POJOKSATU.id — Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2025 masih belum menemui kejelasan, terutama bagi guru honorer yang ingin diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hingga awal Juni ini, Kementerian Pendidikan belum menerima informasi resmi mengenai formasi tersebut.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa proses seleksi CASN tahun sebelumnya bahkan belum tuntas.

"Hari ini saya belum mendapatkan informasi apakah ada rekrutmen dan formasi untuk PNS atau PPPK, karena proses yang tahun kemarin saja sampai pertengahan tahun ini belum selesai," ujarnya di Gedung D Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga: Pencairan TPG Triwulan II Menggunakan Skema Pembayaran Terbaru, Bagaimana Nasib Tunjangan yang Belum Cair?

Kebutuhan Guru Tetap Tinggi

Meski belum ada kepastian rekrutmen, kebutuhan tenaga pendidik tetap tinggi.

Pemerintah memprioritaskan pemenuhan guru Bimbingan dan Konseling (BK) serta guru Pendidikan Khusus (PK), namun formasi untuk kategori tersebut belum bisa dipastikan.

"Sebenarnya kita juga ingin ada pengangkatan guru PK, namun sepertinya tahun ini belum ada informasi apakah akan ada rekrutmen PPPK lagi atau tidak," kata Nunuk.

Dalam situasi seleksi CASN yang belum pasti, Kemendikdasmen menyarankan para guru honorer untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu.

Program ini menjadi salah satu prioritas Direktorat Jenderal GTK dalam upaya peningkatan profesionalisme guru.

Baca Juga: BAPAK IBU Guru Harus Tahu! Ciri-ciri SPTJM PPG Guru Tertentu Tahun 2025 Valid!

"Ini (PPG) sudah beberapa kali dilakukan dan menjadi program prioritas GTK," kata Nunuk.

Tahun ini, sebanyak 808.570 guru honorer berpeluang mengikuti PPG dan mendapatkan tambahan tunjangan senilai Rp 2 juta.

Setelah menyelesaikan PPG, guru akan memperoleh sertifikat pendidik yang menjadi syarat pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Baca Juga: Janji Mendikdasmen PENCAIRAN TPG TW 2 TIDAK AKAN LELET, Belum Cair TW 1 Pahami Keruwetan Ini, Tambah Gaji ke-13 Bikin Juni Hepi, Guru Honorer Ikut Hep

Penyaluran TPG kini lebih praktis, dengan mekanisme transfer langsung ke rekening guru dari Kementerian Keuangan, tanpa melalui pemerintah daerah seperti sebelumnya.

Bantuan Subsidi Upah

Selain TPG, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bentuk insentif tambahan untuk para guru honorer.

Tahun 2025 ini, sebanyak 565 ribu guru honorer akan menerima bantuan senilai Rp 600 ribu per orang.

BSU menyasar guru-guru honorer dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Bantuan ini juga merupakan bagian dari program nasional yang menyasar 17,3 juta pekerja dengan gaji rendah dari berbagai sektor.

Penyaluran BSU tahun ini dijadwalkan dimulai pada Juni 2025, dengan total anggaran mencapai Rp 10,72 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: KAPAN SPTJM PPG Guru Tertentu Tahun 2025 Diverifikasi? Cek Informasinya!

Berikut persyaratan dan kriteria penerima BSU bagi guru honorer:

  1. Terdaftar aktif sebagai guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

  2. Masih aktif mengajar di satuan pendidikan formal negeri maupun swasta.

  3. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

  4. Memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

  5. Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

  6. Memiliki rekening bank aktif atas nama pribadi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Keluarkan Kebijakan Baru untuk Guru di Jawa Barat: Tidak Boleh Ada PR

Dasar Hukum dan Cakupan Wilayah

Pemberian BSU guru honorer ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88 Tahun 2024 tentang Belanja Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah.

Penyalurannya diatur dan diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan melalui kerja sama dengan Kemendikbudristek dan bank-bank mitra pemerintah.

Program ini berlaku secara nasional, mencakup semua daerah di Indonesia tanpa terkecuali.

Namun, daerah yang belum memperbarui data Dapodik atau belum menyampaikan laporan pendidik secara lengkap bisa mengalami keterlambatan penyaluran.

Melalui kombinasi program seperti PPG, TPG, dan BSU, pemerintah berharap para guru honorer tetap mendapatkan penguatan dari sisi karier maupun kesejahteraan, meski belum ada kejelasan rekrutmen ASN pada tahun ini. ***