkan sekolah rakyat sudah bisa menerima siswa pada tahun ajaran 2025-2026.
Sementara itu, untuk revitalisasi sekolah secara umum, Kementerian Pendidikan melalui Ditjen Dikdasmen mengalokasikan Rp16,97 triliun.
Dana ini akan digunakan untuk merenovasi 10.440 satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
"Kementerian PUPR juga ikut merevitalisasi madrasah dengan anggaran Rp2,52 triliun. Targetnya adalah 2.120 madrasah di seluruh Indonesia," ungkap Suahasil.
Pemerintah menekankan bahwa proses penyaluran tunjangan sertifikasi guru akan terus dipantau dan dilaporkan secara berkala agar seluruh pihak, terutama pemda, turut bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan.
Baca Juga: Peringatan bagi Honorer! Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Bisa Gugur karena Hal Ini
"Untuk penyaluran langsung tunjangan guru yang beberapa kali sudah kami sampaikan, dapat kami update bahwa sekarang kami melanjutkan dengan skema langsung ke rekening guru," kata Suahasil mengulang pernyataannya.
Ia menegaskan kembali bahwa penyaluran tahap dua dimulai pada bulan Juni 2025 dan akan dilakukan secara bertahap.
Target penerima tetap sebanyak 1,44 juta guru ASN daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Kami berharap ini menjadi perhatian penting. Bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan sesuai alokasi, dan sekarang saatnya daerah ikut mengawal sampai tuntas," tuturnya.
Dengan berbagai progres ini, pemerintah memastikan bahwa program tunjangan sertifikasi guru tetap berjalan sesuai rencana dan akan terus dilakukan pengawasan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh guru di lapangan.***
