POJOKSATU.ID - Suasana di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat, mendadak ramai saat rombongan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Mendatangi pabrik ban Michelin (PT Multistrada Arah Sarana Tbk) pada Senin, 3 November 2025.

Kunjungan itu bukan kunjungan biasa.

Baca Juga: Dua Kabar yang Bikin Guru Tersenyum, Peluang Belajar dan Hak Finansial yang Akhirnya Cair

Dasco datang setelah menerima laporan adanya rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan tersebut.

Dalam sidak itu, Dasco langsung meminta manajemen untuk menghentikan proses PHK sementara waktu.

“Saya minta proses PHK ini dihentikan dulu. Semua harus sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku,”.

Baca Juga: Jembatan Rapuh di Cipayung Diganti Darurat, Pembangunan Permanen Menyusul di 2026

tegas Dasco seperti dikutip dari laman resmi Fraksi Gerindra (3/11/2025).

Kedatangan Dasco disambut sejumlah perwakilan manajemen dan serikat pekerja.

Dari hasil dialog, diketahui bahwa pabrik ban yang menjadi bagian dari jaringan Michelin tersebut tengah mengalami tekanan pasar akibat penurunan permintaan global.

Baca Juga: Celah Baru Korupsi di Balik Perpres 46 Tahun 2025, Ketika Penunjukan Langsung Jadi Jalan Pintas Proyek

Kondisi itu membuat perusahaan melakukan efisiensi, termasuk mempertimbangkan pengurangan tenaga kerja.

Namun, Dasco menilai langkah itu tidak bisa diambil secara sepihak.

“Kita paham situasi industri sedang sulit. Tapi jangan korbankan pekerja yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Negara hadir untuk memastikan hak mereka terlindungi,”

Ujarnya di hadapan awak media usai sidak (3/11/2025).

Menurut sumber internal yang dikonfirmasi terpisah, sekitar dua ribu pekerja di pabrik tersebut sempat menerima surat pemberitahuan potensi PHK.

Baca Juga: Pencairan TPG TW3 Resmi Dimulai, Guru ASN dan Non-ASN Sudah Terima Transferan

Meski belum ada yang diberhentikan secara resmi, kabar itu menimbulkan kecemasan di kalangan buruh.

Dasco menegaskan, DPR akan terus mengawasi langkah-langkah perusahaan.

Ia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan segera turun tangan memastikan semua proses sesuai aturan.

Baca Juga: Impor Bahan Baku Meroket Tanda Pabrik Indonesia Sedang Pulih atau Justru Ketergantungan Baru?

“Kita tidak ingin ada PHK massal yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat. Apalagi ini menyangkut ribuan kepala keluarga,” kata Dasco.

Selain meminta penghentian proses PHK, Dasco juga mendorong agar pihak perusahaan dan serikat pekerja membuka ruang dialog.

Ia menilai solusi terbaik bisa ditemukan jika kedua pihak mau duduk bersama.

Baca Juga: Bhabinkamtibmas Kota Sukabumi Dilatih jadi Polisi Penolong, Kuasai Teknik Tangani Kebakaran dan Ular

“Negosiasi itu penting. Jangan tunggu situasi meledak baru bertindak,” ujarnya.

Sementara itu, manajemen PT Multistrada melalui keterangan resmi menyatakan pihaknya berkomitmen menjaga komunikasi dengan para pekerja.

“Kami menghormati arahan dari pemerintah dan DPR. Saat ini perusahaan sedang meninjau ulang kebijakan efisiensi agar tidak menimbulkan dampak sosial yang luas,”

ujar perwakilan perusahaan seperti dilansir Kontan.

Kementerian Ketenagakerjaan juga membenarkan telah menerima laporan mengenai potensi PHK tersebut.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut pihaknya tengah melakukan mediasi antara perusahaan dan pekerja.

Baca Juga: Celah Baru Korupsi di Balik Perpres 46 Tahun 2025, Ketika Penunjukan Langsung Jadi Jalan Pintas Proyek

“Kami memastikan hak pekerja tidak dilanggar dan setiap keputusan PHK harus sesuai mekanisme yang sah,” kata Indah, dikutip dari CNBC Indonesia (4/11/2025).

Langkah Dasco juga mendapat apresiasi dari sejumlah serikat pekerja di luar pabrik Michelin. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Said Iqbal, menyebut tindakan DPR patut dicontoh.

Baca Juga: Prabowo dan Jonan: Dua Sosok yang Pernah Berseberangan, Dulu Sama-sama Anak Buah Jokowi, Kini Satu Pandangan?

“Kami berharap semua anggota dewan punya kepekaan sosial seperti Pak Dasco. Kalau ada masalah, langsung turun ke lapangan, bukan hanya duduk di rapat,” ujarnya kepada wartawan.

Sidak tersebut menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah isu melambatnya industri manufaktur akibat tekanan ekonomi global.

Beberapa sektor, termasuk otomotif dan komponen, disebut tengah menahan produksi karena permintaan yang menurun.

Baca Juga: Pencairan TPG TW3 Resmi Dimulai, Guru ASN dan Non-ASN Sudah Terima Transferan

Namun bagi ribuan pekerja pabrik ban di Cikarang, sidak Sufmi Dasco membawa sedikit harapan. 

Dalam pernyataan penutupnya, Dasco menegaskan DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga situasinya benar-benar stabil.***