POJOKSATU.ID - Pemerintah Provinsi Riau melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), mengungkapkan hingga 30 April 2025, sebanyak 22.817 guru telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau, Heni Kartikawati, melaporkan bahwa total nilai dalam pencairan TPG sebanyak Rp278,26 miliar.

Meski begitu, proses penyaluran TPG di Provinsi Riau masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif yang berdampak langsung pada kesejahteraan ribuan pendidik.

Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Alasan Orang-orang Menganggap Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi Terlibat Judol

Angka penerima TPG tersebut baru mencakup sekitar 52 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan untuk 43.611 guru, yaitu sebesar Rp2,13 triliun.

Lebih lanjut, Heni Kartikawati, menyebutkan sejumlah faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyaluran TPG.

Dikatakan Heni, bahwa masalah validitas dan kelengkapan data menjadi penyebab dominan keterlambatan pencairan tunjangan.

Baca Juga: Awas, Aki Motor Cepat Tekor! Ini Penyebab dan Cara Mencegahnya

“Validitas dan kelengkapan data menjadi kunci dalam percepatan penyaluran TPG. Kita temukan banyak kendala teknis yang mempengaruhi waktu pencairan,” ujar Heni, dikutip Rabu (28/5/2025).

Survei: 60 Persen Guru Terdampak Secara Psikologis
Dalam upaya memetakan permasalahan secara komprehensif, Kanwil DJPb Riau melakukan survei terhadap guru penerima dan non-penerima TPG Triwulan I 2025.

Hasilnya, 60 persen responden mengaku bahwa keterlambatan pembayaran tunjangan berpengaruh negatif terhadap motivasi mengajar mereka.

Baca Juga: Oknum Polisi Pemasok Senjata untuk KKB Diserahkan ke Kejari Jayapura

Lebih lanjut, analisis korelasi yang dilakukan menggunakan metode heatmap correlation menunjukkan hubungan kuat antara motivasi guru dan kualitas pendidikan dengan nilai korelasi sebesar 0,75.

Dapat diartikan, tunjangan yang terlambat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu guru, tetapi juga berimplikasi pada mutu pembelajaran di sekolah.

Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa 40 persen dari total 1.661 responden menyadari adanya ketimpangan waktu pembayaran TPG antar kabupaten/kota di Riau.

Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama antara guru ASN dan Non-ASN.

Baca Juga: Bantu Anak Penderita Kanker di Kota Medan, Karyawan XLSMART Gelar Donor Darah

“Ini bukan hanya soal dana, tetapi menyangkut semangat para guru dalam menjalankan tugas. Kita butuh kerja sama semua pihak agar TPG bisa tersalurkan tepat waktu,” tambah Heni.

Tiga Masalah Utama dalam Penyaluran TPG
Berdasarkan hasil survei dan pengumpulan data lapangan, ditemukan tiga faktor dominan yang menyebabkan keterlambatan penyaluran TPG.

Adapun 3 fator tersebut adalah:

1. Ketidaksesuaian Data antara Dapodik dan Info GTK (50%)
Ketidaksesuaian data ini menjadi keluhan paling dominan, dengan kasus menonjol terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti.

Baca Juga: Christiano Tarigan Belum Juga Ditahan, Netizen Bongkar Penabrak Argo Pernah Magang di OJK dan FIF

Guru melaporkan bahwa data yang tercatat di Dapodik tidak sinkron dengan sistem Info GTK, sehingga menyebabkan penundaan validasi.

2. Gangguan Server Info GTK (30%)
Banyak guru mengeluhkan gangguan akses terhadap sistem Info GTK, terutama saat dilakukan secara massal.

Kasus seperti ini banyak dilaporkan di Kuantan Singingi dan Dumai, di mana server sering kali tidak responsif atau mengalami down time.

Baca Juga: 15 Mahasiswa Trisaksi yang Diamankan Polisi Terkait Kericuhan di Depan Balaikota Akhirnya Dibebaskan

3. Kesalahan atau Keterlambatan Verifikasi Rekening (20%)
Beberapa kasus menunjukkan bahwa proses verifikasi rekening guru lambat atau salah input.

Contohnya terjadi di SDN 009 Petalongan, di mana data rekening yang tidak akurat menyebabkan tunjangan tertahan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), bekerja sama dengan pemerintah daerah, telah membuka hotline pengaduan bagi guru yang belum menerima TPG.

Baca Juga: Beredar Isu Uang Damai Rp 1 M dari Christiano Tarigan Penabrak Argo Ericko, Melanie Subono Bersuara

Langkah ini diharapkan mempercepat proses pemetaan masalah dan verifikasi data, serta menjadi wadah bagi guru untuk melaporkan kendala mereka secara langsung.

Tak hanya itu, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan pembaruan sistem aplikasi Info GTK.

Sistem baru ini akan memungkinkan guru melakukan pembaruan data mereka secara mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada operator sekolah atau Dinas Pendidikan setempat.

Baca Juga: Sosok Argo Ericko Achfandi di Mata Ibu dan Adiknya, Semangat Belajarnya Luar Biasa di UGM

“Dengan sistem mandiri ini, diharapkan verifikasi data menjadi lebih efisien, akurat, dan cepat. Ini bagian dari transformasi digital sektor pendidikan,” ujar perwakilan Kemendikdasmen.

Heni Kartikawati juga menegaskan bahwa penyaluran TPG yang tepat waktu dan tepat sasaran membutuhkan sinergi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Diperlukan sinergi semua pihak agar TPG bisa tersalurkan tepat waktu. Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tapi menyangkut semangat dan kualitas pendidikan di daerah,” tegasnya. ***