POJOKSATU.id - Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan bahwa Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten.

Hal tersebut disampaikan Tinawati saat kunjungan lapangan sekaligus pemberian penghargaan Posyandu 6 SPM di Kantor Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Senin (3/11/2025).

Baca Juga: Bikin Heboh! Sosok Virtual ‘Sena’ ASN Digital DPD RI Ternyata Proyek Tugas CPNS

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membawahi bidang kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman rakyat, sosial.

Serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

“Ini merupakan upaya kami bersama, tidak hanya di provinsi namun juga di tingkat kabupaten dan kota, dalam rangka percepatan pembangunan serta pemerataan akses. Kami bersinergi dalam pemerataan layanan di seluruh wilayah,” ujar Tinawati.

Baca Juga: Ternyata SBY Pernah Angkat 1,1 Juta Honorer Jadi PNS, Kenapa Tidak Bisa Dilakukan Jokowi dan Prabowo?

Dalam kesempatan tersebut, Tinawati dan rombongan meninjau Posyandu Koncang 1 Desa Sumur Bandung, yang menjadi salah satu percontohan pelaksanaan 6 SPM di Kabupaten Lebak.

Ia berharap kegiatan ini mampu memantik semangat kader posyandu agar program berjalan berkelanjutan dan semakin bermanfaat bagi masyarakat.

“Kegiatan ini untuk memantik semangat agar pelaksanaan 6 SPM terus berlanjut dan menjadi gerakan bersama,” tambahnya.

Baca Juga: Perkuat Diplomasi, Indonesia Tambah Kuota Beasiswa TIA dan Perluas Jangkauan IACS

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lebak, Belia Hasbi Asyidiki Jayabaya, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Banten terhadap masyarakat Lebak.

Ia menilai Posyandu Koncang 1 termasuk dalam tiga posyandu potensial yang mendukung pelaksanaan 6 SPM di daerah tersebut.

“Agar 6 SPM berjalan optimal, diperlukan kolaborasi antara kader posyandu dan pemerintah desa. Kader bisa membantu warga yang kesulitan akses layanan ke desa,” ujarnya.

Selain meninjau posyandu, Tinawati juga mengunjungi dua unit rumah tidak layak huni di Kampung Kapunduan yang sedang dalam proses pembangunan menjadi rumah layak huni.

Ia turut meninjau kegiatan di PAUD Pertiwi serta memantau pelayanan 6 SPM di Posyandu Koncang 1, termasuk verifikasi data lapangan dan penilaian capaian program.

Baca Juga: Bak Pahlawan! Sufmi Dasco Turun Tangan Selamatkan Ribuan Pekerja Pabrik Ban Michelin dari Ancaman PHK

Desa Sumur Bandung sendiri telah menerima sejumlah program bantuan rumah layak huni dari Pemprov Banten, BAZNAS, dan aspirasi lain.

Serta menjadi salah satu peserta dalam Program Desa Antikorupsi yang digagas Pemprov Banten bersama KPK RI.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemprov Banten berharap kehadiran Posyandu 6 SPM dapat menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di wilayah selatan Banten.***