POJOKSATU.id - Ternyata ada golongan honorer yang didorong diangkat jadi PPPK 2024 atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Bukan hanya prioritas diangkat jadi PPPK 2024, tapi juga didorong dapat penempatan dengan lokasi terdekat dari domisili atau tempat tinggalnya.
Golongan honorer yang mana yang didorong diangkat PPPK 2024 dan dapat penempatan lokasi terdekat?
Silahkan simak pemaparan dalam artikel ini sampai tuntas agar bisa mendapat penjelasan menyeluruh.
Seperti diketahui, pemerintah telah membuka kuota sebanyak 1.605.694 formasi pada seleksi PPPK 2024.
PPPK 2024 untuk instansi pusat, tersedia kuota sebanyak 221.936.
Sementara untuk instansi daerah atau pemerintah daerah tersedia sebanyak 1.383.758.
Kuota PPPK 2024 untuk daerah tersebut, kuota PPPK tenaga teknis adalah yang terbanyak, mencapai 547.416 formasi.
Disusul PPPK guru sebanyak 419.146 formasi dan PPPK tenaga kesehatan sebanyak 417.196 formasi.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Joko Widodo menyampaikan kriteria honorer yang dipastikan diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Honorer tersebut adalah honorer yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Hal itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN 2023.
Ditargetkan jumlah honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2024 mencapai 1,6 juta honorer.
Akan tetapi acuan pengangkatan honorer jadi PPPK 2024 itu bukan saja didasarkan pada database BKN saja.
Melainkan juga berdasarkan verifikasi dan validasi atau verval data honorer.
Dalam UU ASN 2023 tegas mengamanatkan bahwa pengangkatan honorer jadi PPPK harus diawali dengan proses verifikasi dan validasi.
Hal itu dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa honorer yang tidak lulus verifikasi dan validasi tidak akan diangkat jadi PPPK 2024.
Maka honorer aspal alias asli tapi palsu pun harus bersiap didepak dan tidak akan diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada seleksi PPPK 2024.
Anggota Komisi X DPR RI, Prof Zainuddin Maliki menyambut baik besarnya kuota untuk PPPK guru tersebut.
Diharapkan formasi PPPK guru 2024 ini bisa jadi solusi masalah kekurangan guru ASN di sekolah sekitar 1,050 juta.
Akan tetapi ia mengingatkan agar PPPK guru 2024 ini harus mengakomodasi peserta prioritas satu (P1).
Sebab dari seleksi PPPK guru 2021 sampai 2023, masih saja tersisa kategori P1 atau kategori prioritas.
"Mereka sudah lulus PG seleksi PPPK 2021, tetapi sampai 2023 belum mendapatkan penempatan juga," ingat Prof Zainuddin, akhir pekan lalu.
Karena itu ia mengingatkan Kemdikbudristek memperhatikan guru P1.
Selain itu, guru honorer status P atau guru honorer lulus PG 2023 yang mengikuti seleksi PPPK 2023 juga harus diperhatikan.
"Jangan karena ingin memasukkan guru baru, tetapi P1 dan guru yang lulus kemarin dibiarkan. Enggak fair itu namanya," tegasnya.
Hal lain yang disorot Prof Zainuddin adalah terkait penempatan guru honorer lulus PPPK.
Dia meminta agar Kemdikbudristek menempatkan guru tersebut di sekolah yang dekat dengan domisili atau tempat tinggalnya.
Itu karena gaji guru PPPK cukup terbatas.
Jika ditempatkan di sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, maka gaji PPPK hanya akan habis untuk ongkos.
Tentu saja kondisi tersebut makin menyulitkan guru PPPK.
Apalagi, tidak mungkin pula para guru tersebut pindah rumah atau domisili.
"Paling bijak itu lokasi penempatannya berdekatan dengan rumah guru bersangkutan," saran dia.
Demikian informasi tentang golongan honorer yang didorong diangkat PPPK 2024 dan dapat penempatan di sekolah terdekat.***
