POJOKSATU.id - Pemerintah Kota Serang akhirnya mengetuk palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Serang, Jumat (28/11/2025), lewat penandatanganan bersama antara Pemkot dan DPRD.
Meski kabar pemangkasan dana transfer dari pusat sempat membuat wajah OPD mengernyit, Pemkot Serang tetap pede pembangunan tahun depan bakal ngebut.
Baca Juga: Enam Siswa Terbaik Indonesia Siap Berlaga di IJSO 2025 Sochi Rusia
Penyebabnya: Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik tajam.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, tak menutupi rasa syukurnya di tengah kondisi fiskal yang ketat.
“Saya lihat daerah lain lebih berat. Buat gaji pegawai saja masih ngos-ngosan,” kata Budi seusai paripurna, dikutip pojoksatu.id dari serangkota.go.id.
Baca Juga: Kemendikdasmen Kejar Ketertinggalan Sertifikasi, Puluhan Ribu Guru Masuk Target Baru
Ia menegaskan sejak jauh hari sudah “menggeber” seluruh jajarannya untuk bekerja ekstra.
Targetnya jelas: pembangunan fisik dan nonfisik 2026 bisa langsung dirasakan warga, meskipun ruang fiskal tidak terlalu leluasa.
“Walaupun dipangkas, pembangunan tetap jalan. Dampaknya akan makin kerasa tahun depan,” ujarnya.
Baca Juga: 309 Daerah Ajukan TPG 100 Persen, Ini Status Lengkap November 2025
Selanjutnya, rancangan APBD itu akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Banten untuk proses evaluasi akhir sebelum diketok berlaku.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Nanang Saefudin membeberkan tantangan terbesar: penurunan dana transfer pusat yang lumayan bikin pusing.
“Pendapatan daerah naik, tapi dana transfer justru berkurang sekitar Rp186,4 miliar,” ungkapnya.
Untuk menutup lubang tersebut, Pemkot menggenjot penggalian pendapatan yang legal dan realistis.
APBD 2026 disebut Nanang juga diprioritaskan untuk memenuhi janji politik kepala daerah, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Serang, Hari W. Pamungkas, menyampaikan strategi dongkrak PAD.
Target pajak daerah 2026 dinaikkan menjadi Rp423 miliar dari sebelumnya Rp341 miliar. Retribusi juga ikut terdongkrak ke angka Rp79 miliar dari Rp66 miliar.
Baca Juga: Dana Misterius Masuk Rekening Guru: Bukan TPG, Diduga Sisa Tamsil 2024
“Kami hitung ulang beberapa retribusi, seperti parkir, pasar, dan kebersihan,” jelasnya.
Optimalisasi akan menyasar aset pembangunan 2025 seperti kawasan Royal Baru, Pasar Lama, hingga penataan Pasar Rau.
Penyesuaian tarif nantinya mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2025.
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi Teks Pidato Kelas 8 SMP Semester 2 Kurikulum Merdeka
Postur anggaran juga dijabarkan oleh Kepala BPKAD, Imam Rana. Pendapatan daerah dipatok Rp1,495 triliun, sementara belanja berada di angka Rp1,544 triliun.
Untuk menjaga napas fiskal tetap stabil, Pemkot melakukan efisiensi superketat.
“Kegiatan pendukung seperti rapat di hotel dan acara dinas kami tahan dulu,” tegas Imam.
Tak hanya itu, proses pembangunan akan dipercepat lewat lelang dini.
“Targetnya, Januari pembangunan sudah bisa jalan. Semakin cepat, semakin cepat pula manfaatnya sampai ke masyarakat,” tutupnya.***
