POJOKSATU.id, Kota Bandung - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menyampaikan bahwa
badan anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat memahami kondisi fiskal daerah sehingga berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal, dan perkiraan APBD Jabar Tahun 2026 defisit Rp5,9 Trilyun.
Menurut Iswara, pinjaman tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Rencana itu diambil setelah Jawa Barat menghadapi pengurangan transfer ke daerah (TKD) dan belum cairnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Baru Saja, Gempa Bumi Magnitudo 6,1 Guncang Nias Selatan, Kedalaman 29 Km Tak Potensi Tsunami
“Sudah dalam pembicaraan, sudah kita sepakati dan akan kita masukkan nanti di perubahan anggaran APBD 2026," ujar Iswara, di Gedung DPRD Jabar, Rabu (5/8/2026).
Kata Iswara, tekanan fiskal Jabar terjadi setelah transfer ke daerah pada 2026 berkurang Rp2,458 triliun.
Selain itu, masih terdapat kurang salur dari pemerintah pusat untuk periode 2023, 2024, dan 2025 yang nilainya mencapai kurang lebih Rp4 triliun.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Bencana Alam NTT Dikorupsi, KPK Minta Warga Segera Laporkan Indikasi Kecurangan
Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp1,222 triliun yang telah memiliki dasar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025.
Namun, dana tersebut pun juga belum diterima Pemprov Jabar sampai dg pertengahan 2026 ini.
Karenanya kata politisi Golkar ini, asumsi TKD tidak berkurang, kurang salur dari pusat dapat masuk, DBH sudah masuk, dan memperkirakan tidak terjadi defisit. Tapi realita, faktanya TKD berkurang dan kurang salur DBH dari pusat belum cair" ucapnya.
Baca Juga: Tegaskan Hak-hak Sipil, BEM UI Minta Polri Tak Halangi Demo di Bundaran HI Siang Ini
Lanjutnya, Pemprov Jabar bersama DPRD sepakat tidak memangkas program-program strategis dan prioritas yang telah direncanakan.
Namun, pemerintah akan menyusun skala prioritas untuk menentukan belanja yang tetap dijalankan dan kegiatan yang harus diefisienkan.
"Jadi program-program tidak ada yang kita kurangi, tapi kegiatan-kegiatan yang diefisienken kita buat skala prioritas," katanya.
Baca Juga: Selain BEM UI, Ada 30 Kelompok Lain Demo Hari Ini di Jakarta, Satu Hari Usai HUT Kemerdekaan
Iswara menjelaskan, pinjaman Rp3,4 triliun tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Penggunaan dana itu, kata dia, mengikuti persyaratan dari Kementerian Keuangan dalam pengajuan pinjaman kepada PT SMI.
“Rp3,4 itu untuk infrastruktur. Jadi ke PT SMI itu ada persyaratan bahwa kegiatan yang bisa dibiayai itu adalah kegiatan infrastruktur," ucapnya.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-81 RI, Convoy Merdeka 2026 Tak Sekadar Riding, Ada Baksos hingga Lomba 17-an
Dana tersebut, kata Iswara, nantinya akan tersebar pada sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), Dinas Perhubungan,Disdik, Dinkes serta PSDA.
Iswara mengatakan, program infrastruktur yang telah disahkan dalam APBD 2026 kemudian dimasukkan sebagai lampiran dalam pengajuan pinjaman kepada PT SMI.
"Program kegiatannya harus dilampirkan. Nah, program kegiatan yang sudah kita sahkan di 2026 awal baik di DBMPR, Dinas Perhubungan, PSDA, Disdik, Dinkes yang bersifatnya infrastruktur itu sudah kita masukkan sekarang ke PT SMI," katanya.
Baca Juga: 300 Ekor Ikan Laut Tak Masuk Lemari Pendingin Picu Kasus Keracunan MBG di Berastagi Karo
Meski pinjaman tersebut menjadi tambahan kewajiban daerah, Iswara memastikan pembayaran akan dilakukan selama tiga tahun anggaran.
"Selama 3 tahun anggaran, harus dalam masa Gubernur menjabat. Pak Gubernur siap, jadi akan dibayar selama 3 tahun 1 triliun," ucapnya.
Di saat bersamaan, Pemprov Jabar masih memiliki kewajiban pembayaran pinjaman kepada PT SMI yang berasal dari masa pandemi Covid-19. Nilai kewajibannya disebut mencapai sekitar Rp666 miliar setiap tahun.
Baca Juga: Hasil Analisis Medsos Atas Pidato Presiden Prabowo Kemarin, Emosi Publik Paling Dominan
DPRD dan Pemprov Jabar, kata Iswara, tengah berupaya melakukan penjadwalan ulang pembayaran agar beban tahunan dapat ditekan.
"Walaupun kita sedang nego, kita sedang naik banding, kita nego kalau bisa di-rescheduling ya, lebih panjang sehingga pembayarannya bisa 300 miliar misalnya per tahun," katanya.
Dengan adanya kewajiban pinjaman lama dan pinjaman baru, Iswara mengakui ruang fiskal Pemprov Jabar akan terbatas. Karena itu, belanja yang tidak masuk kategori prioritas berpotensi dikurangi.
“Belanja terhadap program kegiatan yang merupakan belanja wajib mengikat itu aman. Nah kegiatan-kegiatan yang lainnya di OPD-OPD yang tidak terlalu prioritas mungkin itu yang akan dikurangi," ucapnya.
Selain efisiensi program, sejumlah opsi penghematan juga tengah dibahas, mulai dari perampingan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), pengurangan perjalanan dinas, belanja penunjang kegiatan, alat tulis kantor (ATK), hingga tunjangan penghasilan pegawai (TPP).
"Eksekutif mewacanakan pengurangan TPP, tentunya ini hrs dikaji terlebih dahulu," katanya.
Iswara menambahkan, rencana pinjaman tersebut akan mulai dibahas bersama dalam perubahan APBD 2026 setelah penyampaian KUA-PPAS Perubahan 2026.
Baca Juga: Dominasi Suasana
"Kita maraton , karena kondisinya mengharuskan cepat, ya ada beberapa yang harus ada payung hukumnya dulu, kita bahas besok," ucapnya.***
