POJOKSATU.id - Ada sederet formasi PPPK 2024 dan formasi CPNS 2024 yang jadi fokus utama Kemdikbudristek pada rekrutmen CASN 2024 ini.
Tentu saja yang paling dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tidak lain adalah tenaga pengajar atau guru.
Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN RB telah menyerahkan izin formasi CASN 2024 kepada Kemdikbudristek.
Dalam izin formasi itu, Kemdikbudristek membuka sebanyak total 40.541 CASN.
Terdiri dari formasi CPNS 2024 sebanyak 15.462 dan 25.079 untuk formasi PPPK 2024.
MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengungkap, ada 3 fokus utama yang jadi perhatian pengadaan CASN 2024.
Pertama adalah penuntasan honorer atau non ASN.
Menurutnya, ini jadi bagian penting dari upaya penuntasan honorer atau non ASN di seluruh unit kerja Kemdikbudristek.
Baca Juga: Ini Daftar Nama Honorer Kemenag Wajib Pemutakhiran Data, Jika Ingin Diangkat PPPK 2024
"Selain tentu formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di pemda," kata Menteri Anas di kantornya, Senin 2 April 2024.
Kedua adalah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM di lingkungan perguruan tinggi, termasuk para dosen.
Ini lantaran beberapa tahun terakhir, alokasi formasi untuk dosen di perguruan tinggi negeri sangat terbatas.
Di sisi lain, jumlah mahasiswa justru mengalami peningkatan tiap tahunnya.
"Tahun ini sesuai arahan Bapak Presiden, formasi untuk dosen diharapkan bisa optimal," ungkap dia.
Untuk hal ini, Menteri Anas mengaku sudah berdiskusi secara detil dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Ketiga, yakni pemenuhan formasi untuk penempatan di IKN atau Ibu Kota Nusantara.
Menteri Anas pun kembali menekankan bahwa arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan.
Dan yang juga sangat penting adalah penuntasan permasalahan honorer atau non ASN di instansi pemerintah.
Di tempat yang sama, Mas Menteri Nadiem Makarim menegaskan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penataan SDM di sektor pendidikan.
Menteri Nadiem juga menyoroti penuntasan honorer atau non ASN serta pemenuhan kebutuhan pengajar untuk perguruan tinggi yang sangat mendesak.
Sementara dalam 10 tahun terakhir, penambahan alokasi formasi sangat terbatas.
Senada dengan Menteri Anas, Nadiem menyebut tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun semakin banyak.
Di sisi lain, jumlah mahasiswa di perguruan tinggi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Formasi lain yang juga dibutuhkan adalah pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Kemdikbudristek.
Antara lain klinik, poliklinik, rumah sakit pendidikan, serta rumah sakit gigi dan mulut di lingkungan perguruan tinggi negeri.
Menurut Nadiem, kebutuhan formasi dosen itu sudah sangat mendesak.
Jika kebutuhan itu terpenuhi, tentu sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas kinerja di Tanah Air.
Nasib Guru Honorer tetap Suram
Dalam kesempatan lain, penuntasan guru honorer pun seperti tersendat dan tak sejalan dengan misi pemerintah.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Prof Nunuk Suryani bahkan menyayangkan sikap pemda yang minim.
Bahkan untuk tahun ini, jumlah usulan formasi PPPK 2024 malah jauh lebih rendah dibanding 3 tahun terakhir.
Padahal Kemendikbudristek membutuhkan formasi guru PPPK 2024 sebanyak 419.146.
Sedangkan yang diusulkan Pemda hanya sekitar 170 ribu saja.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan untuk formasi guru PPPK sebanyak 248.497.
Angka itu termasuk 2.633 guru kategori P1 atau guru lulus passing grade 2021 yang belum terakomodir hingga saat ini.
"Misi kami sebenarnya ingin menuntaskan P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri, makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada PPPK," beber Prof Nunuk Suryani.
Tapi lagi-lagi, upaya ini seperti bertepuk sebelah tangan.
Untuk P1 saja, yang semestinya sudah dituntaskan pemda, faktanya tidak samua diusulkan.
Dari 14.070 P1 tersisa, hanya 11.437 saja yang terakomodir pada tahun ini. Sisanya, tidak diusulkan pemda.
Permasalahan ini masih ditambah dengan nasib honorer tendik dimana Kemendikbudristek mengajukan sebanyak 82 ribu formasi PPPK tendik.
Formasi PPPK tendik ini bahkan ditujukan bagi lulusan SD sampai sarjana.
Karena itu, Prof Nunuk mengusulkan agar pemda lebih dulu menuntaskan P1, honorer K2 dan guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun.
Tapi lagi-lagi, usulan itu terancam kandas karena pemda selalu beralasan soal kemampuan keuangan daerah.
Jadi, kalau sudah begini, bagaimana nasib guru honorer di PPPK 2024?***
