POJOKSATU.id - Momen Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kena semprot Anita Jacoba viral di media sosial.

Dalam momen itu, Anita Jacoba marah-marah kepada Nadiem Makarim sampai gebrak meja dan tunjuk-tunjuk.

Kemarahan Anita Jacoba juga ditujukan kepada anak buah jajaran Kemdikbudristek yang saat itu juga ikut duduk mendampingi Nadiem Makarim.

Melihat kemarahan anggota Komisi X DPR RI yang meledak-ledak itu, Nadiem Makarim cuma tertunduk.

Baca Juga: 9 Poin Penting Hasil Pertemmuan Terbaru Honorer dan MenPAN RB soal PPPK 2024, Ada Kabar Baik dan Kabar Buruk dan Nasib Status P, Ya Allah Gini Amat

Momen tersebut terjadi dalam rapat kerja antara Kemdikbudristek dengan Komisi X DPR RI, di Senayan, Jakarta, pada Kamis 6 Juni 2024.

Mulanya, Anita menyinnggung soal kekurangan anggaran Rp15 triliun di Kemdikbudristek.

Menurut Anita, kekurangan anggaran itu sejatinya momen untuk melakukan interopeksi bagi Kemdikbudristek.

"Kenapa ini terjadi, jujur sama diri kita sendiri. Itu banyak anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah dipergunakan dengan baik atau tidak," ucap Anita mengawali.

Baca Juga: Benarkah RPP Manajemen ASN akan Ditandatangani Prabowo Subianto bukan Jokowi? Bagaimana Nasib Honorer?

Politikus asal Partai Demokrat ini lantas mengingatkan bahwa masih banyak persoalan realisasi anggaran dan penyerapan APBN itu ke daerah.

Dia lantas menyinggung nasib guru honorer yang sampai saat ini masih belum juga diangkat sebagai pegawai pemerintah.

"Masalah guru, sampai sekarang guru PPPK yang sudah lolos sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum. Mereka belum terima SK," bebernya.

"Guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya," sambung dia.

Selain itu, Anita juga menyinggung soal banyaknya bangunan sekolah yang masih terbengkalai, padahal anggaran sudah ada sejak 2021.

"Saya kasih contoh. Di Kabupaten Kupang, ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan," ujar Anita.

"Mau lagi? Kita lihat lagi dana-dana PIP. Makanya Kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud harusnya Kemendikbud sadar,"

Anita menambahkan, DPR sudah berkali-kali mengingatkan dalam setiap rapat soal banyaknya persoalan tersebuut.

Baca Juga: Honorer Negeri Gagal Tambah Kuota, DPRD Kabupaten Bogor Panggil Pihak Terkait, Ada Guru 27 Tahun Mengabdi, Mampukah Dituntaskan?

"Lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemdikbud kayak kebakaran jenggot,"

Anita juga marah lantaran mekanisme kerja yang amburadul.

"Kami anggota pemangku kepentingan diatur lagi sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai Kementerian mau enggak dilakukan verifikasi sama Dinas?"

"Bapak-Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud, orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan," kecam Anita.

Pada momen tersebut, Anita terlihat sampai beberapa kali menggebrak meja dengan nada marah yang tinggi.

Baca Juga: Mohon Maaf Honorer dengan Pekerjaan Ini Tidak Bisa Diangkat PPPK 2024, Akhirnya jadi Outsourcing, Apakah Anda Termasuk?

Selain itu, beberapa kali pula Anita sampai menunjuk-nunjuk Nadiem Makarim dan anak buahnya di meja seberang.

Mendengar kemarahan Anita, Mendikbudristek Nadiem Makarim hanya bisa tertunduk saja.

Anita kemudian mencontohkan Persekjen Kemdikbud yang menurutnya adalah salah besaar.

"Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan, karena semua itu dari operator sekolah."

"kepala sekolah kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas Pendidikan juga gak tahu."

Semestinya verifikasi tersebut dilakukan Kemdikbudristek terhadap kepala sekolah, dinas pendidikan, lalu disampaikan ke DPR.

"Jangan dibolak-balik," tegasnya.

Baca Juga: CATAT SYARAT MUTLAK Bagi Guru Honorer Sekolah Negeri, Guru Swasta dan Lulusan PPG Daftar PPPK 2024, Afirmasi 100 Persen pun Tidak Membantu

Karena itu Anita meminta pimpinan Komisi X agar merekomendasikan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kemdikbudristek.

"Kita buktikan siapa sebenarnya yang bobrok dan siapa yang mencintai negeri ini sebenarnya," tantang Anita.***