POJOKSATU.id - Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, berhadapan dengan puluhan Guru Honorer Kabupaten Langkat yang mewakili ratusan rekan mereka yang gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) pada tahun 2023.
Pertemuan tersebut terjadi di salah satu restoran di kawasan jalan Sudirman, Perdamaian Stabat Langkat Sumatera Utara, pada Sabtu (6/1/2024) siang.
Para Guru honorer menyampaikan keluhannya kepada Wakil Ketua Komisi 2 terkait ketidaklulusan mereka, yang disebabkan oleh menerapkan mekanisme Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dalam seleksi PPPK di Kabupaten Langkat.
Mereka dengan lugas dan tegas mengungkapkan nasib mereka, termasuk seorang ibu Guru honorer yang sudah mengajar selama 16 tahun namun tidak berhasil lulus dalam seleksi PPPK di Kabupaten Langkat.
Ibu Guru tersebut menyampaikan bahwa ada peserta seleksi yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK berdasarkan aturan dari Menpan-RB.
Meskipun demikian, peserta tersebut berhasil lulus seleksi karena adanya beberapa faktor, termasuk pindah honor ke sekolah negeri hanya dalam waktu 2 bulan.
"Ada beberapa teman, sebenarnya dia itu kalau mengikuti surat dari Menpan-RB.
Dia itu belum layak untuk mendaftar sebagai peserta P3K (PPPK). Tapi karena satu dan lain hal, dia dapat mendaftar P3K dengan cara yang tidak transparan.
Baru 2 bulan pindah honor ke (sekolah) negeri," ungkap Siti, ibu Guru yang telah mengajar selama 16 tahun.
Dalam menanggapi keluhan para Guru Honorer, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, menjanjikan langkah tindak lanjut dan meminta agar fakta serta dokumen terkait diserahkan kepadanya.
"Begini, Ibu Siti, jika situasinya seperti ini, tidak perlu uji. Saya jamin pasti masuk P3K," tegas Junimart Girsang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI melanjutkan dengan menyebutkan isu kedua, yaitu terkait dengan apa yang disebutnya sebagai mafia tenaga honorer.
Ia mengungkapkan bahwa ada penggantian nama yang dilakukan oleh pihak tertentu, menggantikan nama orang lain, dan ini menjadi temuan selama ini.
Ketika pihak Kementerian PAN-RB menawarkan data tenaga honorer sekitar dua juta lima ratus ribu, Junimart menyebut bahwa ia memiliki data sekitar tiga ratus ribu.
Saat ini, jumlah tenaga honorer hampir mencapai enam juta.
Junimart menyoroti adanya praktik mafia tenaga honorer, di mana tenaga honorer tidak pernah dikirim ke pusat untuk menjadi tenaga honorer.
"Ikhtisar caranya adalah bagaimana menghilangkan nama orang lain dan memasukkan nama secara tidak transparan.
Inilah yang perlu kita ungkap," tegas politisi dari PDI Perjuangan, Junimart Girsang.***
